Suara.com - Reaksi protes terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap kontroversial dan menyinggung umat muslim di dunia menggema sampai Indonesia. Sejumlah pihak menyerukan boikot produk Prancis.
Tetapi menurut pendapat analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim kecil kemungkinan seruan tersebut mendapat sambutan positif masyarakat Indonesia.
"Katanya ada yang mau boikot produk Prancis? Apa saja produk Prancis di Indonesia? Maaf, yang saya tahu paling berbagai jenis parfum, tas-tas mahal atau produk fashion lainnya, khas kebutuhan orang kaya. Belum tentu juga mereka mau boikot. Kalau rakyat banyak mau memboikot apa, coba?" kata Rustam melalui media sosial, Rabu (28/10/2020).
Seruan boikot, antara lain disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon.
"Mari kita boikot produk-produk Prancis!" seru Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Selasa (27/10/2020).
Fadli Zon menyebut Macron sebagai pemimpin negara yang Islamophobia. "Ini contoh pemimpin negara yang Islamophobia, diskriminatif dan rasis," kata Fadli Zon.
Senada dengan Fadli Zon, Wakil Sekretaris Jenderal Persauaraan Alumni 212 Novel Bamukmin juga mengajak memboikot produk Prancis. Dia meminta kedutaan besar untuk bersikap tegas.
Sejumlah negara Timur Tengah telah lebih dulu melakukan aksi boikot produk Prancis. Beberapa produk asal Prancis ditarik dari beberapa toko di Kuwait, Qatar dan Yordania.
Tak hanya itu, aksi unjuk rasa juga terjadi di Libya, Suriah dan Jalur Gaza merespons komentar Macron atas pembunuhan seorang guru Prancis yang mempertontonkan kartun Nabi Muhammad di dalam kelas.
Baca Juga: Presiden Turki Serukan Boikot Produk-produk Prancis
Karikatur Nabi Muhammad
Presiden Macron mengecam aksi pembunuhan terhadap seorang guru sejarah bernama Samuel Paty di pinggiran kota Paris.
Ia berjanji akan membuat para Islamis tak bisa tidur dengan nyenyak di Prancis sebagai bentuk balasan atas pembunuhan tersebut.
"Para Islamis tidak akan tidur nyenyak di Prancis. Ketakutan akan berpindah sisi," kata Macron dalam pertemuan yang diadakan Minggu malam, dikutip dari Sputnik News, Senin (19/10/2020).
Seorang pria berusia 47 tahun menjadi korban pembunuhan seorang pemuda 18 tahun yang disebut-sebut sebagai ekstrimis islam.
Pemuda asal Chechnya, Rusia itu memenggal kepala Samuel Paty di luar sekolah di Conflans-Sainte-Honorine, barat laut Paris, Jumat (16/10/2020).
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah