Suara.com - Perdana Menteri Thailand (PM) Prayut Chan-o-cha, mengadakan rapat darurat dengan parlemen setelah terus menerus dirongrong demonstran pro-demokrasi.
Menyadur Channel News Asia (CNA), Senin (19/10/2020), Prayut meminta sesi khusus untuk bertemu parlemen yang sejatinya sedang menjalani masa reses.
Permintaan Prayut datang selepas aksi unjuk rasa kembali meletus di Thailand pada Senin (19/10/2020). Para demonstran menyerukan pengunduran diri Prayut, pembebasan aktivis yang dipenjara, dan reformasi monarki.
Puluhan ribu pengunjuk rasa yang sebagian besar kaum muda telah turun ke jalan dalam sepekan terakhir untuk menentang dekrit darurat yang melarang pertemuan lebih dari empat orang.
Polisi mengatakan sekitar 20.000 orang melakukan protes di seluruh ibu kota pada Minggu, meskipun para aktivis dan media lokal memperkirakan kerumunan yang jauh lebih besar.
"Kami mendukung pembukaan sesi luar biasa untuk menyelesaikan konflik ini," katanya kepada wartawan, memperingatkan pengunjuk rasa untuk tidak melanggar hukum.
"Saya meminta pengunjuk rasa berunjuk rasa secara damai. Pemerintah telah berkompromi sampai taraf tertentu," tambahnya.
Gerakan yang sebagian besar tidak memiliki pemimpin itu menyerukan pengunduran diri Prayut--mantan panglima militer dan dalang kudeta 2014--dari posisi Perdana Menteri.
Para demonstran yang mayoritas digerakan mahasiswa, juga meminta penulisan ulang konstitusi yang dirancang rezim militer.
Baca Juga: Petisi Terkait Raja Ramai Tanda Tangan, Thailand Blokir Change.org
Prayut dan orang-orangnya dianggap telah mencurangi pemilihan tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan.
Lebih jauh, pengunjuk rasa juga membuat tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni mereformasi monarki yang kuat dan sangat kaya.
Mereka menginginkan penghapusan undang-undang pencemaran nama baik yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dari kritik, transparansi keuangan kerajaan yang lebih baik, dan agar raja tidak terlibat dalam politik.
Gerakan tersebut tampaknya mendapatkan daya tarik di seluruh negeri dengan protes yang lebih kecil terjadi pada Minggu dari Phuket di selatan hingga Khon Kaen di timur laut.
Aksi unjuk rasa ini telah mendapatkan momentum sejak Juli, tetapi meningkat tajam pekan lalu setelah sekelompok pengunjuk rasa mengepung iring-iringan mobil kerajaan dan memberikan "salam demokrasi" tiga jari.
Salam tiga jari merupakan gerakan yang dipinjam demonstran Thailand dari film "Hunger Games". Gerakan itu bermakna perlawanan rakyat terhadap kekuasaan tiran.
Tag
Berita Terkait
-
Bagaimana Medsos Memainkan Peran Penting dalam Protes Thailand?
-
Jika Ahok Jadi Presiden, TNI Pulang Perang Dapat Diskon Beli Sembako
-
Mengapa Kaum Muda Pimpin Aksi Besar-besaran dan Bersedia Lawan Hukum?
-
Direpresi, Demonstran Thailand Bersumpah akan Tetap Turun ke Jalan
-
Change.org Diblokir Karena Petisi yang Tuntut Jerman Usir Raja Thailand
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi