Suara.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk penanganan corona. Namun di rapat pertama, pihak dewan Kebon Sirih ini kecewa dengan pihak eksekutif.
Ketua Bapemperda DPRD Jakarta, Pantas Nainggolan, mengatakan anak buah Gubernur Anies Baswedan belum siap saat rapat. Pasalnya mereka disebutnya tak bisa menjelaskan dengan baik soal draf aturan itu.
"Dalam pembahasan ini terlihat bahwa eksekutif kurang siap untuk memberikan penjelasan tentang Raperda yang diajukan," ujar Pantas di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/10/2020).
Pantas meuturkan, pihak menyebut saat ini masih membahas soal bagian awal ran Perda ini. Seperti bagian bab I, tujuan, dan ruang lingkup.
"Termasuk misalnya landasan filosofis apa, yuridisnya apa, dan apa yang mau dicapai, ruang lingkupnya," jelasnya.
Karena tak bisa menjelaskan dengan baik, maka Pantas memutuskan untuk menunda rapat sampai Selasa (6/10/2020) besok. Ia berharap para Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) bisa mempesiapkannya dengan matang.
"Makanya kita skors, lanjutkan besok untuk mempersiapkan, termasuk mnyempurnakan beberapa temuan kita tadi," katanya.
Politisi PDIP ini mengaku ingin agar Raperda ini disahkan secepatnya menjadi Perda. Apalagi aturan ini dinilai lebih kuat daripada regulasi daerah lainnya seperti Peraturan Gubernur (Pergub).
Sebab, Pergub bisa dijadikan acuan kepolisian untuk tindak pidana jika nantinya memang dimasukan. Masyarakat dinilai akan lebih takut untuk melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Baca Juga: Luhut Ingatkan Produsen Jangan 'Memainkan' Harga Obat Covid-19
"Kita ingin Perda ini secepatnya, tapi tidak kehilangan kualitas maupun efektivitasnya nanti. Karena kita tidak hanya bicara perda, tapi juga penegakan hukumnya juga harus jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mau Tes PCR Pembuka Paksa Peti Mati Pasien Covid-19, Petugas Malah Diancam
-
Luhut Ingatkan Produsen Jangan 'Memainkan' Harga Obat Covid-19
-
Dampak Pandemi Covid-19, Jaringan Bioskop Terbesar di Inggris Tutup
-
Tak Bisa Demo ke DPR, Buruh: RUU Cipta Kerja Lebih Berbahaya dari Covid-19
-
Tolak Pemakaman Covid-19, Peti Mati Diinjak hingga Ambulans Dilempari Warga
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT