Suara.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk penanganan corona. Namun di rapat pertama, pihak dewan Kebon Sirih ini kecewa dengan pihak eksekutif.
Ketua Bapemperda DPRD Jakarta, Pantas Nainggolan, mengatakan anak buah Gubernur Anies Baswedan belum siap saat rapat. Pasalnya mereka disebutnya tak bisa menjelaskan dengan baik soal draf aturan itu.
"Dalam pembahasan ini terlihat bahwa eksekutif kurang siap untuk memberikan penjelasan tentang Raperda yang diajukan," ujar Pantas di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/10/2020).
Pantas meuturkan, pihak menyebut saat ini masih membahas soal bagian awal ran Perda ini. Seperti bagian bab I, tujuan, dan ruang lingkup.
"Termasuk misalnya landasan filosofis apa, yuridisnya apa, dan apa yang mau dicapai, ruang lingkupnya," jelasnya.
Karena tak bisa menjelaskan dengan baik, maka Pantas memutuskan untuk menunda rapat sampai Selasa (6/10/2020) besok. Ia berharap para Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) bisa mempesiapkannya dengan matang.
"Makanya kita skors, lanjutkan besok untuk mempersiapkan, termasuk mnyempurnakan beberapa temuan kita tadi," katanya.
Politisi PDIP ini mengaku ingin agar Raperda ini disahkan secepatnya menjadi Perda. Apalagi aturan ini dinilai lebih kuat daripada regulasi daerah lainnya seperti Peraturan Gubernur (Pergub).
Sebab, Pergub bisa dijadikan acuan kepolisian untuk tindak pidana jika nantinya memang dimasukan. Masyarakat dinilai akan lebih takut untuk melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Baca Juga: Luhut Ingatkan Produsen Jangan 'Memainkan' Harga Obat Covid-19
"Kita ingin Perda ini secepatnya, tapi tidak kehilangan kualitas maupun efektivitasnya nanti. Karena kita tidak hanya bicara perda, tapi juga penegakan hukumnya juga harus jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mau Tes PCR Pembuka Paksa Peti Mati Pasien Covid-19, Petugas Malah Diancam
-
Luhut Ingatkan Produsen Jangan 'Memainkan' Harga Obat Covid-19
-
Dampak Pandemi Covid-19, Jaringan Bioskop Terbesar di Inggris Tutup
-
Tak Bisa Demo ke DPR, Buruh: RUU Cipta Kerja Lebih Berbahaya dari Covid-19
-
Tolak Pemakaman Covid-19, Peti Mati Diinjak hingga Ambulans Dilempari Warga
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
-
Hore! Purbaya Resmi Bebaskan Pajak Bagi Pekerja Sektor Ini
-
Heboh di Palembang! Fenomena Fotografer Jalanan Viral Usai Cerita Istri Difoto Tanpa Izin
Terkini
-
Soal Usulan Anggota DPR RI Non-Aktif Dipecat, Koordinator MPP Buka Suara
-
BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025
-
Prabowo Ungkap Kartel Narkoba Kini Pakai Kapal Selam, Minta Polisi Jadi 'Mata dan Telinga Rakyat'
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat
-
Prabowo Dukung Penuh Polri Tanam Jagung: Langkah Berani Lawan Krisis atau Salah Fokus?
-
Skandal Suap Vonis Lepas CPO: Panitera Dituntut 12 Tahun, Ungkap Peran Penghubung Rp60 Miliar!