Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Heryawan mengingatkan agar pemerintah jujur kepada rakyat dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksin covid-19.
Hal ini dikatakan Netty dalam diskusi polemik "Yakin dengan vaksin", Sabtu (17/10/2020).
Saya mengingatkan pemerintah bahwa ketika kita bicara tentang vaksin baik pengadaan maupun pelaksanaannya mohon jujur kepada rakyat," ujar Netty.
Kata Netty, ketika berbicara vaksin dari mulai pembiayaan riset, pengembangan hingga pengadaan vaksin membutuhkan anggaran yang besar. Karena itu ia mewanti wanti pemerintah tidak berbisnis dengan rakyat.
"Jadi jangan sekali-sekali berbisnis dengan rakyat, karena yang sakit tidak dapat menunggu, yang kemudian terkena dampak juga tidak dapat diabaikan," ucap dia.
Politikus PKS itu menyebut sebelumnya saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPR dengan pemangku kepentingan terkait, ia juga telah mengingatkan ketika itu agar tidak ada penumpang gelap yang mengambil keuntungan dalam "Proyek Vaksin".
Pasalnya kata Netty, masyarakat tidak mengetahui jelas vaksin apa yang cocok untuk Indonesia.
"Jangan sampai ada penumpang gelap yang ingin mengambil keuntungan dari "proyek vaksin" ini kita nggak tahu kan. Masyarakat juga nggak tahu karena yang paling pas itu untuk masyarakat Indonesia untuk orang Indonesia, pokoknya yang terpenting adalah katanya teknologinya familiar, kemudian cocok dengan Indonesia dan diakui oleh WHO. Tapi kan itu di atas kertas kita nggak tahu yang sebenarnya," kata dia.
Netty menuturkan, hal yang harus dipikirkan pemerintah terkait vaksin yakni siapa saja nanti yang harus divaksinasi.
Baca Juga: Soal Vaksin Covid-19, Wapres: Umat Islam Persiapkan 5 Hal Sebelum Datang 5
"Yang perlu juga dipikirkan oleh pemerintah selain kejujuran tentang pembiayaan, kemudian pengadaannya nanti berikutnya adalah siapa yang harus divaksin. Semua orang pasti ingin selamat ya dari pandemi," katanya.
Berita Terkait
-
Soal Vaksin Covid-19, Wapres: Umat Islam Persiapkan 5 Hal Sebelum Datang 5
-
Halal atau Haram Vaksin Covid-19, Wapres Ma'ruf Amin: Ikuti Fatwa MUI
-
Koordinasi dengan WHO, Pemerintah RI Pastikan Kebutuhan Vaksin Tercukupi
-
Wapres Ma'ruf Amin: Vaksin Ikhtiar untuk Mencegah Penyakit
-
Filipina Prioritaskan Vaksin untuk Orang Miskin dan Pengaman Negara
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Studi Oxford: Hampir Separuh Penduduk Dunia Terancam Panas Ekstrem pada 2050
-
Diduga Adu Kecepatan, 4 Fakta SUV Mewah Jetour T2 hangus Terbakar Usai Ditabrak BMW di Tol Jagorawi
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku