Suara.com - Kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan pegiat HAM. Pasalnya, Prabowo yang sempat masuk daftar hitam, kini justru diberikan visa untuk melangsungkan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan AS.
Ketua Komisi I Meutya Havid mengatakan, kunjungan Prabowo ke AS diterima baik. Ia berujar, tidak ada penolakan terhadap Prabowo.
"Saya gak melihat ada penolakan. Saya enggak tahu, saya belum menerima kabar ada penolakan. Yang saya tahu beliau (Prabowo) diterima dengan cukup baik di Amerika Serikat saat ini," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2020).
Anggota Komisi I Dave Laksono sebelumnya menanggapi gelombang protes dari pegiat HAM terhadap kunjungan Prabowo ke AS.
Ia berpandangan undangan pemerintah AS terhadap Prabowo pasti sudah melalui pertimbangan.
Menurutnya, tidak mungkin AS kemudian dapat mengundang sembarang orang dalam agenda kunjungan resmi kenegaraan.
"Pemerintah AS mengundang seorang yang pernah masuk black list kan tidak dengan sembarangan. Bahkan semua org yg d undang secara resmi telah melalui proses vetting yang detail," ujar Dave.
Larangan Dicabut
Diketahui, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Amerika Serikat (AS) akan menyambut Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Pentagon, Jumat (16/10/2020) besok.
Baca Juga: Beri Prabowo Subianto Visa, Pejabat Pertahanan AS: Dia Rekan Kami
Pemerintah AS telah mencabut larangan masuk terhadap Prabowo yang sebelumnya dilarang karena diduga terlibat pelanggaran HAM.
Seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan akan menyambut Prabowo ke Pentagon, di mana dia akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper.
"Menteri Prabowo adalah menteri pertahanan yang ditunjuk oleh presiden yang telah dua kali terpilih di Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," kata pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama.
"Dia adalah rekan kami, dari kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kami untuk terlibat dengannya dan memperlakukannya sebagai mitra," sambungnya dilansir dari Antara, Kamis (15/10/2020).
Prabowo akan menerima pengarahan resmi di tempat lain di wilayah Washington DC pada Kamis karena Jakarta mempertimbangkan pembelian jet tempur yang juga menarik minat dari Moskow.
Pegiat HAM Protes
Berita Terkait
-
Teka-teki Menko Polkam Baru: Nama Mahfud MD hingga Letjen Purn. Djamari Chaniago Mencuat
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Beredar Surat Pernyataan Makan Bergizi Gratis, Orangtua Disuruh Tanggung Risiko Keracunan
-
Prabowo Segera Terbitkan Keppres, Komisi Reformasi Polri Bukan Cuma Omon-omon?
-
Smart TV untuk Pendidikan, Langkah Strategis atau Proyek yang Tergesa-gesa?
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka