Suara.com - Disahkannya RUU Omibus Law oleh DPR menuai protes dari berbagai kalangan mulai dari buruh, mahasiswa, petani, nelayan, politisi hingga kalangan seniman.
DPR yang sedianya berencana menggelar rapat paripurna pada Kamis (8/10), tiba-tiba memajukannya menjadi Senin (5/10).
Tak pelak, RUU Omnibus Law yang selama ini dianggap bermasalah oleh banyak kalangan langsung disahkan malam itu juga.
Mayoritas fraksi-fraksi di DPR langsung sepakat mengesahkan RUU Omnibus Law dengan dalih akan meningkatkan kualitas ekonomi rakyat.
Sementara dua fraksi di DPR yakni fraksi PKS dan Partai Demokrat memutuskan untuk menolak Omnibus Law karena rawan kepentingan yang merugikan rakyat.
Susasana sidang paripurna itu pun disiarkan secara Live Streaming melalui kanal YouTube resmi DPR RI dengan judul "LIVE STREAMING - Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 - 2021".
Dari panjangnya durasi sidang yang mencapai 3 jam 34 menit itu, ada secuil potongan video yang viral di media sosial khususnya Twitter.
Penggalan video itu disebarkan oleh pengelola akun Twitter @assfess, Senin (05/10/2020).
"Nangis demi apapun, ko egois banget," tulis @assfess memberi keterangan unggahannya.
Baca Juga: Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, IHSG Diprediksi Menguat
Dalam cuplikan itu, ketua sidang paripurna nampak mengambil keputusan rapat bahwa semua fraksi telah dianggap sepakat dengan materi.
Ketua sidang itu pun langsung mengetok palu sebanyak tiga kali dan seketika disambut dengan interupsi oleh peserta sidang yang diduga dari Fraksi Demokrat.
"Tolong pak ketua, beri kami kesempatan!" kata anggota dewan tersebut yang kemudian ditolak oleh ketua sidang.
Menurut ketua sidang, Fraksi Demokrat sebelumnya sudah diberi kesempatan namun tidak diambil sehingga hak bicaranya bisa disampaikan setelah pihak pemerintah bicara.
"Kami dulu, baru pemerintah!" protes Fraksi Demokrat lagi.
Adu mulut antara Ketua sidang dan Fraksi Demokrat tidak terhindarkan. Ketua sidang bahkan mengancam akan mengeluarkan Fraksi Demokrat dari ruangan rapat apabila terus melakukan protes.
Berita Terkait
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar
-
Catatan Kritis DPR Soal Rencana Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat
-
Dugaan Intimidasi Dokter Icha Dilakukan 3-4 Orang, Hasil Investigasi Diserahkan ke Polisi
-
KKB Bakar Pesawat hingga Pilot Tewas, DPR Desak Pengamanan Papua Dievaluasi Total
-
Polisi Gugur dan Dua Anggota Hilang saat Gerebek Bandar Narkoba, DPR Minta Pelaku Ditindak Tegas
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time