Suara.com - Dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani (68) terkuak dari hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya.
Amnesty Internasional Indonesia menyayangkan aparat keamanan yang sudah menyangkalnya sedari awal.
Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Ari Pramuditya masih ingat dengan pernyataan dari pihak TNI melalui Kapen Kogabwilhan III yang langsung membuat narasi kalau pelaku penembakan ialah kelompok kriminal bersenjata (KKB). Tak lama dari situ, pihak kepolisian juga mengeluarkan pernyataan yang sama.
"Kami melihat ada semacam narasi yang dibangun aparat, polisi dalam hal ini bukan juru bicara dari TNI," kata Ari dalam paparannya secara virtual, Kamis (22/10/2020).
Menurut Ari, seharusnya aparat keamanan tidak langsung menunjuk kelompok sebagai pelaku tanpa melakukan investigas secara menyeluruh. Beragam fakta pembunuhan pendeta Yeremia terungkap melalui penelusuran TGPF, namun ia khawatir kalau apa yang dilakukan TNI dalam pembuatan narasi seperti itu juga diterapkan pada kasus-kasus sebelumnya.
"Pihak aparat juga mengambinghitamkan KKB setiap kasus pembunuhan yang terjadi di Papua tanpa sebelumnya didasari investigasi dahulu yang efektif dan menyeluruh," ujarnya.
Menurut hasil pemantauan Amnesty Internasional Indonesia, setidaknya terdapaf 47 kasus pembunuhan di luar hukum dan menimbulkan 96 korban sejak Februari 2018 hingga September 2020.
"Pertanyaannya apakah aparat juga akan langsung menunjuk KKB adalah pelakunya tanpa melakukan investigasi mendalam terlebih dahulu," tuturnya.
Kembali pada kasus pembunuhan pendeta Yeremia, Amnesty Internasional Indonesia mendesak agar proses pengusutan kasus dilakukan secara transparan dan terbuka di peradilan umum. Mereka kurang setuju apabila keterlibatan oknum anggota TNI itu malah diproses di peradilan militer.
Baca Juga: Mahfud MD Plintat-plintut Bicara Kasus Papua, Bikin Publik Bertanya-tanya
"Mekanisme akuntabilitas militer ini telah lama menjadi kekhawatiran kami, kami sudah lama menyuarakan keprihatinan kami mengenai kurangnya transparansi pengadilan militer di Indonesia."
Mahfud MD sebelumnya mengaku telah menerima hasil kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya, Rabu (21/10/2020). Hasilnya, ada dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani (68).
Pendeta Yeremia ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa pada 19 September 2020. Menurut hasil investigasi TGPF, dugaan keterlibatan oknum aparat pun muncul.
"Info dan data yang didapat tim menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat meski ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu.
Setelah mendapatkan sejumlah bukti dan keterangan, pemerintah bakal menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan hukum berlaku baik pidana ataupun administrasi negara. Mahfud meminta pihak Polri dan Kejaksaan Agung untuk bekerja tanpa pandang bulu.
"Pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan menyelesaikan sesuai hukum berlaku tanpa pandang bulu dan pemerinrah minta komisi kepolisian nasional untuk kawal proses selanjutnya laporan dari TGPF ini," ucap Mahfud.
Tag
Berita Terkait
-
Usman Hamid Soroti Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Trump: Dinilai Lemahkan Komitmen HAM
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
Amnesty Nilai Kehadiran TNI di Sidang Nadiem Makarim Langgar Prinsip Peradilan Merdeka
-
Amnesty International Desak Investigasi Independen atas Kematian Alfarisi di Rutan Medaeng Surabaya
-
LPSK Berkoordinasi dengan Amnesty Internasional soal Teror Kritik Penanganan Bencana Sumatra
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi