Suara.com - Cendekiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU) Ulil Abshar Abdalla kembali mengkritisi Pemerintahan Jokowi. Pria yang kerap disapa Gus Ulil ini menyebut bahwa pemerintahan Jokowi melakukan sejumlah blunder politik yang justru menggerus kepercayaan publik.
Ulil Abshar dalam kicauannya menyayangkan Pemerintahan Jokowi yang menurutnya terbilang sering melakukan bluder selama setahun kebelakang.
Dalam kurun empat tahun sisa pemerintahan Jokowi, Ulil Abshar menyebut sejumlah blunder yang telah dilakukannya.
"Beberapa blunder politik pemerintahan Jokowi dalam setahun terakhir ini adalah antara lain revisi UU KPK yang melemahkan lembaga anti-rusuh itu, penanganan covid yang kacau, ngotot Pilkada serentak selama pandemi, dan terakhir 'ngebut' mengesahkan UU CK (UU Cipta Kerja)," kata Ulil Abshar, Senin (12/10/2020).
Adanya blunder politik sebagaimana diungkapkan oleh Ulil Abshar tersebut membuatnya menganggap Jokowi sudah tidak peduli lagi pada suara publik.
Ulil Abshar menambahkan bahwa ada perkembangan menarik dari blunder yang dilakukan Pemerintahan Jokowi belakangan ini. Tidak lain adalah adanya elemen masyarakat yang selama ini jarang berbicara politik, tiba-tiba ikut peduli. Khususnya terkait UU Cipta Kerja yang dinilai bermasalah.
"Mereka ini tiada lain adalah K-Popers. Ini menandakan something has seriously gone wrong," imbuh Ulil Abshar.
Lebih lanjut lagi, cendekiawan NU ini mengatakan Pemerintahan Jokowi akan semakin sulit memulihkan kepercayaan publik apabila terus melakukan blunder seperti sekarang.
Menurut Ulil Abshar, Presiden Jokowi harus mengubah sikap dan mulai rendah hati menunjukkan komunikasi publik yang menandakan bahwa dia mau mendengar suara rakyatnya.
Baca Juga: Masih Ada Demo Susulan Menolak UU Cipta Kerja di Medan, Polisi Disiagakan
Ulil Abshar kemudian menguraikan beberapa momen politik yang menurutnya menjadi tanda bahwa Jokowi sengaja mengabaikan suara profetik dan nurani publik. Ia mengatakan sangat terasa sewaktu revisi UU KPK.
"Saya ingat waktu itu banyak tokoh-tokoh senior di republik ini yang membujuk Jokowi untuk menerbitkan Perppu. Dia tidak peduli," tegas Ulil Abshar.
Cendekiawan NU ini juga mengungkit Presiden Jokowi yang kala itu tetap sepakat untuk melaksanakan Pilkada serentak, meskipun berbagai pihak mendesaknya agar tidak melanjutkan wacana tersebut. Gus Ulil menyoroti NU dan Muhammadiyah yang kala itu pun menolak pelaksanaan Pilkada serentak di akhir tahun.
Menurutnya Jokowi terkesan tak menggubris dan berlagak seperti tidak ada protes yang sedang terjadi.
Terakhir, Ulil Abshar menyoroti Presiden Jokowi yang meninggalkan Ibu Kota saat para buruh beserta mahasiswa unjuk rasa memprotes UU Cipta Kerja. Menurutnya, sangat ironis ketika Presiden Jokowi pergi ke Kalimantan Tenggara sekadar untuk melakukan hal yang remeh yakni menengok bebek.
Melihat serangkaian tindakan Presiden Jokowi, Ulil Abshar mengatakan ada pola yang relatif ajeg. Gus Ulil merasa Presiden Jokowi semakin terputus dari realitas masyarakat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
Terkini
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas
-
Pastikan Keamanan Jalur Mudik Nataru, Kapolri: Tol Dipantau 24 Jam, Rekayasa Lalin Disiapkan