Suara.com - Fraksi PDIP DPRD Jakarta mengungkit janji kampanye Gubernur Anies Baswedan setelah tiga tahun memimpin ibu kota. Salah satunya adalah program rumah DP Rp 0.
Ketua fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono menyebut program yang digadang-gadang saat kampanye belum terwujud sepenuhnya. Sebab belum ada lagi kelanjutan setelah membangun satu bangunan di Klapa Village, Jakarta Timur.
"Sebagaimana yang didengungkan pak Anies adalah soal penyediaan rumah DP 0 rupiah itu. Tapi sampai hari ini kan enggak jelas sampai dimana," ujar Gembong saat dihubungi, Jumat (16/10/2020).
Padahal, kata Gembong, Anies sudah mengeluarkan banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program ini. Namun karena belum ada lagi kelanjutannya, ia mempertanyakan keseriusan Anies dalam mengerjakannya.
"Padahal seluruh alokasi anggaran kita banyak dicurahkan ke situ. Banyak implementasi kebijakan yang sudah diterapkan di lapangan tapi enggak serius," jelasnya.
Menurut Gembong, dari awal perencanaan pembuatan rumah DP Rp 0 tidak matang. Seharusnya Anies menyertakan kebijakan lain seperti urusan perbankan sebagai pendukung program ini.
"Ini enggak jelas titik temunya dimana. Karena kebijakan rumah Dp Rp0 ini bukan kebijakan tunggal. Kenapa? Karena ada kebijakan lain. Misal soal perbankannya gimana. Tapi faktanya sampai sekarang belum jelas itu," tuturnya.
Sampai bulan Juli 2020, rumah susun untuk kalangan menengah ke bawah ini baru terjual 252 unit atau sekitar 32 persen dari 780 hunian yang dibangun. Dari total pembeli, baru 168 di antaranya yang menempati rumah itu.
Harga rusunami rumah DP nol rupiah atau rumah Klapa Village tipe studio dikenakan cicilan Rp 1,2 juta per bulan. Sementara tipe 35 dikenakan harga cicilan Rp 2 jutaan per bulan.
Baca Juga: Anies Minta Pelajar Bedah UU Cipta Kerja, FSGI: Bagus, Tapi Tak Realistis
Anies belakangan juga telah mencopot Kepala Dinas Perumahan DKI, Kelik Indriyanto karena tak berhasil mengurus program ini.
Berita Terkait
-
Antara Prestasi dan Kontroversi, Rapor 3 Tahun Anies jadi Gubernur DKI
-
Anies Minta Pelajar Bedah UU Cipta Kerja, FSGI: Bagus, Tapi Tak Realistis
-
Soal Dalang Aksi UU Ciptaker, Pengamat: PDIP dan PD, Drama Lama Belum Usai
-
Ganjar dan Prabowo Bersaing Ketat di Survei Elektabilitas, Ridwan Kamil?
-
SBY Dituding Dalangi Demo, Masinton PDIP: Harus Bijak, Jangan Dramatisasi
Terpopuler
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
- 5 Pilihan HP Samsung RAM 12 GB Agustus 2026, Performa Ngebut Anti Lag
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Konvoi Usai Menang Futsal Berujung Petaka, 9 Pelajar Diamankan Polisi di Solo
-
Polresta Cirebon Sita 6.964 Butir Obat Keras Ilegal, Tiga Pengedar Ditangkap
-
Kolaborasi Kampus dan Industri Dinilai Penting untuk Bangun Kota Berkelanjutan
-
Mahasiswa Tersangka Tabrak Lari di Bandung Mengemudi dalam Kondisi Mabuk
-
Kasus Hafalan Ad-Dhuha Berhadiah Miras di Sound Project Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya
-
Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan di Tangerang Beraksi Saat Mabuk, Pintu Rumah Korban Tak Terkunci
-
Donald Trump Ingin 3 Periode, Bakal Tabrak Konstitusi AS?
-
Tak Ditemukan Tanda Kekerasan, Penyebab Kematian Sutrimo Masih Misteri
-
Bencana Karhutla Bukan Soal Tak Mampu, Masalahnya Ada di Komitmen
-
Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing