Suara.com - Realisasi penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) dari gudang Bulog per 13 Oktober 2020 adalah 64 persen di seluruh Indonesia. Realisasi tertinggi terjadi di Provinsi Bali, yaitu sebesar 99 persen.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) tahun 2020, yang diselenggarakan Kementerian Sosial (Kemensos), di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat.
"Sesuai dengan arahan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, agar BSB tuntas 100 persen di akhir Oktober, maka seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, Perum Bulog, Transporter dalam hal ini BGR Logistics dan DNR, juga SDM Program Keluarga Hsrapan (PKH) perlu koordinasi percepatan penyaluran bantuan agar sampai diterima masyarakat," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Edi Suharto.
Di beberapa provinsi, realisasi penyaluran di bawah 50 persen, diantaranya Kalimantan Tengah 46 persen dan Papua 45 persen.
"Dalam pelaksanaannya di lapangan pun masih sering terjadi kendala, seperti kondisi geografis dan sinkronasi data. Mudah-mudahan sinergi kita melalui rapat ini, untuk evaluasi kendala dan merumuskan solusi bersama, bisa memperlancar penyaluran di lapangan," kata Edi.
Terkait SDM PKH di lapangan, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin, mengatakan, baik koordinator wilayah/kabupaten/kota/kecamatan maupun Pendamping PKH telah berusaha dengan maksimal dalam upaya penyaluran BSB.
"Namun terdapat kendala terkait data yang berbeda, antara data realisasi diterima KPM yang dilaporkan Pendamping PKH dengan realisasi beras yang disalurkan dari gudang. Kami mencermati ini harus disinkronkan," kata Pepen.
Ia menambahkan, kendala lain terkait keterbatasan geografis di beberapa wilayah menjadi evaluasi di lapangan yang harus dipikirkan bagi Pendamping PKH dan transporter.
Sementara itu, Direktur Operasional dan pelayanan publik Bulog, Triyana, mengatakan, Perum Bulog telah menyediakan beras untuk tiga bulan di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Komisi VIII Minta Kemensos Terus Cek Ulang Data agar Bansos Tepat Sasaran
"Per hari ini telah terealisasi 300.000 ton, atau 64 persen dari pagu 3 alokasi. Dari diskusi kami dengan transporter, sisanya yaitu 150.000 ton, insyalah akan tersalurkan sebelum akhir bulan ini," ungkap Triyana.
BSB disalurkan kepada 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM PKH), dengan besaran 15 kilogram/bulan/KPM selama tiga bulan, yaitu Agustus - Oktober 2020. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM PKH selama pandemi Covid-19.
Kegiatan berlangsung pada 14 - 16 Oktober 2020 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta Pusat, serta secara virtual di berbagai wilayah di Indonesia. Peserta terdiri dari Kepala Dinsos Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah Bulog, Perwakilan Transporter di Daerah (BGR Logistics dan DNR), serta Koordinator Wilayah/Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH).
Turut hadir dalam pembukaan, Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras; Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, Dadang Iskandar.
Berita Terkait
-
Percepat Penanganan Stunting, Kemensos Bentuk Tim Lintas Kementerian
-
Tahun Ini, Kemensos Bantu 23.700 Penyandang Disabilitas lewat Program ASPDB
-
Kemensos Bertanggung Jawab Beri Layanan pada Penyandang Disabilitas
-
Komisi VIII Minta Kemensos Terus Cek Ulang Data agar Bansos Tepat Sasaran
-
Intip Persiapan Atlet Anggar Aceh Jelang PON Papua
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
KPK Dalami Peran PT Infinity di Kasus Suap Impor Bea Cukai, Diduga Serupa Blueray Cargo
-
Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
-
Bongkar Jejak Sadis Taufik Hidayat! Inafis Sita Bukti dari TKP Penyekapan 3 Tahun YTR di Kontrakan
-
Pengerahan Siswa untuk Dukung MBG Dinilai Keliru, Bisa Jadi Bumerang bagi Pemerintah
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?