Suara.com - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih memiliki waktu untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada pada satu tahun masa kepemimpinnya. Salah satu yang diminta oleh organisasi relawan Jokowi tersebut ialah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.
Ketua Umum Almisbat Hendrik Dikson Sirait menilai, Jokowi mengemban tugas historis untuk mewujudkan Indonesia demokratis dan berkeadilan sosial. Di sisa masa pemerintahannya, Almisbat berharap Jokowi bisa menuntaskan agenda-agenda reformasi.
"Termasuk menyelesaikan agenda-agenda reformasi yang belum tuntas seperti pemberantasan KKN dan penyelesaian kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu," kata Hendrik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).
Almisbat juga meminta Jokowi lebih fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek.
Belajar dari masa satu tahun kepemimpinannya, Almisbat justru meminta Jokowi bisa mengganti orang-orang yang dianggapnya tidak bisa membantu kinerja terutama dalam hal komunikasi publik.
Pasalnya, komunikasi pemerintah dinilai gagal apalagi ketika harus meluruskan informasi dan misinformasi di ranah publik. Kegagalan itu dianggapnya mengakibatkan proses deliberasi yang tidak berjalan mulus.
"Akibat proses deliberasinya yang tidak berjalan mulus maka tak terhindarkan bila penolakan dari berbagai pemangku kepentingan strategis muncul secara bersamaan," ujarnya.
Dengan begitu, Almisbat menyarankan Jokowi bisa menempatkan orang-orang tepat pada empat tahun sisa pemerintahannya.
"Karena itu, Presiden sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam dan gaya Presiden terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik atau publik."
Baca Juga: Bertemu PM Jepang, Jokowi Bahas Pengelolaan Covid-19
Berita Terkait
-
Bertemu PM Jepang, Jokowi Bahas Pengelolaan Covid-19
-
Jokowi Diminta Ganti Pembantu yang Komunikasi Publiknya Buruk
-
Jokowi Dituding Bungkam Kebebasan Berpendapat, Ini Kata Istana
-
Momen Jokowi Lupa Sapa Wapres, Maruf: Saya Suka Lupa Sapa Istri Jika Tegang
-
FPI Klaim Rizieq Punya Dokumen Rahasia, KSP: Setop Manipulatif
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
Airlangga Girang, Modal Asing Mulai 'Mudik' ke Saham RI
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
Terkini
-
Akademisi Beri Peringatan Keras: Indonesia Belum Siap E-Voting, Ancaman Kejahatan Siber Mengintai!
-
Menlu Ikut Hadir di Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam, Beri Penjelasan RI Gabung BoP
-
Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
-
Pakar Hukum Pidana Nilai Kotak Pandora Kasus-kasus Korupsi Bakal Terbuka Jika Riza Chalid Tertangkap
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Ulang Paulus Tannos, Buronan e-KTP yang Nekat Ganti Identitas
-
Indonesia Jadi Penjual Rokok Terbanyak ASEAN, Dokter Paru Ingatkan Dampak Serius Bagi Kesehatan
-
Polda Metro Jaya Klarifikasi Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Mens Rea Jumat Ini
-
Momen Pramono Tertawa Lepas di Rakornas, Terpikat Kelakar Prabowo Soal '2029 Terserah'