Suara.com - Nama Irwan Fecho, politikus Partai Demokrat menjadi sorotan publik saat mikrofonnya dalam Rapat Paripurna Pengesahaan RUU Cipta Kerja dimatikan oleh yang diduga Ketua DPR RI Puan Maharani. Berikut profil Irwan Demokrat.
Mikrofon milik Irwan dimatikan ketika ia sedang memberikan interupsi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dapat berpotensi mempeparah kerusakan lingkungan hingga menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Video kejadian itu viral di media sosial.
Sosok Irwan pun dicari-cari oleh warganet. Simak ulasan profil Irwan Demokrat serta pendidikan dan perjalanan kariernya.
Irwan akrab dipanggil Irwan Fecho lahir di Kutai Timur, Kalimantan Timur pada tanggal 30 April 1979. Ia beragama Islam.
Politikus ini bergabung di Partai Demokrat. Irwan saat ini menjabat sebagai anggota DPR-RI Komisi V.
Irwan pernah bersekolah di SD Negeri 1 Palakka. Kemudian meneruskan di SMP Negeri 1 Sangkulirang dan Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Samarinda dan lulus pada tahun 1998.
Setelah lulus dari SKMA, Irwan Fecho menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan di BIPHUT Samarinda pada tahun 1998 hingga 2004 silam. Setelah Irwan bekerja di BIPHUT Samarinda selama 5 tahun, ia pindah ke Sangatta pada tahun 2004 dan bekerja sebagai Staf di Dinas Kehutanan Kutai Timur hingga tahun 2014.
Baca Juga: Dapat Info Akan Ada Demo, Belasan Pelajar Diciduk Polisi di Sekitar DPR
Pada tahun 2018, Irwan Fecho memutuskan untuk berhenti menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan ia ingin meneruskan pendidikannya di Universitas Mulawarman Samarinda (Unmul). Ia pernah tercatat sebagai lulusan terbaik (cumlaude) saat jenjang S2 Ilmu Kehutanan Unmul. Kini, Irwan Fecho sedang menyelesaikan studi S3 Ilmu Kehutanan di Unmul.
Perjalanan Karier Irwan Demokrat
Karier Irwan Fecho tercatat sebagai salah satu pendiri organisasi Gerakan 20 Mei Kutai Timur pada tahun 2014 dan pada tahun 2018 memimpin hingga saat ini. Irwan Fecho juga merupakan seorang aktivis lingkungan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup KNPI Kutai Timur Hingga saat ini.
Selain itu, Irwan Demokrat juga salah satu pendiri organisasi Forum Peduli Karst Kutai Timur dan menjadi ketua umum pada tahun 2018, Ketua DPD Forum Bela Negara Kutai Timur 2018, Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia Cabang Kutai Timur.
Irwan terpilih menjadi Anggota DPR RI pada periode 2019 – 2024 setelah memperoleh suara sebanyak 40.329 yang mewakili Partai Demokrat dari Dapil Kalimantan Timur.
Berikut riwayat pekerjaan Irwan Demokrat
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
8 Fakta Serangan Donald Trump ke Paus Leo XIV yang Tak Henti-Henti
-
Berani! Anggota DPR Polandia Pamer Bendera Israel Bergambar Nazi di Sidang Parlemen
-
Menaker Dorong Balai K3 Perkuat Pencegahan, Tekan Angka Kecelakaan Kerja
-
Dalih Akses Sulit, Pasukan Oranye di Matraman Sapu Sampah ke Sungai: Langsung Kena SP1
-
Bela Donald Trump, Ketua DPR AS Sebut Paus Leo XIV Harusnya Siap Dikomentari
-
PM Armenia Pamer Kedeketan dengan Rusia, Komunikasi Sangat Intensif
-
Janji Xi Jinping kepada Trump: Pastikan Tak Ada Pasokan Senjata China untuk Iran
-
Rusia Bela Hak Nuklir Iran, Lavrov Sebut Pengayaan Uranium untuk Tujuan Damai
-
Kisah Siswa Pulau Batang Dua Tempuh Ujian Kelulusan di Tenda Pengungsian
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru