Sindir Omnibus Law 812 Halaman, Tengku Zul: Negeri Jin Sih

Suara.com - Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain menyoroti UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang berubah menjadi 812 halaman dari 1.035 halaman. Menurut dia, DPR tidak bisa menjelaskan hal ini.

"Sim Salabim... Undang Undang Omnibus Law berubah lagi menjadi 812 halaman dari 1.035 halaman. Hilang 223 halaman. Pihak DPR RI tidak menjelaskan kenapa bisa 'ber-simsalabim'," cuit Tengku Zul melalui akun Twitter @ustadtengkuzul seperti dikutip Suara.com, Selasa (13/10/2020).

Tengku Zul mengecam keras dan mengatakan bahwa Indonesia bukanlah panggung sulap. Dia pun mempertanyakan keabsahan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020 kemarin.

"Negara ini bukan panggung SULAP! Terus yang disahkan kemarin mestinya BATAL dong," kicau Ustaz Tengku Zul.

Di kicauan ke-2, Tengku Zul menyindir pengurangan jumlah halaman tersebut dengan membuat dialog antara manusia dengan jin.

Dalam dialog tersebut, tulis Tengku Zul, jin tersebut memenuhi permintaan 2 manusia untuk menghilangkan pasal-pasal 'sialan' dari Omnibus Law gara-gara didemo besarn-besaran.

"Adul dan Giran berjumpa jin.
Kata Jin: 'Ku beri satu permintaan!'
Adul: 'Hilangkan pasal-pasal sialan dari Omnibus Law. Soalnya sudah didemo besar-besaran.'
Jin: 'Ok, sliiing!'
Adul dan Giran: 'Hore hilang 223 halaman...'
Negeri Jin, sih..." cuit Tengku Zul.

Undang-Undang Cipta Kerja yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo dan telah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) bergulir menjadi isu politik panas dan makin keras.

UU yang juga dikenal sebagai peraturan sapu jagat itu (karena merampingkan berbagai aturan njlimet) ditolak dua fraksi di DPR: Demokrat dan PKS. Berbagai elemen buruh dan mahasiswa turun ke jalan meminta pemerintah mencabutnya karena sejumlah alasan, di antaranya dianggap merugikan kehidupan orang-orang berekonomi lemah.

Baca Juga: Gus Nur Tanya Cara Indonesia Berubah? Massa Aksi Jawab: Lengserkan Jokowi

Belakangan muncul rencana demonstrasi yang digalang tokoh-tokoh politik dan agama.

Perang opini lewat media mainstream maupun media sosial seputar isu di balik demonstrasi menentang UU Ciptaker makin tambah runyam dan bikin publik kian pusing.

Belum lagi bingung soal isu naskah RUU Cipta Kerja yang dikatakan sebenarnya belum siap ketika disahkan DPR menjadi UU Cipta Kerja. Publik makin tak mengerti sebenarnya naskah yang mana yang disahkan.

Isu yang terakhir ini sekarang sedang menjadi sorotan tajam.

Ketika naskah RUU disahkan menjadi UU pada 5 Oktober 2020 -- dengan persetujuan pemerintah dan tujuh fraksi dalam rapat paripurna -- jumlah halamannya sebanyak 905 lembar.

Pada waktu yang bersamaan ketika prosedur pengesahan dipertanyakan karena sebagian anggota dewan belum menerima draft (sampai beberapa hari kemudian), badan legislasi DPR rapat untuk memfinalisasi naskah sebelum diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk kemudian ditandatangani (sebelum resmi berlaku).