Suara.com - Di tengah pro dan kontra pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR, Senin (5/10/2020), analis politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan andai saja semua ada unsur goodness and needed (kebaikan dan kebutuhan) tak jadi masalah.
"Saya lihat ini bermasalah jadinya, kaum buruh akan menggelar demo," kata Jerry kepada Suara.com, Selasa (6/10/2020).
Ketika UU Cipta Kerja ditentang, bahkan buruh di Indonesia akan mogok kerja selama beberapa hari, kata Jerry, timbul pertanyaan mengenai di balik UU Cipta Kerja.
"Pertanyaan saya siapa penggagasnya (UU)? Apa keuntungan bagi kaum buruh mulai tunjangan dan salary (gaji). Apakah ini hanya kepentingan politis atau kepentingan publik?" kata dia.
Dari penolakan yang muncul, bahkan lama sebelum UU disahkan, menurut Jerry, menunjukkan betapa penting membuat grand strategy or grand design dalam merancang RUU dengan melibakan lembaga terkait dan masyarakat.
"Jangan hanya legislatif dengan eksekutif. Perlu riset dan kajian lapangan kalau perlu bikin jajak pendapat khusus kaum buruh," kata dia.
Menurut Jerry menerbitkan UU omnibus law, tapi tak ada keuntungan bagi publik atau hanya merugikan mestinya dihentikan saja.
Jerry menyontohkan pengalaman sejumlah negara yang telah kapok menggunakan UU omnibus law. Salah satu negara yang masih menggunakan sistem omnibus law adalah Vietnam, tepatnya pada 2016.
Saat itu, Vietnam berkonsultasi dulu dengan World Bank sebelum mengeluarkan aturan dengan sistem omnibus law.
Baca Juga: Aksi Mogok Kerja Buruh
"Nah kita tak pernah mengkaji kegagalan dan keuntungan," kata Jerry.
Menurut prediksi Jerry akan ada demonstrasi secara kontinyu akibat unsatisfied atau buruh tak puas dengan kebijakan ini. "Tapi inilah jika parlemen tanpa oposisi lagi. Jadi semua bebas bak jalan tol tanpa hambatan," kata Jerry.
"Coba bikin UU sama-sama bahagia, senang, dan puas bukan hanya menguntungkan satu kelompok saja," kata dia.
Jerry mengutip ucapan Mohammad Hatta: di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi.
"Kalau begitu Indonesia belum merdeka persamaan dan persaudaraan tidak ada. Sebab cita-cia demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial cita-cita keadilan sosial yang terbayang dimuka dijadikan pogram untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup sehari-hari," kata dia.
Jerry mengingatkan kalau aspirasi publik tak didengar, maka demokrasi Indonesia sudah runtuh. "Percuma terjadi reformasi kalau suara rakyat tak didengar."
Berita Terkait
-
Uang dan Kerusakan Integritas: Seberapa Murah Harga Kehormatan Kita?
-
Pakar Manajemen Publik: Ambisi Politik Keluarga Jokowi Berisiko Rusak Kepercayaan Demokrasi
-
Teriak Demokrasi, tapi yang Beda Pendapat Dicap Buzzer: Sehat?
-
Saat Stigma Menjadi Senjata: Mengapa Label "Demo Bayaran" Bisa Mematikan Demokrasi?
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis
-
Kisah Yunita Bangun Dear June Official, Dari Satu Penjahit Hingga Tembus Pasar Singapura