Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang konon menangis karena kritikan masyarakat soal pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Desakan masyarakat itu terkait pengesahan Undang Undang Pilkada yang mengatur pemilihan dilakukan oleh DPRD.
Mahfud mengatakan aturan itu disahkan oleh pemerintah dan DPR. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.
"UU disahkan dengan voting dan ada fraksi yang walk out dan UU itu sah, bahwa pemilihan kembali ke DPRD, kembali ke pemilihan DPRD," kata Mahfud dalam acara webinar CSIS dengan tema Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi, Rabu (14/10/2020).
Namun setelah UU disahkan, masyarakat justru menyerang SBY yang tengah memimpin pemerintahan kala itu. SBY dianggap telah merusak tatanan demokrasi yang sudah ada.
Mendengar adanya serangan dari masyarakat sipil, SBY dikatakan Mahfud konon sampai menangis di pesawat saat berangkat menuju Amerika Serikat.
"Itu pak SBY sampai enggak tahan melihat hantaman sampai konon menangis di atas pesawat dalam perjalanan, enggak kuat (desakan rakyat)," ujarnya.
"Pak SBY hilang legacy-nya sudah menata negara ini dengan baik hanya dirusak oleh undang-undang itu," tambah Mahfud.
Karena itu pula SBY awalnya enggan menandatangani UU Pilkada yang telah disahkan itu. Namun saat masih di Amerika Serikat, SBY mengumumkan akan mencari jalan tengah supaya Pilkada tidak dilakukan oleh DPRD demi tujuannya memihak kepada rakyat.
Baca Juga: PDIP: Pak SBY Tak Perlu Terpancing, Tak Harus Merasa Sebagai Tertuduh
Kemudian sepulangnya dari Amerika Serikat, UU Pilkada itu disahkan pada 29 September 2014. Namun SBY tetap membatalkannya beberapa hari kemudian.
"Sepulangnya dari Amerika itu tanggal 29 September 2014 UU itu disahkan tapi 2 hari kemudian 2 Oktober dikeluarkan Perppu (untuk) mencabut."
Berita Terkait
-
Mahfud MD Tantang Prabowo Buka-bukaan: Siapa yang Bayar Demo Mahasiswa?
-
Mahfud MD Sebut Penolakan UU Polri oleh Mahasiswa Wajar: Memang Tak Ada Perubahan
-
Viral Mahfud MD Ungkap Dadan BGN Pantas Dihukum Mati: Potong Tangan Terlalu Ringan
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Mahfud Tegaskan Polisi Tak Bisa Menolak Putusan Praperadilan Kasus Andrie Yunus
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT