Suara.com - CEO Twitter Jack Dorsey membela keputusan perusahaan untuk tidak menindak cuitan dari pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei terkait ancaman terhadap Israel pada Mei lalu.
Kicauan pemimpin Iran yang sempat dipermasalahkan termasuk yang diunggah pada Mei di mana Khamenei menggambarkan negara Israel sebagai "pertumbuhan mematikan dan kanker,".
"Kami akan mendukung dan membantu setiap bangsa atau kelompok di mana pun yang menentang dan melawan Rezim Zionis, dan kami tidak ragu untuk mengatakan ini," tulis Khamenei di Twitter saat itu.
Menurut Dorsey, cuitan Ayatollah Ali Khamenei tak ubahnya sebuah pidato yang disampaikan para pemimpin negara-negara di dunia. Bedanya, pidato ini disampaikan lewat daring atau online.
"Kami tidak menemukan bukti bahwa mereka melanggar persayaratan layanan kami karena kami menganggap itu 'pemeringatan daring'," beber Dorsey dikutip Politico, Kamis (29/10/2020).
"[Itu] merupakan bagian dari pidato para pemimpin dunia bersama negara-negara lain," tambahnya.
Dorsey mengungkapkan hal itu kepada Ketua Senat Perdagangan Amerika Serikat, Roger Wicker (R-Miss.), yang menanyakan tentang tweet dari Ayatollah Ali Khamenei.
Senat menanyakan perihal itu lantaran menganggap Twitter telah menerapkan standar ganda. Pasalnya, saat Khamenei menulis hal itu di Twitter, cuitan Presiden AS, Donald Trump, mendapat label hoaks.
Cuitan Donald Trump yang dimaksud adalah perihal pemungutan suara pemilihan presiden AS periode 2020-2024. Trump menyebut sistem pemungutan suara melalui surat bisa dimanipulasi.
Baca Juga: Best 5 Oto: Ayu Ting Ting Motoran, Maling Tesla Model 3 Menanggung Malu
Wicker juga mempertanyakan mengapa Twitter menunggu dua bulan untuk memberi label klaim tidak berdasar oleh pejabat China tentang asal-usul virus corona.
"Anda secara rutin membatasi presiden Amerika Serikat," kata Wicker.
"Bagaimana klaim komunis China bahwa militer AS yang harus disalahkan atas Covid tetap terjaga selama dua bulan tanpa pemeriksaan fakta dan tweet presiden tentang keamanan surat suara yang masuk langsung diberi label?"
Dorsey mengatakan pengambilan keputusan Twitter berkisar pada "tingkat keparahan potensi bahaya offline".
Dia menegaskan bahwa perusahaan media sosial tersebut telah menangani konten dari para pemimpin di seluruh dunia. Perusahaan berusaha bertindak secepat mungkin, katanya.
"Kami melihat kebingungan, kami melihat kebingungan yang mungkin didorong dan kami memberi label yang sesuai," kata Dorsey, menjelaskan keputusan untuk melabeli klaim Trump tentang surat suara masuk.
Berita Terkait
-
China Tetapkan Lokasi Pendaratan Penjelajah Mars pada 2021
-
Trump Klaim Unggul Atas Biden di Sejumlah Negara Bagian Utama
-
Dubes RI Djauhari Oratmangun: China Dukung Kita Jadi Pusat Produksi Vaksin
-
Donald Trump atau Biden, Siapa yang Lebih Disukai Warga Arab di Timteng?
-
EKSKLUSIF: Dubes RI China Dukung Indonesia Jadi Pusat Manufaktur Vaksin
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
BGN Akui Sejumlah Dapur MBG Belum Sesuai Standar, Penyebabnya Program Percepatan
-
Dilaporkan Hilang, Seorang Warga Karawang Ditemukan Tewas di Tengah Banjir
-
Serpihan Pesawat Jatuh di Gunung Bulusaraung Ditemukan! Ini Perkembangan Terbaru dari Kemenhub
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Waspada Hujan Ringan di Seluruh Wilayah
-
Cara Cek Rasionalisasi SNBP 2026 Agar Tidak Salah Pilih Jurusan
-
Pimpin Rapat Kabinet dari London, Prabowo Bahas Penertiban Kawasan Hutan
-
Bahas Kereta Listrik, Mahasiswa: Jangan Sampai Cuma Pindah Beban Karbon ke Kementerian Sebelah
-
Ironi Harta Miliaran Bupati Pati dan Walkot Madiun: Sama-sama Terjaring OTT KPK, Siapa Paling Kaya?
-
Komisi A DPRD DKI Soroti 'Timing' Modifikasi Cuaca Jakarta: Jangan Sampai Buang Anggaran!
-
Pakai Jaket Biru dan Topi Hitam, Wali Kota Madiun Maidi Tiba di KPK Usai Terjaring OTT