Suara.com - Setelah sebelumnya merencanakan lockdown seusai rapat paripurna penutupan masa sidang pada Senin (5/10/2020), Dewan Perwakilan Rakyat kekinian ternyata dibatalkan.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, memasuki masa reses pihaknya hanya akan melakukan pemgetatan terhadap setiap tamu yang berkunjung ke gedung parlemen.
Lebih dari itu, nantinya DPR akan melakukam penyemprotan disinfektan secara rutin guna mencegah Covid-19.
"Enggak, kami enggak menyebut lockdown tapi kita melakukan penertiban-penerbitan berdasarkan urgensi fleksibilitas berkaitan dengan pelayanan Dewan. Selebihnya kegiatan dilakukan dengan work from home," kata Indra, Rabu (7/10/2020).
"Istilah lockdown ini sebenarnya adalah istilah supaya kami memang di masa reses ini kita ingin melakukan disinfektan dan mensterilkan ruang-ruang kerja," sambung Indra.
Ogah Beberkan Data
Indra sebelumnya mengaku tak mengetahui persis total anggota DPR yang terpapar Covid-19 dari data 18 orang positif yang sempat disampaikan Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin.
Indra berujar jumlah anggota terpapar Covid-19 lebih banyak dari data lantaran masih ada anggota lain yang positif namun enggan disebut dan didata. Indra mengatakan, mereka hanya sebatas melaporkan dirinya positif.
"Ada anggota juga enggak mau didata, dia posirif tapi gak mau (didata)," kata Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Baca Juga: Anies Minta Gedung Parlemen Ditutup, DPR: Tidak Bisa Ujug-ujug Begitu
Lebih jauh, masih kata Indra, dati 18 anggota yang tercatar positif, masing-masing mereka tersebar di tujuh dari sembilan fraksi. Sementara, dua fraksi lainnya tidak berkenan untuk terbuka mengenai anggotanya yang terpapar.
"Ada dua fraksi yang tidak, bukan tidak ada tapi tidak melaporkan," kata Indra.
Sementara itu terkait kapan waktu dan tempat penyebaran Covid-19 para wakil rakyat tersebut, Indra mengaku tidak mengetahuinya. Ia hanya menyampaikan kondisi terkini belasan anggota yang dinyatakan positif tengah melakukan karantina mandiri sehingga tidak sampai dirawat di rumah sakit.
"Saya lebih tepatnya mengatakan dalam proses karantina mandiri," ujar Indra.
Anies Minta DPR Ditutup
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar gedung DPR RI ditutup setelah ada 18 anggota dewan yang terpapar Corona. Anak buahnya pun bakal mendatangi lokasi untuk memeriksanya.
Berita Terkait
-
Sekjen DPR Tegaskan: Gaji Anggota Dewan Bukan Rp 100 Juta
-
Janji Tahan Sekjen DPR Indra Iskandar usai Hitung Kerugian Negara, KPK Cuma Omon-omon?
-
Kasih Tunjangan Perumahan Buat Wakil Rakyat, Sekjen Survei Harga Sewa di Sekitaran Senayan
-
Sekjen DPR Indra Iskandar Belum Ditahan, KPK Bantah Ada Intervensi
-
Begini Ekspresi Sekjen DPR Indra Iskandar Usai Diperiksa KPK
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
'Cuma Buat Nakut-nakutin', Menteri Hukum Bongkar Modus Pencatutan 'Bos Palsu' di Balik Perusahaan
-
Terseret Korupsi hingga Dioperasi Ambeien, Istri Nadiem Curhat: Anak-Anak Tiap Hari Mencari Ayahnya
-
Islah di Menit Akhir? Mardiono dan Agus Suparmanto Bersatu Pimpin PPP
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?