Suara.com - Di tengah pro dan kontra pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR, Senin (5/10/2020), analis politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan andai saja semua ada unsur goodness and needed (kebaikan dan kebutuhan) tak jadi masalah.
"Saya lihat ini bermasalah jadinya, kaum buruh akan menggelar demo," kata Jerry kepada Suara.com, Selasa (6/10/2020).
Ketika UU Cipta Kerja ditentang, bahkan buruh di Indonesia akan mogok kerja selama beberapa hari, kata Jerry, timbul pertanyaan mengenai di balik UU Cipta Kerja.
"Pertanyaan saya siapa penggagasnya (UU)? Apa keuntungan bagi kaum buruh mulai tunjangan dan salary (gaji). Apakah ini hanya kepentingan politis atau kepentingan publik?" kata dia.
Dari penolakan yang muncul, bahkan lama sebelum UU disahkan, menurut Jerry, menunjukkan betapa penting membuat grand strategy or grand design dalam merancang RUU dengan melibakan lembaga terkait dan masyarakat.
"Jangan hanya legislatif dengan eksekutif. Perlu riset dan kajian lapangan kalau perlu bikin jajak pendapat khusus kaum buruh," kata dia.
Menurut Jerry menerbitkan UU omnibus law, tapi tak ada keuntungan bagi publik atau hanya merugikan mestinya dihentikan saja.
Jerry menyontohkan pengalaman sejumlah negara yang telah kapok menggunakan UU omnibus law. Salah satu negara yang masih menggunakan sistem omnibus law adalah Vietnam, tepatnya pada 2016.
Saat itu, Vietnam berkonsultasi dulu dengan World Bank sebelum mengeluarkan aturan dengan sistem omnibus law.
Baca Juga: Aksi Mogok Kerja Buruh
"Nah kita tak pernah mengkaji kegagalan dan keuntungan," kata Jerry.
Menurut prediksi Jerry akan ada demonstrasi secara kontinyu akibat unsatisfied atau buruh tak puas dengan kebijakan ini. "Tapi inilah jika parlemen tanpa oposisi lagi. Jadi semua bebas bak jalan tol tanpa hambatan," kata Jerry.
"Coba bikin UU sama-sama bahagia, senang, dan puas bukan hanya menguntungkan satu kelompok saja," kata dia.
Jerry mengutip ucapan Mohammad Hatta: di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi.
"Kalau begitu Indonesia belum merdeka persamaan dan persaudaraan tidak ada. Sebab cita-cia demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial cita-cita keadilan sosial yang terbayang dimuka dijadikan pogram untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup sehari-hari," kata dia.
Jerry mengingatkan kalau aspirasi publik tak didengar, maka demokrasi Indonesia sudah runtuh. "Percuma terjadi reformasi kalau suara rakyat tak didengar."
Berita Terkait
-
Belajar dari Pembubaran Diskusi Reset Indonesia: Mengapa Ruang Diskusi Perlu Dilindungi
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
CERPEN: Catatan Krisis Demokrasi Negeri Konoha di Meja Kantin
-
Pesan Anies Baswedan untuk Relawan Muda: Demokrasi Tumbuh dari Warga yang Mau Turun Tangan
-
Media Sustainability Forum 2025: Perkuat Daya Hidup Media Demi Topang Demokrasi
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana