Suara.com - Fraksi PDIP DPRD Jakarta mengungkit janji kampanye Gubernur Anies Baswedan setelah tiga tahun memimpin ibu kota. Salah satunya adalah program rumah DP Rp 0.
Ketua fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono menyebut program yang digadang-gadang saat kampanye belum terwujud sepenuhnya. Sebab belum ada lagi kelanjutan setelah membangun satu bangunan di Klapa Village, Jakarta Timur.
"Sebagaimana yang didengungkan pak Anies adalah soal penyediaan rumah DP 0 rupiah itu. Tapi sampai hari ini kan enggak jelas sampai dimana," ujar Gembong saat dihubungi, Jumat (16/10/2020).
Padahal, kata Gembong, Anies sudah mengeluarkan banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program ini. Namun karena belum ada lagi kelanjutannya, ia mempertanyakan keseriusan Anies dalam mengerjakannya.
"Padahal seluruh alokasi anggaran kita banyak dicurahkan ke situ. Banyak implementasi kebijakan yang sudah diterapkan di lapangan tapi enggak serius," jelasnya.
Menurut Gembong, dari awal perencanaan pembuatan rumah DP Rp 0 tidak matang. Seharusnya Anies menyertakan kebijakan lain seperti urusan perbankan sebagai pendukung program ini.
"Ini enggak jelas titik temunya dimana. Karena kebijakan rumah Dp Rp0 ini bukan kebijakan tunggal. Kenapa? Karena ada kebijakan lain. Misal soal perbankannya gimana. Tapi faktanya sampai sekarang belum jelas itu," tuturnya.
Sampai bulan Juli 2020, rumah susun untuk kalangan menengah ke bawah ini baru terjual 252 unit atau sekitar 32 persen dari 780 hunian yang dibangun. Dari total pembeli, baru 168 di antaranya yang menempati rumah itu.
Harga rusunami rumah DP nol rupiah atau rumah Klapa Village tipe studio dikenakan cicilan Rp 1,2 juta per bulan. Sementara tipe 35 dikenakan harga cicilan Rp 2 jutaan per bulan.
Baca Juga: Anies Minta Pelajar Bedah UU Cipta Kerja, FSGI: Bagus, Tapi Tak Realistis
Anies belakangan juga telah mencopot Kepala Dinas Perumahan DKI, Kelik Indriyanto karena tak berhasil mengurus program ini.
Berita Terkait
-
Antara Prestasi dan Kontroversi, Rapor 3 Tahun Anies jadi Gubernur DKI
-
Anies Minta Pelajar Bedah UU Cipta Kerja, FSGI: Bagus, Tapi Tak Realistis
-
Soal Dalang Aksi UU Ciptaker, Pengamat: PDIP dan PD, Drama Lama Belum Usai
-
Ganjar dan Prabowo Bersaing Ketat di Survei Elektabilitas, Ridwan Kamil?
-
SBY Dituding Dalangi Demo, Masinton PDIP: Harus Bijak, Jangan Dramatisasi
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui