Suara.com - Massa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI memberikan ultimatum kepada Presiden Joko Widodo, saat menggelar aksi demo di Area Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).
Mahasiswa mendesak Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja.
BEM SI memberikan waktu kepada Jokowi hingga 28 Oktober untuk menerbitkan perppu agar UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan rakyat bisa dianulir.
Jika Jokowi tak merespons ultimatum, mereka mengancam menggelar aksi besar-besaran bertepatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober.
"Apabila bapak presiden tidak dapat melakukan hal tersebut dalam jangka waktu 8x24 jam sejak ultimatum dilakukan, maka akan ada gerakan besar dari mahasiswa seluruh Indonesia tepat pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020," kata Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian di lokasi.
Menurutnya, ultimatum ini disampaikan lantaran massa merasa kecewa Presiden Jokowi tak dapat menemui langsung demonstran.
Ia menambahkan, kekecewaan itu memuncak ketika aksi massa yang dilakukan 8 Oktober lalu berakhir ricuh, dan pemerintah mengklaim disebabkan disinformasi serta hoaks yang bertebaran.
"Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perjuangan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja adalah sebuah kebohongan belaka. Sikap tersebut menyakitkan hati," tuturnya.
Sementara itu massa terus menyemut di area Patung Kuda. Massa buruh juga sudah tampak berkumpul menyampaikan aspirasinya. Orasi demi orasi terus digemingkan oleh massa demonstrasi.
Baca Juga: Aksi Mahasiswa: Aku Benci DPR, Aku Cinta Anya, Lengserkan Jokowi!
Adapun sebelumnya, Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian menyatakan ribuan mahasiswa ini datang dari seluruh Indonesia dan menuntut Presiden Jokowi untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu).
"Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia," kata Remy, Senin (19/10/2020).
Mahasiswa juga menyayangkan sikap pemerintah yang menutup mata dan justru menantang masyarakat ke dalam pengadilan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
BEM SI mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat yang menolak UU Cipta Kerja.
"Juga mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh massa aksi," tegasnya.
Adapun terkait aksi hari ini, Remy mengimbau seluruh massa aksi untuk membekali diri dengan masker, face shield, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi mengingat demonstrasi akan dilakukan saat pandemi covid-19.
Tag
Berita Terkait
-
Aksi Mahasiswa: Aku Benci DPR, Aku Cinta Anya, Lengserkan Jokowi!
-
BEM SI Geruduk Istana, Orator: Polisi Sudah Keliling, Hati-hati!
-
Massa BEM SI saat Geruduk Istana, Polisi: Selamat Datang Kawan-kawan
-
Menyemut di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bawa Piagam Kegagalan Buat Jokowi
-
Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda Mulai Bakar Ban
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
Terkini
-
Usai Aksi Warga, Wali Kota Solo Perintahkan Pemeriksaan SCMPP dan Dampak Lingkungan Putri Cempo
-
Piala Presiden 2026: Shin Tae-yong Senyum Lebar, Persija Imbangi Port FC Usai Tertinggal Dua Gol
-
Koalisi Masyarakat Sipil Peringatkan Bahaya Dominasi Militer, Sebut Demokrasi dan HAM Terancam
-
Waktu untuk Tidak Menikah dan Alasan yang Menyertainya
-
Maling Rp1,2 Miliar di Kalideres Tertangkap, Hasil Kejahatan Tinggal Rp200 Juta
-
Doli Golkar Pertanyakan OTT Kepala Daerah Tiap Pekan: Ada Skenario Parade Korupsi?
-
Akselerasi Layanan Zero Down Time di GIIAS 2026, Mitsubishi Fuso: Roda Bisnis Harus Terus Berputar
-
Bidik World Athletics Label, PB PASI Puji PLN Electric Run 2026
-
Promo Diskon Grab Sepanjang Agustus 2026, Syaratnya Jadi Nasabah BRI
-
Balsa Sekulic Terpukau Atmosfer Bobotoh, Siap Kejar Gol Perdana Bersama Persib