Suara.com - Peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan kini Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada dua pilihan: menolak UU Cipta Kerja atau melegalkan.
"Saya sarankan sebelum memutuskan berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Ini jawaban politis, hukum dan sosial. Jangan sampai ada tekanan politis. Kini semua tergantung keputusan MK," kata Jerry kepada Suara.com, Jumat (16/10/2020).
Menurut catatan, empat dari tujuh organisasi perburuhan akan melayangkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dua buruh sudah lebih dulu mendaftarkan gugatan.
Menurut alumnus American Global University itu memutuskan judicial review UU Cipta Kerja merupakan pertaruhan moral dan hati nurani. Jerry mengatakan UU Cipta Kerja telah ditolak banyak elemen masyarakat dan bisa bahaya bagi lingkungan hidup, kebebasan pers, nasib buruh, guru, dosen, sampai ke anti korupsi.
Dalam argumentasi yang disampaikan ke publik, pemerintah selalu menekankan bahwa UU Cipta Kerja banyak manfaatnya, di antaranya akan menarik lebih banyak investor dari luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia.
Tetapi, jika melihat kenyataan sekarang, kata Jerry, negara-negara di dunia sedang fokus menangani pandemi Covid-19. Jadi, kata dia, mustahil mereka ngotot berinvestasi di luar negeri, apalagi kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi.
"Untuk itu MK membaca lagi UU sapu jagat ini. Memang baru Indonesia tercepat di dunia menggabungkan 70 UU dijadikan satu. Anehnya drafnya disuruh baca DPR, tapi tak tersedia. Belum lagi 5 versi draf. Awalnya saja mereka tak transparan bagaimana kalau sudah ditanda- tangani presiden," kata Jerry.
Menurut dia keputusan final ada di MK. Jerry berharap MK jangan sampai berpihak. Hakim MK harus imparsial, melihat dalam perpektif keadilan dan kebaikan bangsa.
"Kalau saya ragu MK itu tiga orang dipilih DPR, tiga dipilih presiden, dan tiga oleh MA. Barangkali skor bisa 6-3 atau 7-2. Bakal kalah gugatan ini," kata dia.
Baca Juga: Buruh Siap Uji UU Ciptaker, Kemenaker: Silakan, Tapi Inilah Titik Kompromi
Tetapi kalau hakim konstitusi jujur dalam memberikan keputusan, menurut Jerry, bisa organisasi buruh menang. "Tapi kita tunggu saja, hati nurani yang menang atau politis," katanya.
Berita Terkait
-
Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh Belum Turun ke Jalan Meski Harga Pertamax Melonjak
-
Harga Pertamax Naik, Buruh Khawatir Kuota Pertalite Tak Mampu Menampung Lonjakan Pengguna
-
Prabowo dan Strategi Merangkul Tokoh Buruh
-
Borok Investasi Asing Mencuat, Sering Terlantarkan Hak Pekerja
-
Prabowo Lantik Said Iqbal dan Pimpinan Baru Badan Gizi Nasional
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!