Suara.com - Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin mengatakan kerusakan perjalanan negara sudah sampai tingkat tiga. Hal tersebut menurutnya dapat merusak kedaulatan negara dan menghalangi terwujudnya keadilan masyarakat.
Din menjelaskan kalau kerusakan tingkat pertama ialah adanya penyimpangan dan penyelewengan nilai-nilai dasar negara. Hal itu kemudian mempengaruhi adanya kerusakan tingkat dua, yakni upaya kediktatoran konstitusional atau mengembangkan kekuasaan melalui pembuatan regulasi dalam hal ini undang-undang.
"Itu sangat kuat, sangat berorientasi pada kekuasaan satu orang," jelas Din pada sambutannya dalam acara Deklarasi KAMI Jambi, Jumat (30/10/2020).
Kemudian kerusakan level tiga ialah ketika menjelma dalam bentuk arogansi kekuasaan. Din melihat adanya kesombongan dan keangkuhan pimpinan yang merasa paling benar.
"Ini yang melahirkan perilaku politik menampilkan kesombongan," ujarnya.
Din mencontohkan dengan besarnya desakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Bahkan organisasi masyarakat berbasis Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Komnas HAM pun turut meminta penundaan itu.
Belum lagi ketika Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan meski ditolak masyarakat. Pemerintah pun tidak menggubrisnya.
"Namun dianggap angin lalu, mungkin berprinsip biar anjing menggonggong kafilah berlalu," tuturnya.
Din mengungkapkan kerusakan hingga level tiga itu akan menghalangi terwujudnya keadilan masyarakat. Karena itu lah maka Din dan tokoh-tokoh lainnya membentuk KAMI agar meluruskan kembali arah negara yang dianggapnya sudah rusak.
Baca Juga: Din Syamsuddin di Acara KAMI: Negara Sudah Menyimpang ke Kediktatoran
"Harus ada kekuatan rakyat yang bangkit untuk mengkoreksi, KAMI hadir untuk itu. Oleh karena itu, gerakan moral KAMI tidak boleh berhenti, terus kita suarakan, seberapa besar hambatan itu."
Berita Terkait
-
Din Syamsuddin di Acara KAMI: Negara Sudah Menyimpang ke Kediktatoran
-
Sampai ke Mancanegara, Din Syamsuddin: KAMI Dianggap Bahaya Besar
-
Gatot Nurmantyo Langsung Telepon saat Polisi Bubarkan Acara KAMI di Jambi
-
Acara Belum Selesai, Deklarasi KAMI di Jambi Dihentikan Polisi
-
Live Zoom, Polisi Bubarkan Acara Deklarasi KAMI di Jambi karena Tak Berizin
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta