Suara.com - Setahun sudah Koordinator Kuasa Hukum Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (Walhi Sumut), Golfrid Siregar meninggal dunia dengan kondisi penuh kejanggalan.
Penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian pun tidak berjalan transparan dan cenderung ingin segera dibukukan.
Direktur Walhi Sumatera Utara (Sumut) Dana Prima Tarigan mengatakan hasil otopsi jasad Golfrid meninggal dunia dengan bersimbah darah di flyover Simpang Pos Jalan Jamin Ginting, Medan, pada Kamis (3/10/2019) sekitar pukul 01.00 dini hari.
Namun hingga satu tahun lamanya, hasil otopsi tidak pernah diberikan kepada pihak keluarga.
Padahal hasil otopsi itu bisa menjadi bahan rujukan keluarga atau pihak lain yang menganggap banyak kejanggalan di balik tewasnya Golfrid.
"Apakah rekam medik atau traffic accident analize atau hasil otopsi itu sama sekali tidak pernah kita temukan. Jangankan Walhi, keluarga sendiri saja blum pernah menerima hasil itu. Ini juga jadi satu keganjilan buat kita," kata Dana dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (5/10/2020).
Selain itu, Dana beserta kawan-kawan lainnya juga mengira pihak kepolisian seperti buru-buru ingin menutup kasus kematian Golfrid. Sebab, pihak kepolisian sudah menyatakan kalau Golfrid meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal.
Padahal, dari saksi-saksi yang ada di lokasi, tidak ada yang mendengar dan melihat sebuah kecelakaan lalu lintas. Apalagi ada keterangan saksi yang melihat kalau Golfrid terletak begitu saja dengan sepeda motornya.
Karena tidak mau pihak kepolisian buru-buru menutupi kasusnya, maka Walhi Sumut sempat mengirim surat kepada Polda Sumut dengan maksud mengadakan audiensi agar penyelidikan tetap lanjut serta dapat melibatkan publik secara transparan.
Baca Juga: Polda Sumut Siagakan 7.000 Personel Antisipasi Demo Buruh
Namun, hingga sampai saat ini surat itu tidak kunjung mendapat balasan.
"Surat yang kami kirimkan ke Polda Sumut itu belum juga dapat tanggapan, padahal itu hanya surat audiensi sebenarnya, di luar itu ada surat terbuka," tuturnya.
Hal yang sama dirasakan Walhi Sumut ketika mengirimkan surat kepada Komisi III DPR RI untuk memberikan atensi kepada pihak kepolisian. Namun lagi-lagi suratnya pun tidak kunjung berbalas.
"Nah, dari rentetan ini membuat kasus ini semakin kabur dan sama sekali tidak transparan menurut kita, jadi apakah ditutup-tutupi, mungkin juga. Tapi kenapa ini sepertinya tidak menjadi atensi serius padahal ini kasus kematian aktivis pejuang lingkungan HAM, gitu, jadi tidak diterima," tambah Dana.
Mengenang setahun kepergian Golfrid dimaknai sebagai perjuangan bagi kawan-kawan Walhi Sumut. Sebab, pihaknya masih memiliki keinginan agar penyelidikan kasus kematian Golfrid bisa kembali dibuka secara transparan.
Kejanggalan Di Balik Kematian Golfrid
Berita Terkait
-
Gubsu Bobby Nasution: Pemerintah Pusat Sangat Membantu Pemulihan Pascabencana
-
Gubernur Bobby Nasution Fokus Air Bersih-Infrastruktur Pascabencana di Sumut
-
Bantuan Logistik Kementan-Bapanas Tiba di Belawan, Bobby Nasution: Penyemangat Pascabencana di Sumut
-
Gubernur Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam, Sumut Solid Atasi Bencana
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran
-
Anggaran Fantastis Belasan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Guru Keagamaan di 2026
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
-
7 Fakta Ganjil Kebakaran Ruko Terra Drone: Izin Lolos Tanpa Tangga Darurat?
-
Fakta Baru Kebakaran Ruko Terra Drone: Pemilik Lepas Tangan, Perawatan Rutin Nihil
-
5 Momen Dasco Jadi 'The Crisis Manager' di Tahun 2025
-
Dampak Banjir dan Longsor Sumut Kian Parah, 360 Orang Meninggal dan Puluhan Ribu Mengungsi
-
Perpol Jabatan Sipil Polri Jadi Bola Panas, Komisi Reformasi Turun Tangan Bahas Polemik