Suara.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyarankan Presiden Jokowi maupun orang-orang di sekitarnya tidak terlampau panik karena perbedaan pandangan maupun kritik yang datang terhadap pemeritah termasuk menyangkut UU Cipta Kerja.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin tak mempermasalahkan pernyataan atau kritik yang dilontarkan pengamat.
"Kan pengamat tugasnya mengamati. Tapi dia (Pengamat) kan nggak tahu apa yang terjadi dalam birokrasi," ujar Ngabalin saat dihubungi Suara.com, Jumat (23/10/2020) malam.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, Indonesia sebagai negara demokrasi sudah pasti bakal diramaikan dengan beragam perbedaan pandangan maupun kritik yang datang terhadap pemeritah.
Adi mengistilahkan, di negeri demokrasi seperti Indonesia, hal kecil saja pasti akan menjadi hal besar dan banyak dibicarakan masyarakat.
Terlebih apabila hal besar yang menyangkut dengan keputusan maupun kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, semisal polemik Undang-Undang Cipta Kerja.
Sebagaimana diketahui sejak belum dan sampai dengan disahkan, UU Cipta Kerja sudah mendapat reaksi kontra dari masyarakat. Kekinian, setelah disahkan, gelombang protes dan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja terus terjadi.
"Demokrasi itu pasti bising, demokrasi itu pasti berisik, jangankan soal UU omnibus law, punya sendal jepit baru pun itu ramai. Presiden sering main kodok saja bisa jadi pembicaraan berbulan-bulan. Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tempat orang ribut," kata Adi dalam diskusi daring bersama Forum Jurnalis Politik, Kamis (22/10/2020).
Selama masih dalam prosedur dan batas wajar, penyampaian pendapat di dalam negara demokrasi merupakan hal wajar. Pengecualian apabila pendapat berbeda tersebut disampaikan dengan penuh cacian bahkan sampai fitnah.
Baca Juga: Viral, Profil Ali Ngabalin di Wikipedia Ditulis Tukang Ngibul dan Pembacot
Karena itu, untuk menanggapi perbedaan pendapat yang berbeda, Adi menyarankan baik Presiden Jokowi maupun orang sekitarnya tidak terlampau panik. Apalagi sampai harus melabeli pendapat yang berbeda dengan pemerintah sebagai hoaks.
"Tapi membatasi orang dalam konteks demokrasi kita yang semakin maju, tentu saja agak sedikit belepotan. Karenanya bagi kita siapapun yang jadi presiden di republik ini, apalagi Jokowi yang dianggap presiden pilihan rakyat dua periode, dan orang-orang di sekelilingnya jangan terlampau panik dengan kritik yang setiap saat datang. Jangan juga selalu bilang setiap perbedaan pandangan itu dianggap hoaks, provokasi dan fitnah," kata Adi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
Menkes Sesalkan Kematian Ibu Hamil di Papua, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan Agar Tak Terulang
-
Danau Maninjau Sumbar Diserbu Longsor dan Banjir Bandang: Akses Jalan Amblas, Banyak Rumah Tersapu!
-
Terungkap! Rangkaian Kekejaman Alex, Bocah Alvaro Kiano Dibekap Handuk, Dicekik, Jasad Dibuang
-
Kronologi Brutal Legislator DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Kafe hingga Retina Korban Rusak
-
Perempuan Jadi Pilar Utama Ketahanan Keluarga ASN, Pesan Penting dari Akhmad Wiyagus
-
TelkomGroup Fokus Lakukan Pemulihan Layanan Infrastruktur Terdampak Bencana di Sumatra Utara - Aceh
-
Provinsi Maluku Mampu Jaga Angka Inflasi Tetap Terkendali, Mendagri Berikan Apresiasi
-
KPK Beberkan 12 Dosa Ira Puspadewi di Kasus ASDP, Meski Dapat Rehabilitasi Prabowo
-
86 Korban Ledakan SMAN 72 Dapat Perlindungan LPSK, Namun Restitusi Tak Berlaku bagi Pelaku Anak
-
Siapa Vara Dwikhandini? Wanita yang Disebut 24 Kali Check In dengan Arya Daru Sebelum Tewas