Suara.com - Jacinda Ardern, Pemimpin Partai Buruh kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Selandia Baru dan pemimpin oposisi Judith Collins sudah mengakui kekalahannya.
Menyadur ABC News, Sabtu (17/10/2020) Partai Buruh meraih hampir 50 persen suara dibandingkan dengan sekitar 27 persen untuk Partai Nasional.
Pemimpin oposisi Selandia Baru Judith Collins telah mengakui kekalahannya saat melawan Perdana Menteri Jacinda Ardern dalam pemilihan umum.
Collins mengatakan dia sudah menelepon Perdana Menteri untuk mengucapkan selamat atas apa yang dia katakan sebagai hasil yang luar biasa.
"Kepada Perdana Menteri Jacinda Ardern, yang telah saya telepon, selamat atas hasil Anda karena, saya yakin, hasil yang luar biasa bagi Partai Buruh," kata Collins dalam pidato dikutip dari Channel News Asia.
Tak lupa Collins menyampaikan terima kasih kepada staf dan sukarelawan partainya atas semua kerja keras yang telah mereka lakukan.
Pemilu Selandia Baru ditunda sebulan setelah adanya infeksi Covid-19 baru di Auckland, yang menyebabkan penguncian kedua di kota terbesar di negara itu.
Ardern telah berjanji untuk menaikkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, sementara Collins menjanjikan pemotongan pajak jangka pendek.
Selandia Baru, dengan populasi 5 juta, saat ini tidak memiliki kasus komunitas Covid-19 dan telah menjadi salah satu dari sedikit negara di mana orang tidak diharuskan memakai masker atau menjaga jarak sosial.
Baca Juga: Perdana Menteri Selandia Baru Mengaku Pernah Mencoba Ganja
Komisi Pemilihan Umum Selandia Baru mengatakan hampir 2 juta surat suara telah diberikan pada hari Jumat, terhitung lebih dari setengah dari sekitar 3,5 juta orang Selandia Baru dalam daftar pemilihan.
Suara khusus, termasuk surat suara dari Selandia Baru di luar negeri dan mereka yang memilih di luar daerah pemilihan asal mereka, hanya akan dirilis pada 6 November.
Warga Selandia Baru juga memberikan suara pada referendum untuk melegalkan eutanasia dan ganja untuk tujuan rekreasi.
Referendum tersebut dapat menjadikan Selandia Baru sebagai negara ketiga di dunia yang mengizinkan penggunaan dan penjualan ganja secara nasional, setelah Uruguay dan Kanada.
Hasil referendum akan diumumkan pada 30 Oktober.
Selandia Baru beralih ke sistem proporsional anggota campuran pada tahun 1996, di mana sebuah partai atau koalisi membutuhkan 61 dari 120 kursi Parlemen, biasanya sekitar 48 persen suara, untuk membentuk pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Link DANA Kaget Terbaru Bernilai Rp 434 Ribu, Klaim Sekarang Sebelum Kehabisan!
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Atraksi Binturong 'Berkaki Lima' Jadi Primadona di Malam Perdana Ragunan Zoo
-
Antusiasme Pengunjung Ragunan Malam di Luar Dugaan, Kadis Pertamanan: Saya Kaget!
-
Uji Coba Wisata Malam Ragunan: Nostalgia Masa Kecil di Bawah Bintang!
-
93 KK di Kampung Nelayan Indramayu Mendapatkan Layanan Sambung Listrik Gratis dari PLN
-
Modal Rp 20 Ribu, Pria Ini Bikin Geger Pasar Malam Usai Sabet Dua Sepeda Listrik Sekaligus
-
Mengenang Kejayaan Grand Mall Bekasi, Dulu Primadona Kini Sepi Bak Rumah Hantu
-
4 Fakta Tutupnya Grand Mall Bekasi, Kalah Saing hingga Tinggalkan Kenangan Manis
-
Agustina Wilujeng: Kader Posyandu Adalah Garda Terdepan Kesehatan Warga Semarang
-
Viral Airlangga Hartarto Terekam Dorong Dedi Mulyadi, Biar Bisa Foto di Samping Jusuf Kalla
-
Wajar Kepala Daerah Ngamuk, Ini Sederet Masalah jika TKD Dipotong Kemenkeu