Suara.com - Perdana Menteri Thailand (PM) Prayut Chan-o-cha, mengadakan rapat darurat dengan parlemen setelah terus menerus dirongrong demonstran pro-demokrasi.
Menyadur Channel News Asia (CNA), Senin (19/10/2020), Prayut meminta sesi khusus untuk bertemu parlemen yang sejatinya sedang menjalani masa reses.
Permintaan Prayut datang selepas aksi unjuk rasa kembali meletus di Thailand pada Senin (19/10/2020). Para demonstran menyerukan pengunduran diri Prayut, pembebasan aktivis yang dipenjara, dan reformasi monarki.
Puluhan ribu pengunjuk rasa yang sebagian besar kaum muda telah turun ke jalan dalam sepekan terakhir untuk menentang dekrit darurat yang melarang pertemuan lebih dari empat orang.
Polisi mengatakan sekitar 20.000 orang melakukan protes di seluruh ibu kota pada Minggu, meskipun para aktivis dan media lokal memperkirakan kerumunan yang jauh lebih besar.
"Kami mendukung pembukaan sesi luar biasa untuk menyelesaikan konflik ini," katanya kepada wartawan, memperingatkan pengunjuk rasa untuk tidak melanggar hukum.
"Saya meminta pengunjuk rasa berunjuk rasa secara damai. Pemerintah telah berkompromi sampai taraf tertentu," tambahnya.
Gerakan yang sebagian besar tidak memiliki pemimpin itu menyerukan pengunduran diri Prayut--mantan panglima militer dan dalang kudeta 2014--dari posisi Perdana Menteri.
Para demonstran yang mayoritas digerakan mahasiswa, juga meminta penulisan ulang konstitusi yang dirancang rezim militer.
Baca Juga: Petisi Terkait Raja Ramai Tanda Tangan, Thailand Blokir Change.org
Prayut dan orang-orangnya dianggap telah mencurangi pemilihan tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan.
Lebih jauh, pengunjuk rasa juga membuat tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni mereformasi monarki yang kuat dan sangat kaya.
Mereka menginginkan penghapusan undang-undang pencemaran nama baik yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dari kritik, transparansi keuangan kerajaan yang lebih baik, dan agar raja tidak terlibat dalam politik.
Gerakan tersebut tampaknya mendapatkan daya tarik di seluruh negeri dengan protes yang lebih kecil terjadi pada Minggu dari Phuket di selatan hingga Khon Kaen di timur laut.
Aksi unjuk rasa ini telah mendapatkan momentum sejak Juli, tetapi meningkat tajam pekan lalu setelah sekelompok pengunjuk rasa mengepung iring-iringan mobil kerajaan dan memberikan "salam demokrasi" tiga jari.
Salam tiga jari merupakan gerakan yang dipinjam demonstran Thailand dari film "Hunger Games". Gerakan itu bermakna perlawanan rakyat terhadap kekuasaan tiran.
Tag
Berita Terkait
-
Bagaimana Medsos Memainkan Peran Penting dalam Protes Thailand?
-
Jika Ahok Jadi Presiden, TNI Pulang Perang Dapat Diskon Beli Sembako
-
Mengapa Kaum Muda Pimpin Aksi Besar-besaran dan Bersedia Lawan Hukum?
-
Direpresi, Demonstran Thailand Bersumpah akan Tetap Turun ke Jalan
-
Change.org Diblokir Karena Petisi yang Tuntut Jerman Usir Raja Thailand
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional