Suara.com - Peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan kini Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada dua pilihan: menolak UU Cipta Kerja atau melegalkan.
"Saya sarankan sebelum memutuskan berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Ini jawaban politis, hukum dan sosial. Jangan sampai ada tekanan politis. Kini semua tergantung keputusan MK," kata Jerry kepada Suara.com, Jumat (16/10/2020).
Menurut catatan, empat dari tujuh organisasi perburuhan akan melayangkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dua buruh sudah lebih dulu mendaftarkan gugatan.
Menurut alumnus American Global University itu memutuskan judicial review UU Cipta Kerja merupakan pertaruhan moral dan hati nurani. Jerry mengatakan UU Cipta Kerja telah ditolak banyak elemen masyarakat dan bisa bahaya bagi lingkungan hidup, kebebasan pers, nasib buruh, guru, dosen, sampai ke anti korupsi.
Dalam argumentasi yang disampaikan ke publik, pemerintah selalu menekankan bahwa UU Cipta Kerja banyak manfaatnya, di antaranya akan menarik lebih banyak investor dari luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia.
Tetapi, jika melihat kenyataan sekarang, kata Jerry, negara-negara di dunia sedang fokus menangani pandemi Covid-19. Jadi, kata dia, mustahil mereka ngotot berinvestasi di luar negeri, apalagi kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi.
"Untuk itu MK membaca lagi UU sapu jagat ini. Memang baru Indonesia tercepat di dunia menggabungkan 70 UU dijadikan satu. Anehnya drafnya disuruh baca DPR, tapi tak tersedia. Belum lagi 5 versi draf. Awalnya saja mereka tak transparan bagaimana kalau sudah ditanda- tangani presiden," kata Jerry.
Menurut dia keputusan final ada di MK. Jerry berharap MK jangan sampai berpihak. Hakim MK harus imparsial, melihat dalam perpektif keadilan dan kebaikan bangsa.
"Kalau saya ragu MK itu tiga orang dipilih DPR, tiga dipilih presiden, dan tiga oleh MA. Barangkali skor bisa 6-3 atau 7-2. Bakal kalah gugatan ini," kata dia.
Baca Juga: Buruh Siap Uji UU Ciptaker, Kemenaker: Silakan, Tapi Inilah Titik Kompromi
Tetapi kalau hakim konstitusi jujur dalam memberikan keputusan, menurut Jerry, bisa organisasi buruh menang. "Tapi kita tunggu saja, hati nurani yang menang atau politis," katanya.
Berita Terkait
-
Pasal Penggelapan KUHP Baru Digugat, Nurut Perintah Atasan Bisa Dipenjara 5 Tahun?
-
Kekuasaan Amnesti Presiden Digugat, Apa Beda Amnesti dan Abolisi yang Kini Diuji di MK?
-
Bukan untuk Kantong Pribadi, Buruh Senior Depok Kawal Upah Layak bagi Generasi Mendatang
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital