Suara.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut kasus aktif secara nasional mengalami peningkatan. Padahal sejumlah cara sudah dilakukan pemerintah untuk menekan penulan virus corona.
"Kami prihatin bahwa kasus aktif secara nasional masih mengalami peningkatan," ujar Wiku dalam jumpa pers, Kamis (15/10/2020).
Jumlah kasus aktif di Indonesia per 15 Oktober 2020 yakni 63.231 kasus atau 18,1 persen.
Namun kata Wiku, jika dilihat dari presentase kontribusi di 10 provinsi prioritas terhadap kasus nasional, mengalami penurunan.
Wiku menuturkan, pada 27 September persentase kasus aktif di 10 provinsi menyumbang 67,62 persen dari kasus aktif nasional.
Kemudian pada tanggal 4 Oktober, persentase kasus aktif menurun menjadi 66,38 persen dan pada tanggal 11 Oktober mencapai 65,64 persen.
"Ini adalah kabar baik dan perlu untuk terus ditekan, sehingga persentase kontribusi kasus aktif di 10 provinsi prioritas ini dapat semakin menurun," tutur dia.
Wiku menuturkan, jika dilihat dari kasus sembuh terjadi peningkatan baik ditingkat nasional maupun di 10 provinsi prioritas.
Namun kata Wiku, persentase kontribusi kesembuhan di 10 provinsi prioritas terhadap kesembuhan nasional mengalami penurunan.
Baca Juga: Shanghai: Pasien Virus Corona yang Pulih Punya Kekebalan Terus-menerus
Pada 27 september 79,35 persen dari kasus kesembuhan nasional berasal dari 10 provinsi prioritas. Kemudian menurun pada tanggal 4 oktober menjadi 77,64 persen dan terkahir 11 oktober menjadi 76,81 persen.
"Tingkat kesembuhan ini harus selalu ditingkatkan baik di 10 provinsi prioritas maupun ditingkat nasional, di 10 provinsi priorotas diharapkan dapat berkontribusi lebih tinggi dalam angka kesembuhan nasional," tutur Wiku.
Sedangkan kata Wiku, kasus kematian di tingkat nasional maupun di 10 provinsi prioritas masih mengalami peningkatan.
Kendati demikian, kasus kematian cenderung mengalami penurunan pada tanggal 27 september 2020.
"Kontribusi kasus meninggal dari 10 provinsi prioritas ini adalah 80,18 persen dari kasus kematian nasional, berasal dari 10 provinsi priorotas ini," kata Wiku.
Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2020 lalu, menurun menjadi 79,18 persen. Namin pada tanggal 11 oktober kembali menurun menjadi 78,71 persen.
Berita Terkait
-
Shanghai: Pasien Virus Corona yang Pulih Punya Kekebalan Terus-menerus
-
Tiga Tahun Menjabat, Anies Disebut Bawa Jakarta Bunuh Diri
-
Klaster Covid-19 Baru Muncul di Qingdao, Pemerintah Pecat Pejabat Kesehatan
-
Sinocav Akan Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Filipina, Mulai Kapan?
-
Nikita Willy Hanya Mengundang 30 Orang Saja di Acara Pernikahannya
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional