Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima beragam aduan pelanggaran HAM di berbagai bidang pada 2020. Adanya politik kekerasan yang terjadi cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya menerima 4.778 berkas pengaduan yang dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM atas kesejahteraan hak atas keadilan dan hak atas rasa aman.
"Berbagai aduan pelanggaran hak asasi manusia yang diterima oleh Komnas HAM RI pada 2019 baik di bidang agraria, perburuhan, pembangunan infrastruktur," kata Taufan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2019 secara virtual, Senin (5/10/2020).
Komnas HAM juga melihat politik kekerasan kerap muncul di ranah digital. Di ranah tersebut politik kekerasan bisa menyerang siapapun dan dilakukan oleh siapapun.
Taufan mengungkapkan politik kekerasan di dunia digital yang biasanya muncul berkaitan dengan intoleransi dan ekstrimisme.
"Di antaranya melalui hoaks dan ujaran kebencian. Politik kekerasan juga tampil dengan muka lain, yaitu hoaks dan kebencian," ujarnya.
Di samping itu, Komnas HAM telah melakukan beragam upaya dalam rangka pemajuan dan penegakkan HAM. Sepanjang 2019, Komnas HAM juga mendorong pemajuan HAM di antaranya melalui festival HAM, peringatan hari HAM dan pendidikan serta penyuluhan HAM kepada aparatur negara termasuk kepolisian dan masyarakat.
"Komnas HAM RI sebagai lembaga mandiri berupaya secara maksimal dalam mengemban mandat sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang hak asasi manusia untuk mendorong terwujudnya situasi pelaksanaan hak asasi manusia yang kondusif."
Baca Juga: Sambut Baik TGPF Mahfud MD, Komnas HAM: Tantangannya Besar
Berita Terkait
- 
            
              Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah
 - 
            
              KontraS Menolak Keras! Soeharto Mau Jadi Pahlawan Nasional, Jejak Kelam Orde Baru Jadi Sorotan
 - 
            
              Dilema Moral Gelar Pahlawan Soeharto, Bagaimana Nasib Korban HAM Orde Baru?
 - 
            
              Desak DPR, Pigai Ingin Korupsi Diakui Sebagai Pelanggaran HAM
 - 
            
              Menteri Pigai Usulkan Aturan Jadikan Indonesia Negara Pertama yang Anggap Korupsi Pelanggaran HAM
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
 - 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid