Suara.com - Komite Parlemen Pemerintah (GPC) Singapura menyerukan larangan bagi penduduk untuk tidak merokok di dekat jendela atau di balkon rumah mereka.
Menyadur The Straits Times, Selasa (6/10/2020) Louis Ng, Ketua GPC for Sustainability and the Environment, mencatat bahwa 383 orang di Singapura meninggal karena perokok pasif pada tahun 2016.
"Itu berarti satu orang meninggal setiap hari. Kita harus melakukan sesuatu," katanya kepada DPR, Senin (5/10) dikutip dari The Straits Time.
Oleh karena itu GPC mendukung opsi larangan tersebut yang memungkinkan penghuni di flat Dewan Perumahan dan apartemen pribadi, yang diusulkan Ng dalam mosi penangguhannya.
Louis Ng mengatakan ia mendapatkan laporan dari warga yang menghadapi masalah karena perokok pasif. Ia mencontohkan seorang ibu muda yang bayinya mengalami infeksi paru-paru karena tetangganya merokok pada tengah malam, dan asap rokok masuk ke kamar mereka saat mereka tidur.
Selain itu, seorang warga yang tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia bangun di tengah malam untuk menutup jendela agar orang tuanya tidak menghirup asap rokok yang berasal dari kamar tetangga.
Seorang ayah memberi tahu anggota parlemen bahwa bayinya menangis setiap kali dia menghirup asap rokok bekas tetangganya. Meskipun ia menutup jendela hampir sepanjang hari dan memasang kipas angin untuk meniup asap rokok.
Louis Ng mengatakan bahwa masalah perokok pasif telah bertahan selama bertahun-tahun, dan perkembangannya semakin memburuk.
Dalam empat bulan pertama tahun ini, Badan Lingkungan Hidup Nasional (NEA) menerima 11.400 keluhan terkait asap rokok, meningkat 20 persen dari tahun lalu.
Baca Juga: Waduh! Pelajar SMA Ini Kecanduan Foto Celana Dalam Guru dan Teman Sekolah
Dengan semakin banyaknya orang yang bekerja dari rumah karena pandemi Covid-19, jumlah aduan karena asap rokok ke Pusat Mediasi Komunitas meningkat empat kali lipat dari dua kasus dalam sebulan menjadi delapan kasus dalam sebulan, menurut NEA.
Louis Ng mengungkapkan jika banyak yang mencoba mendekati pihak berwenang untuk meminta bantuan dan mencari mediasi, tetapi tidak efektif.
"Bahkan ketika anggota parlemen ingin membantu, mereka tidak dapat meminta bantuan dari penegak hukum karena tidak ada hukum atau peraturan yang relevan untuk ditegakkan," kata Ng.
Larangan yang diusulkan GPC akan memberdayakan petugas NEA untuk menegakkan apa yang saat ini menjadi nasihat bagi warga untuk tidak merokok di dekat jendela dan di balkon, tambahnya.
Louis Ng menegaskan bahwa meskipun usulan tersebut mungkin dilihat sebagai pendekatan peraturan yang mengganggu, sudah ada undang-undang yang membatasi perilaku orang di rumah, seperti undang-undang yang melarang telanjang di rumah jika orang lain dapat melihatnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Senior Negara untuk Keberlanjutan dan Lingkungan Amy Khor mengatakan undang-undang semacam itu akan "sangat mengganggu" dan akan ada tantangan praktis yang signifikan dalam penegakannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Modal Uang Print Biasa, Begini Cara Dukun Gadungan Mahfud Jerat Korban Penggandaan Uang di Bogor
-
KPK Tetapkan 2 Pengusaha Tersangka Kasus Haji, Bantahan Gus Yaqut di Ujung Tanduk?
-
DJKI dan BRIN Dorong UMKM Bali Lindungi Kekayaan Intelektual
-
Disaksikan Pemiliknya, KPK Geledah Rumah Ono Surono Terkait Skandal Proyek di Pemkab Bekasi
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB
-
Terima Aduan Kasus Pelecehan Seksual Mandek Setahun, Anggota DPR Bakal Minta Penjelasan APH
-
Terkuak! Ini Alasan Polisi Periksa Karni Ilyas Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Trump: AS Akan Keluar dari NATO! PM Inggris Balas 'Bodo Amat'
-
Pakai Absensi 'Real Time', ASN DKI Tak Bisa Tipu-tipu WFH Jumat Jadi Long Weekend
-
KPK Hadirkan Eks Menhub Budi Karya Sumadi di Kasus DJKA Medan