Suara.com - Jacinda Ardern, Pemimpin Partai Buruh kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Selandia Baru dan pemimpin oposisi Judith Collins sudah mengakui kekalahannya.
Menyadur ABC News, Sabtu (17/10/2020) Partai Buruh meraih hampir 50 persen suara dibandingkan dengan sekitar 27 persen untuk Partai Nasional.
Pemimpin oposisi Selandia Baru Judith Collins telah mengakui kekalahannya saat melawan Perdana Menteri Jacinda Ardern dalam pemilihan umum.
Collins mengatakan dia sudah menelepon Perdana Menteri untuk mengucapkan selamat atas apa yang dia katakan sebagai hasil yang luar biasa.
"Kepada Perdana Menteri Jacinda Ardern, yang telah saya telepon, selamat atas hasil Anda karena, saya yakin, hasil yang luar biasa bagi Partai Buruh," kata Collins dalam pidato dikutip dari Channel News Asia.
Tak lupa Collins menyampaikan terima kasih kepada staf dan sukarelawan partainya atas semua kerja keras yang telah mereka lakukan.
Pemilu Selandia Baru ditunda sebulan setelah adanya infeksi Covid-19 baru di Auckland, yang menyebabkan penguncian kedua di kota terbesar di negara itu.
Ardern telah berjanji untuk menaikkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, sementara Collins menjanjikan pemotongan pajak jangka pendek.
Selandia Baru, dengan populasi 5 juta, saat ini tidak memiliki kasus komunitas Covid-19 dan telah menjadi salah satu dari sedikit negara di mana orang tidak diharuskan memakai masker atau menjaga jarak sosial.
Baca Juga: Perdana Menteri Selandia Baru Mengaku Pernah Mencoba Ganja
Komisi Pemilihan Umum Selandia Baru mengatakan hampir 2 juta surat suara telah diberikan pada hari Jumat, terhitung lebih dari setengah dari sekitar 3,5 juta orang Selandia Baru dalam daftar pemilihan.
Suara khusus, termasuk surat suara dari Selandia Baru di luar negeri dan mereka yang memilih di luar daerah pemilihan asal mereka, hanya akan dirilis pada 6 November.
Warga Selandia Baru juga memberikan suara pada referendum untuk melegalkan eutanasia dan ganja untuk tujuan rekreasi.
Referendum tersebut dapat menjadikan Selandia Baru sebagai negara ketiga di dunia yang mengizinkan penggunaan dan penjualan ganja secara nasional, setelah Uruguay dan Kanada.
Hasil referendum akan diumumkan pada 30 Oktober.
Selandia Baru beralih ke sistem proporsional anggota campuran pada tahun 1996, di mana sebuah partai atau koalisi membutuhkan 61 dari 120 kursi Parlemen, biasanya sekitar 48 persen suara, untuk membentuk pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Drama Berujung Rehabilitasi, 7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi