Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Heryawan mengingatkan agar pemerintah jujur kepada rakyat dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksin covid-19.
Hal ini dikatakan Netty dalam diskusi polemik "Yakin dengan vaksin", Sabtu (17/10/2020).
Saya mengingatkan pemerintah bahwa ketika kita bicara tentang vaksin baik pengadaan maupun pelaksanaannya mohon jujur kepada rakyat," ujar Netty.
Kata Netty, ketika berbicara vaksin dari mulai pembiayaan riset, pengembangan hingga pengadaan vaksin membutuhkan anggaran yang besar. Karena itu ia mewanti wanti pemerintah tidak berbisnis dengan rakyat.
"Jadi jangan sekali-sekali berbisnis dengan rakyat, karena yang sakit tidak dapat menunggu, yang kemudian terkena dampak juga tidak dapat diabaikan," ucap dia.
Politikus PKS itu menyebut sebelumnya saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPR dengan pemangku kepentingan terkait, ia juga telah mengingatkan ketika itu agar tidak ada penumpang gelap yang mengambil keuntungan dalam "Proyek Vaksin".
Pasalnya kata Netty, masyarakat tidak mengetahui jelas vaksin apa yang cocok untuk Indonesia.
"Jangan sampai ada penumpang gelap yang ingin mengambil keuntungan dari "proyek vaksin" ini kita nggak tahu kan. Masyarakat juga nggak tahu karena yang paling pas itu untuk masyarakat Indonesia untuk orang Indonesia, pokoknya yang terpenting adalah katanya teknologinya familiar, kemudian cocok dengan Indonesia dan diakui oleh WHO. Tapi kan itu di atas kertas kita nggak tahu yang sebenarnya," kata dia.
Netty menuturkan, hal yang harus dipikirkan pemerintah terkait vaksin yakni siapa saja nanti yang harus divaksinasi.
Baca Juga: Soal Vaksin Covid-19, Wapres: Umat Islam Persiapkan 5 Hal Sebelum Datang 5
"Yang perlu juga dipikirkan oleh pemerintah selain kejujuran tentang pembiayaan, kemudian pengadaannya nanti berikutnya adalah siapa yang harus divaksin. Semua orang pasti ingin selamat ya dari pandemi," katanya.
Berita Terkait
-
Soal Vaksin Covid-19, Wapres: Umat Islam Persiapkan 5 Hal Sebelum Datang 5
-
Halal atau Haram Vaksin Covid-19, Wapres Ma'ruf Amin: Ikuti Fatwa MUI
-
Koordinasi dengan WHO, Pemerintah RI Pastikan Kebutuhan Vaksin Tercukupi
-
Wapres Ma'ruf Amin: Vaksin Ikhtiar untuk Mencegah Penyakit
-
Filipina Prioritaskan Vaksin untuk Orang Miskin dan Pengaman Negara
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet