Suara.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengapresiasi anggota DPR yang telah memberikan banyak dukungan, sehingga program-program Kementerian Sosial bisa berjalan dengan baik. Salah satu bentuk dukungannya adalah terus meningkatnya anggaran Kemensos khususnya dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
"Kepada Ketua DPR Ibu Puan Maharani kami sampaikan terima kasih dan apresiasi. Kerja bersama antara pemerintah dengan DPR sangat positif berdampak pada kinerja Kemensos dalam penanganan dampak pandemi Covid-9," kata Mensos Juliari di Denpasar (16/10/2020).
Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mendampingi Ketua DPR Puan Maharani, hadir di Bali menyaksikan pencairan bansos di dua lokasi, Jumat (16/10/2020).
Pertama di Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Di sini rombongan menyaksikan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sosial Beras (BSB).
Kedua, rombongan menyaksikan simulasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako oleh Bank BTN di lokasi e-Warong KUBE di Kecamatan Denpasar Selatan. Ketua DPR RI Menteri Sosial, Menteri PPPA berdialog dengan penerima manfaat.
Dalam sambutannya, Puan berpesan kepada masyarakat Bali agar mematuhi protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. "Selama vaksin dan obat belum ditemukan, saya minta bapak ibu bersabar dengan mematuhi protokol kesehatan," katanya.
Ketua DPR juga melakukan fungsi pengawasan dengan mengecek dan berdialog dengan para penerima manfaat. Ia bertanya tentang segala sesuatu terkait dengan pemanfaatan dana bantuan yang diterima KPM.
Saat mengecek di loket pembelian komuditas pangan, Puan mendapati harga tempe yang diketahui berharga Rp2000/potong atau lebih tinggi dari harga di pasar. Di lain pihak, Puan tampak puas dengan jawabnya KPM yang rata-rata memanfaatkan bantuannya untuk keperluan penting.
Dalam menyelenggarakan tugas perlindungan sosial, anggaran Kemensos mengalami peningkatan dari pagu Rp62, 7 triliun meningkat menjadi Rp104, 4 triliun, kemudian Rp124 triliun dan saat ini Rp134,008 triliun.
Baca Juga: Kemensos Berupaya Cegah Segala Bentuk Aksi Kekerasan di Tengah Masyarakat
Sejalan dengan meningkatnya anggaran, realisasi anggaran juga meningkat. Realisasi anggaran per 14 Oktober mencapai 82,18persen. "Tingginya realisasi juga tidak lepas dari pengawasan dan kerja sama yang baik dengan DPR," katanya.
Jumlah penerima manfaat program Keluarga Harapan (PKH) di Propinsi Bali sejumlah 94.300 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp47,150 miliar yang tersebar di 9 kabupaten/kota.
Jumlah penerima manfaat BPNT/Kartu Sembako di Propinsi Bali sebanyak 174.480 KPM tersebar di 9 kabupaten/kota. Hingga Oktober 2020, Propinsi Bali telah mendapatkan bantuan sebesar Rp319,452 miliar.
Untuk BST, jumlah penerima manfaat di Provinsi Bali sebanyak 189.635 KPM dengan nilai Rp568,869 miliar. Dan untuk BSB di Provinsi Bali menjangkau 86.566 KPM dengan volume beras sebanyak 3.895.470 kg, atau senilai Rp39.024.818.460.
Tag
Berita Terkait
-
Orator Serikat Rakyat Miskin: Ayo Kita Tiup Ubun-ubun Anggota DPR
-
"Kejahatan Legislasi:" Presiden dan DPR Masih Bisa Batalkan Omnibus Law
-
Jatuh Saat Gowes Roadbike di GBK, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terluka
-
Komisi IV Dukung Bulog Laporkan Temuan Beras Plastik
-
Polda Jatim Buat Program untuk Tekan Penyebaran Covid-19
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
-
Nadiem Makarim Akui Cemas Saat Jadi Menteri, Rekrut Tim Inti untuk Bantu Birokrasi
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Ada Arahan Langsung Jokowi
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
-
Pramono Pastikan HUT Jakarta ke-499 Berlangsung Meriah, Tapi Tak Berlebihan
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
-
Desain Kawasan Suburban Dinilai Perparah Emisi, Mengapa?
-
Kronologi Munas Jelang Muktamar NU Ricuh, Pejabat Organisasi Pecah Pendapat