Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk yang berada di zona merah sebaiknya tak pulang kampung atau berlibur saat liburan panjang minggu depan.
Ia meminta masyarakat memanfaatkan berbenah rumah atau menikmati liburan bersama keluarga di rumah masing-masing.
"Yang daerahnya merah, daerahnya rawan penularan kalau memang bisa tidak pulang, dan tidak berlibur lebih baik mungkin mengisi waktu di tempat masing-masing. Beres-beres rumah atau tempat tinggal, menikmati liburan bersama keluarga di kediaman masing-masing. Itu yang diharapkan," ujar Tito dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2020).
Hal ini menyusul libur panjang pekan pada pada 28 Oktober sampai 30 Oktober 2020. Namun kata Tito, jika tetap ingin keluar kota saaat libur panjang agar melakukan tes PCR terlebih dahulu untuk mencegah penularan pada klaster keluarga.
"Kalau seandainya memang akan keluar kota, yakinkan betul bahwa diri masing-masing sudah melakukan tes PCR," ucap dia.
Dengan melakukan tes PCR, diyakini bahwa saat berpergian dalam keadaan negatif Covid-19 sehingga tidak menularkan ke keluarga.
"Sehingga, yakin bahwa dalam keadaan negatif, jangan sampai terjadi penular bagi saudara-saudara kami, orang tua kita, dan lain-lain yang ada di daerah," tutur Tito.
Tito menuturkan libur panjang tersebut dikhawatirkan pemerintah akan menimbulkan penularan Covid-19 seperti pada libur sebelumnya.
"Bahwa pengalaman kita sebelumnya libur-libur terjadi mobilitas yang tinggi masyarakat bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dan pergerakan masyarakat ini bisa menimbulkan penularan, media penularan," ucap dia.
Baca Juga: Pekan Depan Libur Panjang, Masyarakat Diminta Tahan Diri Tak Bepergian
Ia pun mengingatkan adanya klaster keluarga di sejumlah wilayah.
"Kita ingat klaster keluarga, satu terkena semua terkena, karena itu satu menahan diri untuk tidak berlibur ke tempat yang akan banyak kerumunan, seperti puncak misalnya, atau di daerah Bandung, di pantai, dan lain-lain," katanya
Berita Terkait
-
Pemerintah Pusat Dorong Pemda Gratiskan Pajak Kendaraan Listrik
-
Rapat di Hotel Boleh Lagi! Tapi Ada Syaratnya...
-
Mendagri Tito Ancam Copot PJ Gubernur dan ASN yang Tak Netral di Pemilu 2024
-
Peroleh Julukan Bapak Pengendali Inflasi, Mendagri Tito Karnavian Menyebutkan Ilmu Pandemi COVID-19
-
Heru Budi Hartono Resmi Dilantik Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
- Ironi Letjen Lodewyk Pusung: 32 Tahun Setia di Militer, Tumbang dalam 1,5 Tahun Urus Gizi Nasional
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Naik Jabatan, Kepala BGN Nanik S Dayeng Fokus Efisiensi Anggaran MBG
-
Seminar KAGAMA HSE UGM: Atasi Bencana Hidrometeorologi Melalui Rehabilitasi Lanskap Berkelanjutan
-
BGN Akan Benahi Dapur MBG, Satu Kecamatan Ditargetkan Cukup Dilayani Enam SPPG
-
Kasus Korupsi MBG, Begini Nasib Motor Listrik Hasil Mark Up dan SPPG yang Terafiliasi Dadan Cs
-
Alasan BGN Libatkan TNI dalam Jajaran Pimpinan: Butuh Ahli Teritorial!
-
Kejagung Sebut Aliran Dana Dadan Cs Berasal dari Insentif SPPG Rp6 Juta Per Hari
-
Noel Tuding KPK Jadi Alat Oligarki dan Beri Peringatan Keras untuk Prabowo
-
Jangan Tunggu Harga Obat Meroket, DPR Desak Pemerintah Percepat Kemandirian Farmasi
-
Ditendang, Dipukul hingga Mati di Laut: Derita ABK Indonesia di Armada Cumi-Cumi Dunia
-
Kode Malaikat, Vokalis, dan Gitaris: Arti Sandi Rahasia Aliran Uang dalam Skandal Imigrasi