Suara.com - Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim menilai satu hal dari kuatnya penentangan kalangan civil society (non governmental organization atau civil society organization) terhadap UU Cipta Kerja menunjukkan Presiden Joko Widodo masih lemah dalam menjalin relasi dengan mereka.
Tetapi, menurut Rustam, Jokowi hanya mengandalkan aparat negara atau birokrasi dan kalangan bisnis. "Padahal ada sektor ketiga yang sangat besar," kata Rustam.
Civil society bukan hanya organisasi massa, tetapi mencakup seluruh spektrum yang berada di luar ranah negara dan pasar (bisnis/dunia usaha). Rustam mengatakan banyak sekali (NGO/CSO) yang baik, yang bergerak dalam bidang advokasi atau pembangunan sosial (social development).
Jauh-jauh hari, Rustam memaparkan bab-bab yang dinilainya menjadi kelemahan utama Jokowi selama ini.
Pertama, menurut Rustam Ibrahim, Jokowi dinilai sangat kurang melibatkan peran civil society dalam perumusan kebijakan negara maupun implementasi program-program pembangunan sosial (social development).
Kedua, Rustam menyebutkan ada tiga sektor kehidupan bermasyarakat atau bernegara yang tidak mendapat interes Jokowi.
Yaitu, sektor negara atau publik, sektor ekonomi atau swasta, dan sektor nirlaba serta nonpemerintah (non-governmental and non-profit sector).
"Sektor ini yang terdiri berbagai organisasi masyarakat, tampaknya tidak mendapat perhatian Presiden Jokowi," kata Rustam melalui akun Twitter yang dikutip Suara.com, Minggu (20/9/2020).
Kelemahan yang ketiga, Presiden Jokowi dinilai Rustam Ibrahim banyak membahas tentang community participation dalam penanganan pandemi corona. Tapi, menurut pandangan Rustam Ibrahim, Kepala Negara tidak mengajak civil society yang sudah banyak bergerak dalam bidang kesehatan masyarakat.
Baca Juga: 14 Organisasi Ini Akan Turun Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Makassar
Padahal, menurut Rustam, civil society berpengalaman dalam pendekatan partisipatif kalau dibandingkan dengan TNI/Polri serta aparatur sipil negara yang disebut Rustam lebih bersifat instruktif.
Dalam ranah civil society, Rustam Ibrahim memuji Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang dinilainya lebih berpengalaman.
"Suka atau tidak suka, harus diakui Gubernur Anies Baswedan banyak berpengalaman di ranah civil society. Anies pernah bekerja di UNDP/Partnership for Governance Reform dan Rektor Paramadina. Anies tentu sangat paham dengan dunia CSO/NGO. Banyak kalangan CSO/NGO menaruh harapan padanya," kata Rustam.
Tag
Berita Terkait
-
Siapa Ojol dan Pedagang Online yang Gugat Praktik Kuota Internet Hangus ke MK?
-
Purbaya Kesal UU Cipta Kerja Untungkan Pengusaha Batu Bara Tapi Rugikan Negara
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
'Geruduk' Istana di Hari Tani, Petani Sodorkan 6 Tuntutan Keras untuk Prabowo: Cabut UU Cipta Kerja!
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Belum Teridentifikasi, 10 Jenazah Korban Longsor Cisarua Dimakamkan Secara Massal
-
KPK Tahan Kepala Seksi Intelijen Cukai Budiman Bayu Jadi Tersangka ke-7 Kasus Impor Barang KW
-
2 Tahun Penjara Menanti! Delpedro Cs Dituntut Jaksa Terkait Kerusuhan Demo Agustus 2025
-
Gubernur Kaltim Beli Mobil Dinas Mewah Rp 8,5 Miliar Di Tengah Efisiensi , Ini Respons Golkar!
-
Dissenting Opinion di Kasus Korupsi Minyak Pertamina: Hakim Mulyono Ragukan Unsur Kerugian Negara
-
KPK Pamerkan Barang Bukti Lima Koper Berisi Uang Rp5,19 Miliar Korupsi Bea Cukai
-
Pakistan Bombardir Kabul, Konflik dengan Afghanistan Memasuki Fase Perang Terbuka
-
Anggota DPR Minta Impor 105 Ribu Pickup India Dibatalkan: Ini Dirancang Diam-diam
-
Kronologi Penangkapan Koko Erwin, Diringkus Saat Hendak Menyeberang ke Malaysia
-
Golkar Tegaskan Anggaran MBG Disepakati Bulat di DPR: Tak Ada yang Menolak, Termasuk PDIP