Suara.com - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan melontarkan kritik keras terhadap sikap Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang terlihat 'memusuhi' umat Islam.
Menyadur BBC, Minggu (25/10/2020), Erdogan menyebut kesehatan mental Presiden 42 tahun itu harus diperiksa karena menstigmatisasi Islam sebagai pemicu konflik agama.
“Apa masalah orang bernama Macron ini dengan Muslim dan Islam?” kata Erdogan dalam pidatonya di kongres provinsi Partai AK-nya di kota Kayseri Turki tengah, dikutip Al Jazeera, Sabtu (24/10/2020).
"Macron membutuhkan perawatan pada tingkat mental," tambahnya.
Emmanuel Macron sebelumnya mendeklarasikan perang terhadap Islam radikal. Dia menganggap konflik antar agama yang terjadi di dunia, dipicu oleh kelompok Muslim.
"Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini, kami tidak hanya melihat ini di negara kami," kata Macron beberapa waktu lalu.
Pernyataan Macron dipicu peristiwa pembunuhan seorang guru sejarah Prancis di pinggir kota Paris pada Jumat (16/10/2020) lalu.
Guru bernama Samuel Paty dipenggal oleh Abdullah Anzorov, seorang remaja 18 tahun di luar sekolah menengah Bouis-d'Aulne.
Remaja keturunan Rusia itu tak terima dengan tindakan Samuel Paty yang mempertontonkan karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya di kelas.
Baca Juga: Tengku: Banyak Penguasa Diktator Tumbang Usai Tokoh yang Terbuang Pulang
Tujuh orang, termasuk dua siswa, telah didakwa atas pemenggalan Samuel Paty. Abdullah Anzorov selaku pembunuh, ditembak mati oleh polisi tak lama setelah serangan itu.
Terkait komentar Presiden Erdogan, Prancis menanggapinya dengan nada berang. Mereka tidak terima dengan penghinaan kepada Presiden Macron.
"Komentar Presiden Erdogan tidak dapat diterima. Kelebihan dan kekasaran bukanlah sebuah metode," kata seorang pejabat kepresidenan Prancis.
"Kami menuntut agar Erdogan mengubah arah kebijakannya karena berbahaya dalam segala hal."
Erodgan adalah seorang Muslim taat yang berusaha memasukkan Islam ke dalam politik arus utama Turki sejak Partai AK yang berakar pada Islam berkuasa pada tahun 2002.
Perselisihan diplomatik adalah masalah terbaru yang meregangkan hubungan antara Prancis dan Turki, yang merupakan sekutu di bawah NATO.
Tag
Berita Terkait
-
Adab Menerima Tamu Dalam Islam, Dicontohkan KH Hasyim Asy'ari Kakek Gus Dur
-
Kisah Sadis Sekolah di Sudan yang Merantai dan Mencambuk Siswanya
-
CEK FAKTA: Mike Tyson Salat di Kafe yang Larang Umat Islam Masuk?
-
CEK FAKTA: Jenazah Covid-19 Ini Dikubur Pakai Daster Tanpa Syariat Islam?
-
Diserang Kelompok Pemberontak, 1.300 Napi Kabur dari Penjara Kongo
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Cak Imin Dorong Sekolah Umum Terapkan Pola Pendidikan Sekolah Rakyat: Ini Alasannya!
-
Warga Manggarai Tak Sabar Tunggu Proyek LRT Fase 1B Rampung, Macet Dianggap Sementara
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol