Suara.com - Di tengah pro dan kontra pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR, Senin (5/10/2020), analis politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan andai saja semua ada unsur goodness and needed (kebaikan dan kebutuhan) tak jadi masalah.
"Saya lihat ini bermasalah jadinya, kaum buruh akan menggelar demo," kata Jerry kepada Suara.com, Selasa (6/10/2020).
Ketika UU Cipta Kerja ditentang, bahkan buruh di Indonesia akan mogok kerja selama beberapa hari, kata Jerry, timbul pertanyaan mengenai di balik UU Cipta Kerja.
"Pertanyaan saya siapa penggagasnya (UU)? Apa keuntungan bagi kaum buruh mulai tunjangan dan salary (gaji). Apakah ini hanya kepentingan politis atau kepentingan publik?" kata dia.
Dari penolakan yang muncul, bahkan lama sebelum UU disahkan, menurut Jerry, menunjukkan betapa penting membuat grand strategy or grand design dalam merancang RUU dengan melibakan lembaga terkait dan masyarakat.
"Jangan hanya legislatif dengan eksekutif. Perlu riset dan kajian lapangan kalau perlu bikin jajak pendapat khusus kaum buruh," kata dia.
Menurut Jerry menerbitkan UU omnibus law, tapi tak ada keuntungan bagi publik atau hanya merugikan mestinya dihentikan saja.
Jerry menyontohkan pengalaman sejumlah negara yang telah kapok menggunakan UU omnibus law. Salah satu negara yang masih menggunakan sistem omnibus law adalah Vietnam, tepatnya pada 2016.
Saat itu, Vietnam berkonsultasi dulu dengan World Bank sebelum mengeluarkan aturan dengan sistem omnibus law.
Baca Juga: Aksi Mogok Kerja Buruh
"Nah kita tak pernah mengkaji kegagalan dan keuntungan," kata Jerry.
Menurut prediksi Jerry akan ada demonstrasi secara kontinyu akibat unsatisfied atau buruh tak puas dengan kebijakan ini. "Tapi inilah jika parlemen tanpa oposisi lagi. Jadi semua bebas bak jalan tol tanpa hambatan," kata Jerry.
"Coba bikin UU sama-sama bahagia, senang, dan puas bukan hanya menguntungkan satu kelompok saja," kata dia.
Jerry mengutip ucapan Mohammad Hatta: di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi.
"Kalau begitu Indonesia belum merdeka persamaan dan persaudaraan tidak ada. Sebab cita-cia demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial cita-cita keadilan sosial yang terbayang dimuka dijadikan pogram untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup sehari-hari," kata dia.
Jerry mengingatkan kalau aspirasi publik tak didengar, maka demokrasi Indonesia sudah runtuh. "Percuma terjadi reformasi kalau suara rakyat tak didengar."
Berita Terkait
-
Uang dan Kerusakan Integritas: Seberapa Murah Harga Kehormatan Kita?
-
Pakar Manajemen Publik: Ambisi Politik Keluarga Jokowi Berisiko Rusak Kepercayaan Demokrasi
-
Teriak Demokrasi, tapi yang Beda Pendapat Dicap Buzzer: Sehat?
-
Saat Stigma Menjadi Senjata: Mengapa Label "Demo Bayaran" Bisa Mematikan Demokrasi?
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Safari Politik Lampung Sepi Massa? Jokowi Dinilai Tak Lagi Mampu Mobilisasi Rakyat Tanpa Alat Negara
-
Pakar UMY Soroti Pengisian Jabatan BUMN: Loyalitas Politik Dinilai Kalahkan Meritokrasi
-
Papua Tengah Cetak Sejarah, Ekspor Perdana Hasil Perikanan Langsung dari Mimika Perkuat Ekonomi Biru
-
Terungkap! Sikka Punya 30 Pub tapi Mayoritas Bodong, Jadi Sarang Eksploitasi Perempuan?
-
Meki Nawipa Lepas Ekspor Perdana Hasil Perikanan Papua Tengah ke Pasar Internasional
-
Buntut Dugaan Intimidasi Dokter Icha, PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD TTU Veronika Lake
-
Divonis 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Akan Ajukan Banding
-
Vonis Nadiem Diwarnai Dissenting Opinion, Hakim Nilai Tak Ada Bukti Niat Jahat
-
Siapa Hakim Andi Saputra? Dissenting Opinion dan Minta Nadiem Makarim Dibebaskan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan