Suara.com - Baru-baru ini pemerintah menjadi sorotan lantaran bersama DPR RI sepakat mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. Kontroversi lainnya juga adalah tetap menggelar penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi yang belum mereda.
Imbasnya, banyak kalangan menyoroti keputusan pemerintah tersebut salah satunya ekonom senior Rizal Ramli.
Melalui akun Twitternya @RamliRizal, ia melemparkan cuitan bernada sarkas kepada pemerintah khusus Presiden Joko Widodo. Pemerintah dinilai tidak bisa menghadirkan solusi di masa pandemi tapi justru malah membuat masalah.
"Banyak yang bertanya: kok bukan fokus mencari solusi, tapi malah sibuk ciptakan masalah-masalah baru yang bukan solusi, hanya ilusi dan fatamorgana, tapi ciptakan kontroversi dan perlawanan rakyat?," cuit Rizal seperti dikutip Suara.com, Rabu (7/10/2020).
Menurutnya, pemerintah kekinian hanya memberikan ilusi semata. Ia mengatakan, apa yang dihadirkan pemerintah justru mengundang kontroversi dan perlawanan rakyat.
Cuitan Rizal itu dilontarkan lantaran mengutip cuitan akun Twitter milik @kompascom. Dalam cuitan dengan unggahan video itu memperlihatkan sejumlah kebijakan Jokowi yang kontroversial di tengah pandemi.
Misalnya, penyelenggaraan Pilkada 2020, terbitkan Perppu Corona hingga yang saat ini hangat menjadi perbincangan yakni RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Sentilan Rizal Ramli kepada pemerintah itu pun langsung disambar berbagai komentar dari warganet.
"Memang bisanya membuat masalah kan Pak? Memang ada masalah yang selesai selama ini???, " tulis akun @realAbi*****
Baca Juga: Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Makassar Kembali Demonstrasi Hari ini
"Karena tidak punya jiwa kemimpinan yg baik, ketika dikritik bukan memperbaiki dan mencari solusi tpi hanya mencari alasan... Makmurkan rakyatmu dengan kemimpinanmu wahai presidenku," tulis akun @Dajja****
"Pemimpin terbaik adalah pemecah masalah terbaik, pemimpin terburuk adalah sumber masalah/pembuat masalah," tulis akun @Pujiln***
Berita Terkait
-
Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Makassar Kembali Demonstrasi Hari ini
-
UU Cipta Kerja Bikin PHK Makin Mudah, dari Efiensi hingga Buruh Mangkir
-
Hindari Macet, Ini 10 Lokasi Rencana Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Makassar
-
Demo Besar dan Mogok Kerja Buruh Dilanjutkan Rabu Hari Ini, Ini Lokasinya
-
Buntut Protes UU Cipta Kerja, 8 Meme Pindah Kewarganegaraan Bikin Ngakak
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat
-
Kecewa Tak Ditemui Kapolri, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
-
Diskon Besar hingga Transportasi Gratis! Ini Fasilitas Mudik ke Jakarta yang Ditawarkan Pemprov DKI
-
Amnesty International Anggap Tuntutan Jaksa Terhadap Delpedro Cs Sebagai Operasi Pembungkaman Kritik
-
Anies Baswedan Soroti Keberhasilan Gerakan Rakyat di Ultah Pertama: Bukan Sekadar Papan Nama!
-
Heboh Keluhan Warga Diwajibkan Bayar Infaq Lewat BAZNAS DKI, Pramono: Tak Boleh Ada Pemaksaan!
-
Angka Perkawinan Anak Turun ke 5,9 Persen, Pemerintah Soroti 380 Ribu Nikah Tak Tercatat