Suara.com - Disahkannya RUU Omibus Law oleh DPR menuai protes dari berbagai kalangan mulai dari buruh, mahasiswa, petani, nelayan, politisi hingga kalangan seniman.
DPR yang sedianya berencana menggelar rapat paripurna pada Kamis (8/10), tiba-tiba memajukannya menjadi Senin (5/10).
Tak pelak, RUU Omnibus Law yang selama ini dianggap bermasalah oleh banyak kalangan langsung disahkan malam itu juga.
Mayoritas fraksi-fraksi di DPR langsung sepakat mengesahkan RUU Omnibus Law dengan dalih akan meningkatkan kualitas ekonomi rakyat.
Sementara dua fraksi di DPR yakni fraksi PKS dan Partai Demokrat memutuskan untuk menolak Omnibus Law karena rawan kepentingan yang merugikan rakyat.
Susasana sidang paripurna itu pun disiarkan secara Live Streaming melalui kanal YouTube resmi DPR RI dengan judul "LIVE STREAMING - Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 - 2021".
Dari panjangnya durasi sidang yang mencapai 3 jam 34 menit itu, ada secuil potongan video yang viral di media sosial khususnya Twitter.
Penggalan video itu disebarkan oleh pengelola akun Twitter @assfess, Senin (05/10/2020).
"Nangis demi apapun, ko egois banget," tulis @assfess memberi keterangan unggahannya.
Baca Juga: Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, IHSG Diprediksi Menguat
Dalam cuplikan itu, ketua sidang paripurna nampak mengambil keputusan rapat bahwa semua fraksi telah dianggap sepakat dengan materi.
Ketua sidang itu pun langsung mengetok palu sebanyak tiga kali dan seketika disambut dengan interupsi oleh peserta sidang yang diduga dari Fraksi Demokrat.
"Tolong pak ketua, beri kami kesempatan!" kata anggota dewan tersebut yang kemudian ditolak oleh ketua sidang.
Menurut ketua sidang, Fraksi Demokrat sebelumnya sudah diberi kesempatan namun tidak diambil sehingga hak bicaranya bisa disampaikan setelah pihak pemerintah bicara.
"Kami dulu, baru pemerintah!" protes Fraksi Demokrat lagi.
Adu mulut antara Ketua sidang dan Fraksi Demokrat tidak terhindarkan. Ketua sidang bahkan mengancam akan mengeluarkan Fraksi Demokrat dari ruangan rapat apabila terus melakukan protes.
Berita Terkait
-
Profil Cucun Ahmad Syamsurijal, Anggota DPR yang Sebut MBG Tidak Perlu Ahli Gizi
-
Bakal Jalani Fit And Proper Test, Pansel Serahkan 7 Nama Calon Anggota KY ke DPR, Termasuk Abhan
-
Geger Ijazah Arsul Sani, Komisi III DPR Merasa Jadi Kambing Hitam: Kami Tak Punya Kemampuan Forensik
-
RUU KUHAP Dikebut Tanpa Suara Publik, Anggota Komisi III DPR Terancam Dilaporkan ke MKD
-
Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Reformasi Polri hingga Pengadilan, Bakal Disahkan Pekan Depan
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi