Suara.com - Disahkannya RUU Cipta Kerja yang masuk dalam Omnibus Law jadi Undang-Undang membuat publik merasa kecewa dengan kinerja pemerintah Indonesia.
Jagad Twitter pun dibanjiri berbagai kritik masyarakat kepada DPR RI dan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
RUU Cipta Kerja dinilai terlalu membebani rakyat alih-alih memudahkan para pekerja mencari kerja.
Adapun 6 Pasal Kontroversial dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat terutama dari serikat pekerja.
Berikut adalah tanggapan-tanggapan publik pasca disahkannya UU Cipta Kerja.
"Omnibus law ini kan isunya buruh", ujar mas-mas pegawai kontrak yg kantornya di kawasan SCBD merasa tidak relate," kata @ryandrmis menyindir orang-orang yang merasa abai dengan RUU Cipta Kerja.
Penulis Okky Madasari pun turut menyuarakan kekecewaannya pada beberapa keputusan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat.
"Rakyat tolak revisi UU KPK -> UU KPK direvisi.
Rakyat tolak politik dinasti -> anak & mantu maju pilkada.
Rakyat minta Pilkada ditunda -> Pilkada jalan terus.
Rakyat tolak RUU Cipta Kerja -> sah UU Cipta Kerja.
Rakyat minta tes massal Covid -> Protokol Kesehatan," tulis Okky Madasari.
"Gila ya negara bisa ignorant banget gini sama suara publik. Dari dua ormas Islam terbesar, pakar hukum, akademisi, buruh, masyarakat adat, mahasiswa, aktivis, dikacangin semua," @salasikan.
Baca Juga: Dari Proses hingga Substansi, Pukat UGM Soroti 3 Masalah RUU Cipta Kerja
Komika Ernest Prakasa pun menuliskan keresahannya sebagai warga negara.
"Apalah kita ini bagi para pemimpin nan mulia, selain deretan angka. Angka korban pandemi, angka pengangguran, angka pemilih para kandidat. Angka dan angka dan angka. Tanpa jiwa, tanpa suara," tulis Ernest.
Tokoh pers seperti Ghina Ghaliya dan Pradewi Tri Chatami menyoroti bagaimana Omnibus Law bisa menimbulkan dampak luar biasa bagi masyarakat.
"Ini pemerintah apa enggak mikir ya nasib anak-anak yang pada belum punya tempat tinggal setelah ada omnibus law. Gimana cara mereka eligible buat KPR secara di UU gak ada batas waktu untuk jadi karyawan kontrak. Nabung sendiri sampe meninggal?" tulis Ghina
"Selama ini pengharapanku sama negara selalu rendah tapi astagfirullahaladzim mereka kok selalu bisa aja nemu celah buat lebih rendah lagi," imbuh Pradewi.
Adapula warganet yang menyoroti proses Sidang Pengesahan RUU Cipta Kerja yang digelar DPR RI Senin (5/10/2020).
Tag
Berita Terkait
-
Dari Proses hingga Substansi, Pukat UGM Soroti 3 Masalah RUU Cipta Kerja
-
Koar-koar Budayakan Baca Omnibus Law, Orang Ini Malah Blunder Bikin Kesal
-
6 Pasal Kontroversial dalam UU Cipta Kerja
-
Warganet Serukan Blokir Twitter dan IG DPR RI karena UU Cipta Kerja Sah
-
Cuplikan Video Sidang DPR Viral, Fiersa Besari: Rakyat Tidak Diwakili Dewan
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis