Suara.com - Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengganti pembantunya yang dianggap menghambat kinerja di sisa masa pemerintahannya.
Aliansi pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin tersebut ingin Jokowi membenahi segala kekurangan yang dilakukan selama satu tahun masa kepemimpinannya.
Ketua Umum Almisbat Hendrik Dikson Sirait menilai Jokowi harus segera menempatkan orang-orang yang tepat untuk membantu menjalankan pemerintahan selama empat tahun ke depan.
Orang-orang yang diganti tersebut orang-orang yang mesti diganti ialah yang terbukti tidak bisa mendukung gerak Jokowi terutama dalam urusan komunikasi publik.
"Presiden sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam dan gaya Presiden terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik atau publik," kata Hendrik melalui keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).
Itu menjadi salah satu masukan kritis dari Almisbat supaya pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin berhasil menuntaskan sejumlah persoalan dasar berbangsa dan bernegara. Serta meninggalkan warisan yang baik bagi perjalanan bangsa ke masa depan.
Hendrik melihat komunikasi politik menjadi salah satu titik terlemah yang dilakukan pemerintah. Relawan Jokowi - Ma'ruf itu menilai kalau pemerintah gagal dalam meluruskan informasi dan misinformasi di ranah publik yang begitu masif.
Kondisi itu tampak ketika pemerintah membuat Undang-undang KPK maupun Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja hingga ketika penanganan pandemi Covid-19.
Hal tersebut mengakibatkan proses deliberasinya yang tidak berjalan mulus sehingga terjadilah penolakan dari pemangku kepentingan strategis yang muncul secara bersamaan.
Baca Juga: Jokowi Dituding Bungkam Kebebasan Berpendapat, Ini Kata Istana
"Untuk itu, sebagai pendukung yang memposisikan diri 'mitra kritis' pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin, Almisbat wajib mengingatkan, di sisa empat tahun masa pemerintahannya, belum terlambat untuk mengambil langkah-langkah pembenahan terhadap segala kekurangannya selama satu tahun terakhir ini," ungkapnya.
Selain itu, Almisbat juga memberi masukan kepada Jokowi untuk fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek. Juga untuk beberapa program strategis yang dapat dijadikan legacy dalam konteks perubahan yang lebih luas di Indonesia setelah 2024.
Berita Terkait
-
Jokowi Dituding Bungkam Kebebasan Berpendapat, Ini Kata Istana
-
FPI Klaim Rizieq Punya Dokumen Rahasia, KSP: Setop Manipulatif
-
KSP Bantah Demonstran: Tunjukkan di mana Kegagalan Jokowi?
-
Terima Kunjungan PM Jepang, Ini Poin Pembicaraan Jokowi Soal Pandemi
-
Kapolda: Demo Umumnya Kondusif Walaupun Ada Sedikit Lempar-lemparan
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Pasien JKN Rasakan Manfaat Radioterapi Canggih, Pelayanan Cepat dan Akses Semakin Mudah
-
KPK Dalami Peran PT Infinity di Kasus Suap Impor Bea Cukai, Diduga Serupa Blueray Cargo
-
Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
-
Bongkar Jejak Sadis Taufik Hidayat! Inafis Sita Bukti dari TKP Penyekapan 3 Tahun YTR di Kontrakan
-
Pengerahan Siswa untuk Dukung MBG Dinilai Keliru, Bisa Jadi Bumerang bagi Pemerintah
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara