Rakyat Tak Lagi Percaya Wakilnya, Pimpinan DPR: Ya Jangan Dipilih di Pemilu

Suara.com - Rakyat mengungkapkan kekecewaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas sikap mereka mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Padahal, diketahui RUU tersebut sudah mendapat penolakan rakyat, terutama buruh.

Akibatnya, DPR dianggap sebagai pengkhianat. Rakyat kecewa dan tidak lagi percaya terhadap para wakilnya di Senayan. Bahkan melalui akun media sosial, warganet ramai mengunggah tagar #MosiTidakPercaya yang ditujukan kepada para Dewan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin meresponsnya dengan santai.

Azis yang pada Senin kemarin menjadi pimpinan rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja mempersilakan rakyat untuk tidak memilih para wakilnya dalam pemilihan umum mendatang apabila memang mereka tidak lagi amanah.

"Ya kalau tidak percaya, nanti pada saat pemilu jangan dipilih. Nanti pada saat pilkada untuk tidak memilih partai-partai itu, calon-calon itu. Sepanjang rakyatnya memilih di tahun 2024, dia akan masuk lagi deh di dalam parlemen threshold. Yamg menilai kan masyarakat," kata Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya, sudah menjadi hal wajar jika kemudian suatu RUU mendapat tanggapan pro dan kontra untuk disahkan menjadi UU

"Ya DPR sebagai masukan bahwa masukan-masuka itu kan biasa pro dan kontra. Yang pro dan kontra ini kan bukan cuma Undang-Undang Ciptaker, seluruh produk undang-undang itu pasti ada pro kontra," kata Azis.

Blokir Akun DPR

DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Gelombang protes pun muncul dari berbagai lini masyarakat. Di sosial media, warganet ramai-ramai memblokir akun resmi Twitter dan Instagram milik DPR RI.

Baca Juga: Sebut UU Ciptaker Lindungi Korban PHK, Buruh ke Airlangga: Tak Berdasar!

Bukan saja memblokir akun, warganet juga membanjiri kolom komentar setiap unggahan sosial media DPR RI dengan berbagai pernyataan protes terkait pengesahan RUU Cipta Kerja.

"Yang punya akun baik IG or Twitter, ayo report ramai-ramai akun-akun DPR, @jokowi @airlangga_hrt @KawanLBP Puan Maharani, partai-partai yang mendukung pengesahan Omnibus Law," ajak akun Twitter @AksiLang****.

Publik jagat maya lantas berbondong-bondong mengunggah foto tangkapan layar yang menunjukkan bahwa mereka telah memblokir akun resmi DPR RI.

Di Instagram, aksi memblokir akun DPR RI juga tak kalah ramai. Mereka bahkan mengeluarkan unek-unek mereka di kolom komentar.

"Gue report atas penipuan rakyat," tulis akun @trisnama***** membeberkan alasannya memblokir akun DPR RI.

"Masih mending gue beban keluarga, lah lu DPR beban rakyat satu Indonesia," tulis @n1n*****.