Suara.com - Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang melakukan aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja tak bisa mendekat ke depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Para pendemo akhirnya mengalihkan haluan ke depan Balai Kota DKI Jakarta.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, massa awalnya bergerak dari titik di sekitar depan gedung Kementerian Pariwisata ke arah depan Istana seusai polisi membuka blokade kawat berduri.
Namun sesampainya di depan gedung Kementerian Perhubungan massa tertahan. Polisi kembali menerapkan blokade.
"Berhenti-berhenti ada apa lagi ini, kami ditahan kok ditutup lagi pak polisi," kata salah satu orator dari atas mobil komando di lokasi, Senin (12/10/2020).
Massa pun mempertanyakan kembali mengapa masih tidak boleh diperkenankan menggelar aksi di depan Istana. Massa buruh menyebut hanya ingin mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Setelah hampir 20 menit massa buruh malah memutuskan untuk putar balik dan membubarkan diri. Massa mengancam akan datang dengan jumlah yang lebih banyak.
"Setidaknya Jokowi sudah tahu kita aksi di sini. Aksi ini kita lakukan sampai tanggal 16 (Oktober) kita susun. Nanti kita akan datang dari Utara, Selatan, Barat, Timur kita kepung Istana!" tegas orator.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto, mengatakan, area depan Istana Kepresidenan tetap steril dari adanya aksi demo. Massa hanya bisa menggelar aksi di sampai di depan Gedung Kementerian Pariwisata hingga Polhukam saja.
"Untuk di depan istana untuk saat ini kita close paling batasnya hanya sampai sini saja karena situasinya saat ini kan masih belum tentu termasuk besok-besok kita akan sekat di sini," kata Heru di lokasi.
Adapun massa buruh dikabarkan bergerak ke depan Balai Kota DKI Jakarta. Berdasarkan pantauan Suara.com di depan Balai kota sudah dipasangi kawat berduri, sejumlah personel kepolisian dan TNI pun tampak disiagakan.
Sebelumnya, Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) akan menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita, mengatakan, aksi ini akan digelar mulai pukul 11.00 WIB. Menurutnya, aksi ini akan diikuti sekitar 2.000 buruh.
"Kami sudah kirim pemberitahuan. Aksi hari ini jadi sekitar jam 11," kata Elly kepada Suara.com, Senin (12/10).
Sementara itu, Elly menjelaskan, bahwa pihaknya menggelar aksi unjuk rasa lantaran merasa aspirasinya atau tuntutannya tidak diakomodir oleh DPR RI dan Pemerintah. Menurutnya, ada 4 hak dasar buruh yang terdegradasi dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Berita Terkait
-
Usai Temui Dasco, KSPSI dan KSBSI Ikrar Dukung Penuh Kebijakan Presiden Prabowo
-
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Janji Libatkan Buruh dan Pengusaha
-
Cuma Baru Soekarno, KSBSI soal Kabar Prabowo Mau Temui Buruh saat Mayday: Kami Acungi Jempol
-
Presiden KSBSI: Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja Bukan Sebatas Seksualitas
-
Ajak Korban Kekerasan di Tempat Kerja Berani Bicara, KSBSI: Butuh Dukungan, Bukan Bully!
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi