Suara.com - Komunitas adat Besipae di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, NTT tengah menghadapi represifitas aparat yang disokong oleh kekuasaan.
Berdasarkan laporan yang dihimpun Suara.com, komunitas adat Besipae menolak tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan adat Pubabu.
Pasalnya, selama 25 tahun hutan tersebut digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi, imbas dari kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan sebuah perusahaan asal Australia.
Alasan mendasarnya, komunitas adat Besipae ingin mengembalikan hutan adat Pubabu ke fungsi awalnya sebagai areal Nais Kio atau kawasan hutan larangan.
Nais Kio sendiri adalah bentuk konservasi hutan secara tradisional masyarakat adat Besipae berlandaskan kearifan lokal.
Setelah bertahun-tahun mempertahankan hutan adat, kabar terbaru yang menyedihkan datang dari komunitas adat Basipae.
Sejumlah video yang memperlihatkan masyarakat adat tersebut tengah dianiaya aparat gabungan beredar di lini masa media sosial salah satunya diunggah oleh akun Twitter @BPANusantara.
"Kejadian di Besipae tadi sore, Pol PP bersama preman menganiaya ibu-ibu dan anak-anak yang tinggal di lokasi. Cek kewarasan negara!" tulis pengelola akun tersebut, Rabu (14/10/2020).
Di unggahan lainnya, pemilik akun @HermanEfTanouf menjelaskan kronologi kejadian memilukan tersebut secara lebih lengkap.
Baca Juga: Demo Tolak Omnibus Law di Jakarta Ricuh, Polisi Tembakan Gas Air Mata
"Masyarakat Pubabu, Timor Tengah Selatan kembali dihadapkan pada tindakan represif oknum aparat dan Pemprov NTT pada Rabu, 14 Oktober 2020," tulisnya.
Menurutnya, video tersebut direkam warga setempat kemudian disebarluaskan melalui akun Facebook Front Mahasiswa Nasional (FMN).
Kronologi awalnya, menurut FMN, pukul 11:48 WITA, rombongan pemprov NTT, warga dari luar, POL PP, TNI, POLRI serta orang bertato (masyarakat menduga sekelompok preman) datang ke lokasi konflik Pubabu-Besipae.
Rombongan tersebut berdalih ingin melakukan penghijauan-menanam lamtoro di lahan yang bermasalah.
Aksi itu kemudian mendapat penolakan dari warga Pubabu-Besipae karena masalah hutan (lahan) Pubabu belum menemukankan titik temu.
Selain itu, alasan pandemi corona juga menjadi dasar penolakan warga karena rombongan yang datang berjumlah sekitar 200an orang.
Kemudian pada pukul 13.00 WITA, terjadi keributan antara masyarakat dan aparat, hingga terjadi tindakan represif terhadap masyarakat, terutama ibu-ibu dan anak-anak.
Terkait dengan viralnya video penganiayaan tersebut, FMN menyertakan tanggapan dari Pemprov NTT melalui Plt. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Welly Rohi Mone.
"Mereka seperti sinetron saja yang mau kejar tayang,” kata Welly seperti dilansir NTT Terkini menurut @HermanEfTanouf.
Video selengkapnya di sini.
Berita Terkait
-
Meutia Hatta Soroti Bocah Bunuh Diri di NTT, Minta Istri Pejabat Ikut Ingatkan Pemerintah
-
DPR Kecam Keras Teror Terhadap Ketua BEM UGM: Itu Praktik Pembungkaman
-
Tolak PSN Merauke, Majelis Rakyat Papua Peringatkan Risiko Kepunahan Masyarakat Adat
-
Hapus Impunitas Oknum Aparat, Komisi XIII DPR Didorong Masukkan Revisi UU 31/97 ke Prolegnas
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Geger Data Militer Israel, 1 Tentara IDF Disebut Berstatus WNI di Tengah 50 Ribu Personel Asing
-
Anggota DPR Dorong 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK Demi Keadilan Pendidikan
-
Pandu Negeri Soroti Kesejahteraan Guru dari Rumah Masa Kecil Ki Hadjar Dewantara
-
Siapa Aipda Dianita Agustina? Polwan yang Terseret Skandal Koper Narkoba AKBP Didik Putra Kuncoro
-
ICW Sebut Wacana Jokowi Kembalikan UU KPK 2019 sebagai Upaya 'Cuci Tangan'
-
Gus Falah Bongkar Standar Ganda Jokowi Soal UU KPK: Wujud 'Cuci Tangan'
-
BPBD DKI Jakarta Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Warga Diminta Siaga 1620 Februari
-
Jokowi Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama, ICW: Upaya Cuci Tangan dari Kesalahan Lama
-
DPRD DKI Dorong Penertiban Manusia Gerobak: Tidak Hanya Digusur, Tapi Diberi Pelatihan Agar Mandiri
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick