Suara.com - Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin mengatakan kerusakan perjalanan negara sudah sampai tingkat tiga. Hal tersebut menurutnya dapat merusak kedaulatan negara dan menghalangi terwujudnya keadilan masyarakat.
Din menjelaskan kalau kerusakan tingkat pertama ialah adanya penyimpangan dan penyelewengan nilai-nilai dasar negara. Hal itu kemudian mempengaruhi adanya kerusakan tingkat dua, yakni upaya kediktatoran konstitusional atau mengembangkan kekuasaan melalui pembuatan regulasi dalam hal ini undang-undang.
"Itu sangat kuat, sangat berorientasi pada kekuasaan satu orang," jelas Din pada sambutannya dalam acara Deklarasi KAMI Jambi, Jumat (30/10/2020).
Kemudian kerusakan level tiga ialah ketika menjelma dalam bentuk arogansi kekuasaan. Din melihat adanya kesombongan dan keangkuhan pimpinan yang merasa paling benar.
"Ini yang melahirkan perilaku politik menampilkan kesombongan," ujarnya.
Din mencontohkan dengan besarnya desakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Bahkan organisasi masyarakat berbasis Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Komnas HAM pun turut meminta penundaan itu.
Belum lagi ketika Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan meski ditolak masyarakat. Pemerintah pun tidak menggubrisnya.
"Namun dianggap angin lalu, mungkin berprinsip biar anjing menggonggong kafilah berlalu," tuturnya.
Din mengungkapkan kerusakan hingga level tiga itu akan menghalangi terwujudnya keadilan masyarakat. Karena itu lah maka Din dan tokoh-tokoh lainnya membentuk KAMI agar meluruskan kembali arah negara yang dianggapnya sudah rusak.
Baca Juga: Din Syamsuddin di Acara KAMI: Negara Sudah Menyimpang ke Kediktatoran
"Harus ada kekuatan rakyat yang bangkit untuk mengkoreksi, KAMI hadir untuk itu. Oleh karena itu, gerakan moral KAMI tidak boleh berhenti, terus kita suarakan, seberapa besar hambatan itu."
Berita Terkait
-
Din Syamsuddin di Acara KAMI: Negara Sudah Menyimpang ke Kediktatoran
-
Sampai ke Mancanegara, Din Syamsuddin: KAMI Dianggap Bahaya Besar
-
Gatot Nurmantyo Langsung Telepon saat Polisi Bubarkan Acara KAMI di Jambi
-
Acara Belum Selesai, Deklarasi KAMI di Jambi Dihentikan Polisi
-
Live Zoom, Polisi Bubarkan Acara Deklarasi KAMI di Jambi karena Tak Berizin
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap
-
Stok Bensin dan Gas LPG Aman? Simak 5 Fakta Indonesia Borong Minyak Rusia
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
-
YouTube Hapus Video Lego Kritik Trump, Iran Murka: Pembungkaman Ala Barat
-
Antisipasi Lonjakan ISPA, Sudinkes Jaksel Siagakan Puluhan Fasilitas Kesehatan dan Kader
-
Dunia Sibuk dengan Perang AS-Iran, Korut Diam-diam Percepat Produksi Bom Nuklir
-
Warga Terkaya Tercatat Penerima JKN Bersubsidi, Menkes Janji Benahi Data
-
AS Blokade Selat Hormuz, China-Rusia Bersatu Tekan Washington
-
Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah harus Selaras dengan RKPD