Suara.com - Pemerintah menempatkan tenaga medis dan aparat penegak hukum seperti TNI-Polri untuk menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, Airlangga Hartarto.
"Pertama di garda terdepan terdiri dari paramedis, pelayanan kesehatan, termasuk TNI-Polri dan aparat hukum, jumlahnya 3,5 juta," kata Airlangga dalam diskusi di gedung BNPB, Jakarta, Senin (12/10/2020).
Kemudian kelompok kedua yang disuntik vaksin adalah tokoh agama, perangkat daerah di kecamatan hingga RT/RW yang berjumlah 5,6 juta orang.
"Selanjutnya, tenaga pendidik, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dosen, perguruan tinggi swasta maupun negeri itu ada 4,3 juta," ujarnya.
Keempat, kelompok aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah serta legislatif dengan sebanyak 2,3 juta. Terakhir kelompok kelima yakni, peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI sekitar 86 juta orang.
Dengan begitu, ada 160 juta penduduk Indonesia yang ditargetkan mendapatkan vaksin Covid-19 dengan total kebutuhan 320 juta dosis.
"Berdasarkan vaksin yang ada, perlu 2 dosis (sehingga butuh) menjadi 320 juta (vaksin)," jelasnya.
Menurut Airlangga, pemerintah telah menargetkan 135 juta penduduk Indonesia dapat disuntik vaksin corona pada 2021. Nantinya, satu orang akan divaksin dua kali sehingga total kebutuhan vaksin tahap awal sekitar 270 juta.
Baca Juga: Semoga Menjadi Kabar Baik, Ilmuwan Uji Vaksin BCG untuk Covid-19
Berita Terkait
-
BPOM Perluas Vaksin Campak untuk Dewasa, Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas
-
TAUD: Belasan Orang Terlibat Operasi Intelijen Serang Aktivis KontraS
-
Cegah Penularan, Kemenkes Keluarkan Aturan Baru Kewaspadaan Campak di RS
-
Kasus Campak Muncul di 14 Provinsi, Kemenkes Keluarkan Edaran Khusus untuk Tenaga Kesehatan
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi
-
Tentara Israel Klaim Temukan Buku Mein Kampf Saat Cari Prajurit yang Tewas di Lebanon
-
Awal Mula Sahroni Sadar Diperas KPK Gadungan Rp300 Juta, Berawal dari Tamu Perempuan di DPR
-
KPK Bongkar Modus 4 Pegawai Gadungan yang Peras Ahmad Sahroni, Ternyata Bukan yang Pertama Kali!
-
Kasus Andrie Yunus Tetap di Militer, Menko Yusril Respons Usul Gibran Soal Hakim Ad Hoc
-
Suap Ijon Proyek Bekasi: KPK Sita Duit Kadis Henri Lincoln, Diduga 'Uang Panas' dari Sarjan
-
Riset Global Soroti Inovasi Pertanian AI dari Indonesia, Disebut Bisa Pulihkan Tanah Rusak
-
Militer Israel Kian Brutal di Lebanon, Panglima IDF Cuekin Sinyal Damai Netanyahu
-
Diperas Rp 300 Juta oleh 4 Pegawai KPK Gadungan, Ahmad Sahroni Tegaskan Tak Ada Ancaman
-
6 Fakta Tragis Siswa SMP di Siak Tewas Saat Ujian IPA, Senapan Rakitan Mendadak Meledak