Suara.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyarankan Presiden Jokowi maupun orang-orang di sekitarnya tidak terlampau panik karena perbedaan pandangan maupun kritik yang datang terhadap pemeritah termasuk menyangkut UU Cipta Kerja.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin tak mempermasalahkan pernyataan atau kritik yang dilontarkan pengamat.
"Kan pengamat tugasnya mengamati. Tapi dia (Pengamat) kan nggak tahu apa yang terjadi dalam birokrasi," ujar Ngabalin saat dihubungi Suara.com, Jumat (23/10/2020) malam.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, Indonesia sebagai negara demokrasi sudah pasti bakal diramaikan dengan beragam perbedaan pandangan maupun kritik yang datang terhadap pemeritah.
Adi mengistilahkan, di negeri demokrasi seperti Indonesia, hal kecil saja pasti akan menjadi hal besar dan banyak dibicarakan masyarakat.
Terlebih apabila hal besar yang menyangkut dengan keputusan maupun kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, semisal polemik Undang-Undang Cipta Kerja.
Sebagaimana diketahui sejak belum dan sampai dengan disahkan, UU Cipta Kerja sudah mendapat reaksi kontra dari masyarakat. Kekinian, setelah disahkan, gelombang protes dan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja terus terjadi.
"Demokrasi itu pasti bising, demokrasi itu pasti berisik, jangankan soal UU omnibus law, punya sendal jepit baru pun itu ramai. Presiden sering main kodok saja bisa jadi pembicaraan berbulan-bulan. Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tempat orang ribut," kata Adi dalam diskusi daring bersama Forum Jurnalis Politik, Kamis (22/10/2020).
Selama masih dalam prosedur dan batas wajar, penyampaian pendapat di dalam negara demokrasi merupakan hal wajar. Pengecualian apabila pendapat berbeda tersebut disampaikan dengan penuh cacian bahkan sampai fitnah.
Baca Juga: Viral, Profil Ali Ngabalin di Wikipedia Ditulis Tukang Ngibul dan Pembacot
Karena itu, untuk menanggapi perbedaan pendapat yang berbeda, Adi menyarankan baik Presiden Jokowi maupun orang sekitarnya tidak terlampau panik. Apalagi sampai harus melabeli pendapat yang berbeda dengan pemerintah sebagai hoaks.
"Tapi membatasi orang dalam konteks demokrasi kita yang semakin maju, tentu saja agak sedikit belepotan. Karenanya bagi kita siapapun yang jadi presiden di republik ini, apalagi Jokowi yang dianggap presiden pilihan rakyat dua periode, dan orang-orang di sekelilingnya jangan terlampau panik dengan kritik yang setiap saat datang. Jangan juga selalu bilang setiap perbedaan pandangan itu dianggap hoaks, provokasi dan fitnah," kata Adi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Gus Ipul: 869 Ribu Peserta BPJS PBI Aktif Kembali
-
Riva Siahaan Dinilai Tak Nikmati Uang Korupsi: Hakim Bebaskan Uang Pengganti, Blokir Rekening Dibuka
-
Jakarta Darurat Lapangan Padel 'Bodong', 185 Bangunan Tak Berizin Terancam Ditertibkan Satpol PP
-
Vonis Korupsi Tata Kelola Minyak: Eks Dirut Pertamina International Shipping Dihukum 9 Tahun Penjara
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan