Suara.com - Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko meminta pemerintah Indonesia terus mengembangkan uji klinis vaksin Covid-19 sesuai timeline yang telah dibuat, jangan sampai ada faktor lain yang menghambat. Hal itu disampaikan Tri menanggapi isu terkait vaksin Covid-19 Sinovac yang menjadi komoditas politik di Brasil.
Menurut Tri, hal ini ada kaitannya dengan pernyataan Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang menolak vaksin tersebut.
Sikap Bolsonaro dinilai terkait dengan rivalitas politiknya dengan Gubernur Sao Paolo, Joao Doria. Sao Paolo sendiri adalah wilayah yang ikut bekerja sama dengan Sinovac dalam mengembangkan vaksin lokal di Brasil.
"Indikator vaksin itu dapat dilihat dari tingkat keamanan dan efektivitasnya. Jadi, di luar faktor itu jangan sampai menghentikan proses. Pemerintah sepatutnya terus menjalan uji klinis vaksin," kata Tri melalui keterangan tertulis, Kamis (22/10/2020).
Tri menegaskan, vaksin akan dilihat efikasinya atau kemampuannya melindungi tubuh seseorang.
Menurut dia, pandemi Covid-19 ini nyaris menghentikan seluruh aktivitas manusia di muka bumi. Para produsen dan ilmuan di dunia pun berlomba-lomba menemukan vaksin untuk menghentikan penyebaran virus corona.
"Dalam konteks ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana langkah-langkah vaksinasi kepada masyarakat. Ini sudah darurat," tegasnya.
Tri Yunis optimistis, program ini dapat berhasil menghasilkan vaksin lantaran uji coba sebelumnya disebut berlangsung aman. "Harapannya fase tiga ini juga aman,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir mengatakan, sejauh ini uji klinis ketiga kandidat vaksin tahap tiga yang sedang dilakukan di Bandung tidak ada indikasi yang menghambat. PT Bio Farma optimistis jika proses pembuatan vaksin dapat berjalan lancar sesuai jadwal. (Antara)
Baca Juga: Tarif Cukai Rokok Bakal Naik, Ini Rekomendasi WHO dan World Bank
Berita Terkait
-
Indonesia dan Inggris Raya Jalin Kemitraan untuk Dorong Startup Go Global
-
Dubes Iran Minta Pemerintah RI Kutuk Serangan AS-Israel ke Teheran
-
Paspor Kuat Itu Bukan Cuma soal Visa: Tentang Privilege dan Martabat Global
-
Menlu Sugiono: Indonesia Siap Kirim 8.000 Personel Pasukan ISF, Fokus Lindungi Warga Sipil
-
Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza Pertaruhan Berbahaya, Amnesty Desak Tinjau Ulang
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang
-
BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel
-
Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI