Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima beragam aduan pelanggaran HAM di berbagai bidang pada 2020. Adanya politik kekerasan yang terjadi cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya menerima 4.778 berkas pengaduan yang dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM atas kesejahteraan hak atas keadilan dan hak atas rasa aman.
"Berbagai aduan pelanggaran hak asasi manusia yang diterima oleh Komnas HAM RI pada 2019 baik di bidang agraria, perburuhan, pembangunan infrastruktur," kata Taufan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2019 secara virtual, Senin (5/10/2020).
Komnas HAM juga melihat politik kekerasan kerap muncul di ranah digital. Di ranah tersebut politik kekerasan bisa menyerang siapapun dan dilakukan oleh siapapun.
Taufan mengungkapkan politik kekerasan di dunia digital yang biasanya muncul berkaitan dengan intoleransi dan ekstrimisme.
"Di antaranya melalui hoaks dan ujaran kebencian. Politik kekerasan juga tampil dengan muka lain, yaitu hoaks dan kebencian," ujarnya.
Di samping itu, Komnas HAM telah melakukan beragam upaya dalam rangka pemajuan dan penegakkan HAM. Sepanjang 2019, Komnas HAM juga mendorong pemajuan HAM di antaranya melalui festival HAM, peringatan hari HAM dan pendidikan serta penyuluhan HAM kepada aparatur negara termasuk kepolisian dan masyarakat.
"Komnas HAM RI sebagai lembaga mandiri berupaya secara maksimal dalam mengemban mandat sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang hak asasi manusia untuk mendorong terwujudnya situasi pelaksanaan hak asasi manusia yang kondusif."
Baca Juga: Sambut Baik TGPF Mahfud MD, Komnas HAM: Tantangannya Besar
Berita Terkait
-
Pemerintah Susun Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Tekankan Pentingnya Permintaan Maaf Negara
-
PVRI Kritik Pernyataan 'Antikritik' Prabowo Usai Insiden Penyiraman Air Keras: Ini Sinyal Represif!
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Kritik Kebijakan Jadi Pelanggaran HAM? Logika Terbalik Menteri Pigai
-
Wamen HAM Mugiyanto: Oknum Brimob Aniaya Anak Hingga Tewas Pelanggaran HAM
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
-
Sebut Indikasi Kecelakaan Kalideres Murni Musibah, Kadispenad Pastikan Pemeriksaan Tetap Dilakukan
-
Update Gempa M 7,6: Nyaris Seribu Gempa Susulan Guncang Maluku Utara
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
AS-Israel Gempur Wilayah Iran: 15 Orang Tewas, Pasukan IRGC Gugur dan Pilot F-15E Dicari
-
Spesifikasi Pesawat A-10 Thunderbolt II 'Warthog' Milik AS, Hancur Ditembak Iran
-
Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas di Desa Sekumur Kembali Menyala
-
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan
-
Di momen Ramadhan, Jusuf Kalla mengadakan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak
-
Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi