Suara.com - Pengusaha Mardigu Wowiek Prasantyo atau dikenal Bossman Mardigu Sontoloyo mengaku heran dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Ia bingung, Liga 1 dan Liga 2 resmi ditunda akibat Covid-19, namun Pilkada tetap digelar.
Hal itu disampaikan oleh Bossman Mardigu dalam kanal YouTube miliknya bertajuk 'Liga 1 PSSI Lebih Penting dari Pilkada!! Jangan Cuma Ngebet Anaknya Njabat Cuk!!'.
Mardigu mengaku terkejut sekaligus heran saat mendengar pengumuman dari Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan yang menyampaikan Liga 1 dan Liga 2 ditunda karena tak mendapat izin keramaian dari polisi terkait penyebaran Covid-19.
Namun, perhelatan Pilkada hingga kampanye memperebutkan posisi kepala daerah tetap diperbolehkan.
"Saya pikir ketika Pilkada lanjut maka Liga 1 dan Liga 2 PSSI juga lanjut. Kaget juga saya, dalam pilihan begini malah Pilkada jalan terus, kampanye masal dijalankan," kata Mardigu seperti dikutip Suara.com, Minggu (4/10/2020).
Menurut Mardigu, jika ia menjadi pejabat pengambil keputusan maka ia akan memutuskan untuk menunda Pilkada satu tahun.
"Tapi mungkin karena kebelet, jadi ya gimana. Saya juga heran, kebelet apa sih boss? Mau njabat?" sindir Mardigu.
Selama Pilkada bergulir, kata Mardigu, para paslon akan saling bertarung memperebutkan kursi kekuasaan. Tak jarang pertarungan tersebut menimbulkan kebisingan.
"Selama kampanye bising banget tapi sudahlah, yang berkuasa punya rencana untuk kemajuan bangsa dan keluarganya tentunya," sindirnya.
Baca Juga: FPI: Pilkada Harus Ditunda, Vaksin Asal China Juga Harus Diganti!
Mardigu menjelaskan, olahraga merupakan ladang bisnis yang besar. Oleh karenanya seharusnya Indonesia tidak menunda perhelatan Liga 1 dan Liga 2 PSSI.
"Olahraga adalah bisnis besar. Liga Eropa, Liga Amerika, Liga Asia, semua main seperti biasa namun tanpa penonton. Sekali lagi pertanyaannya, mengapa harus dijalankan?" ujar Mardigu.
Mardigu merinci pendapatan sebuah klub sepak bola. Tiket penonton menyumbang pendapatan sebesar 15 hingga 20 persen.
Selain itu, ada iklan dan sponsor menyumbang 35 hingga 50 persen dan sisanya dari merchandise.
"Kalau kompetisi tidak dijalankan, mereka kehilangan 100 persen. Namun ketika dijalankan hanya kehilangan satu hal, yaitu tiket penonton di stadion. Iklan dan merchandise tetap besar, bisa 80 persen," paparnya.
Sebagai gantinya, penonton akan menyaksikan laga pemain idola mereka melalui instrumen lain seperti televisi atau media sosial.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
Geledah Rumdin Gubernur Riau Abdul Wahid usai Tersangka, KPK Cari Bukti Apa Lagi?
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang