Suara.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan Satgas mendorong pemerintah daerah melakukan rapid test massal jelang libur panjang pada pekan depan.
Langkah tersebut kata Wiku bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya klaster baru.
"Tentunya pemerintah akan mendorong rapid tes massal, utama di saat liburan panjang yang sebentar lagi akan kita hadapi sebagai antisipasi penularan dan klaster liburan panjang. Kita ingin menghindari itu untuk tidak terjadi, klaster tersebut," ujar Wiku dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/10/2020).
Namun kata Wiku kewenangan melakukan rapid test massal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Wiku menuturkan Satgas hanya mendukung usaha pemerintah daerah melakukan testing massal untuk mencegah penularan Covid-19
"Kewenangan untuk melakukan rapid tes masif merupakan kewenangan pemda yang didukung Pemerintah Pusat, Satgas tentunya mendukung segala bentuk usaha pemda untuk melakukan testing massal," tutur Wiku.
Wiku menjelaskan terkait jumlah tes dan anggaran setiap daerah berbeda-beda. Karena itu kewenangan testing diserahkan ke masing-masing daerah
"Untuk jumlah tes dan anggaran yang dibutuhkan tentunya akan berbeda di masing-masing daerah, dan tidak bisa disamakan," kata Wiku.
Lebih lanjut, Satgas kata Wiku mengimbau agar masyarakat tetap dianjurkan untuk tidak keluar rumah dan tidak berkerumun di tempat tempat ramai jika tidak ada keperluan mendesak pada libur panjang minggu depan.
Baca Juga: Libur Panjang Pekan Depan, Mendagri Tak Larang Peringatan Maulid Nabi SAW
"Selain itu saya juga meminta masyrakat untuk wajib mematuhi protokol kesehatan memakai masker, mecuci tangan dan menjaga jarak. Setelah sekian lama saya mengharapkan masyarakat seharusnya sudah mampu mengadaptasi kebiasaan baru ditengah suasana pandemi ini, apapun keadaanya termasuk liburan panjang," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sunscreen Menghilangkan Flek Hitam Usia 40 Tahun
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 5 Bedak Murah Mengandung SPF untuk Dipakai Sehari-hari, Mulai Rp19 Ribuan
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
-
Jelang Kunjungan Prabowo ke Inggris, Trah Sultan HB II Tolak Keras Kerja Sama Strategis! Ada Apa?
-
Siapa Ario Damar? Tokoh Penting Palembang yang Makamnya Kini Dikritik Usai Direvitalisasi
-
Fadli Zon Kaget! Acara Serah Terima SK Keraton Solo Diserbu Protes, Mikrofon Direbut
-
Tim SAR Temukan Serpihan Pesawat ATR42-500 Berukuran Besar
Terkini
-
'Sengaja Cari yang Bukan Ahli Pendidikan', Saksi Bongkar Peran Nadiem di Sidang Korupsi Laptop
-
137 Ton Sampah Diangkut dari Tanggul Muara Baru, DLH DKI Targetkan 5 Hari Selesai
-
Tepis Isu Simpang Siur, Dasco Tegaskan Tak Ada Wacana Pilpres Dipilih MPR dalam Revisi UU Pemilu
-
DPRD DKI: 137 Kawasan Jakarta Rawan Narkoba, Menyusup ke Kamar Kos dan Apartemen
-
Bauran Energi Terbarukan 2025 Baru 15,75 Persen, IESR: Tak Sesuai Target
-
'Anies Adalah Kami': Partai Gerakan Rakyat Resmi Lahir, Siap Jadikan Anies Baswedan Presiden
-
Berkedok Toko Plastik, Polisi Bongkar Peredaran Ribuan Obat Berbahaya Ilegal di Jagakarsa
-
DPR Tegaskan Revisi UU Pilkada Tak Masuk Prolegnas, Tepis Isu Pemilihan via DPRD
-
5 Fakta Tragedi Pesawat IAT di Maros: Tabrak Gunung, Sinyal Darurat Mati Total
-
Eks Wamenaker Noel Didakwa Dapat Gratifikasi Rp3,3 Miliar dan Motor Ducati Scrambler