Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang konon menangis karena kritikan masyarakat soal pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Desakan masyarakat itu terkait pengesahan Undang Undang Pilkada yang mengatur pemilihan dilakukan oleh DPRD.
Mahfud mengatakan aturan itu disahkan oleh pemerintah dan DPR. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.
"UU disahkan dengan voting dan ada fraksi yang walk out dan UU itu sah, bahwa pemilihan kembali ke DPRD, kembali ke pemilihan DPRD," kata Mahfud dalam acara webinar CSIS dengan tema Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi, Rabu (14/10/2020).
Namun setelah UU disahkan, masyarakat justru menyerang SBY yang tengah memimpin pemerintahan kala itu. SBY dianggap telah merusak tatanan demokrasi yang sudah ada.
Mendengar adanya serangan dari masyarakat sipil, SBY dikatakan Mahfud konon sampai menangis di pesawat saat berangkat menuju Amerika Serikat.
"Itu pak SBY sampai enggak tahan melihat hantaman sampai konon menangis di atas pesawat dalam perjalanan, enggak kuat (desakan rakyat)," ujarnya.
"Pak SBY hilang legacy-nya sudah menata negara ini dengan baik hanya dirusak oleh undang-undang itu," tambah Mahfud.
Karena itu pula SBY awalnya enggan menandatangani UU Pilkada yang telah disahkan itu. Namun saat masih di Amerika Serikat, SBY mengumumkan akan mencari jalan tengah supaya Pilkada tidak dilakukan oleh DPRD demi tujuannya memihak kepada rakyat.
Baca Juga: PDIP: Pak SBY Tak Perlu Terpancing, Tak Harus Merasa Sebagai Tertuduh
Kemudian sepulangnya dari Amerika Serikat, UU Pilkada itu disahkan pada 29 September 2014. Namun SBY tetap membatalkannya beberapa hari kemudian.
"Sepulangnya dari Amerika itu tanggal 29 September 2014 UU itu disahkan tapi 2 hari kemudian 2 Oktober dikeluarkan Perppu (untuk) mencabut."
Berita Terkait
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Beda Jauh dari Mahfud, Kenapa KPU Tak Cantumkan Pendidikan Terakhir Gibran?
-
Istana Masih Teka-teki, Menakar Peluang Mahfud MD Kembali ke Kursi Panas Menko Polkam
-
Pesaing Berat Mahfud MD di Kursi Menko Polkam? Rekam Jejak Mentereng Djamari Chaniago di Militer!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor