Suara.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan pelaksanaan Muktamar IX PPP akan diselenggarakan pada 19-21 Desember 2020. Rencananya, Muktamar tersebut bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan.
Arsul meastikan pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan Muktamar.
"Tempatnya direncanakan di Kota Makassar dengan protokol kesehatan yang ketat. Antara lain pcr/swab dan penggunaan protokol kesehatan, kehadiran fisik juga dibatasi," kata Arsul dalam konferensi pers virtual DPP PPP, Senin (2/11/2020).
Arsul memaparkan, ada tiga agenda besar yang akan dilakukan dalam Muktamar IX. Pertama mengenai laporan pertanggungjawaban.
Kedua pembahasan terkait program PPP ke depan, mulai dari visi, anggaran dasar dan rekomendasi posisi partai lima tahun mendatang.
"Ketiga, memilih ketua umum yang baru dan pengurus berdasarkan AD/ART dengan sistem formatur dengan dibantu DPW," ujar Arsul.
Sebelumnya, Arsul Sani mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Ketua Umum partai berlambang kabah itu.
Untuk calon ketua umum yang diusulkan harus menjadi kader dan menjabat sebagai pengurus terlebih dahulu minimal satu periode.
Pernyataan Arsul itu seiring dengan PPP yang berencana menggelar muktamar dan pemilihan ketua umum pada tahun ini.
Baca Juga: Prokes Jadi kunci, Wisatawan Kawasan Lagoi Meningkat Hampir 2 Kali Lipat
Diketahui, salah satu nama yang diusul dari sejumlah DPC untuk maju ialah Sandiaga Uno. Padahal Sandiaga merupakan kader sekaligus Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra.
"Di AD PPP memang dipersyaratkan siapapun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama satu periode duduk di kepengurusan DPP PPP," kata Arsul kepada wartawan, Senin (26/10/2020).
Arsul menyebutkan, selain Sandiaga Uno ada nama lain yang diusulkan maju menjadi kandidat Ketua Umum PPP.
Mereka di antaranya ialah Suharso Monoarfa, M. Mardiono, Ahmad Muqowam, Khofifah Indarparawansa, dan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul).
Arsul berujar terkait dengan kepemimpinan PPP mendatang pada umumnya aspirasi dari mayoritas internal baik di tingkat pusat, wilayah maupun cabang mengharapkan banyak tokoh muda yang perlu diajak bergabung ke PPP.
"Namun tentu karena PPP adalah partai kader maka posisinya tidak langsung menjadi ketua umum," ujar Arsul.
Berita Terkait
-
Gedung DPRD Kaltim Diamuk Si Jago Merah, Ruangan Fraksi PPP Ludes Terbakar
-
Sandiaga Uno Diusulkan Jadi Ketua Umum PPP, Ini Respon DPW Jateng
-
Jika Sandiaga Mau Jadi Ketum PPP Bakal Ada yang Tidak Rela dan Melawan
-
Sandiaga Uno Diusulkan Jadi Ketum PPP, Tapi Ada Syarat yang Harus Dilalui
-
Sandi Diusulkan Jadi Ketum PPP, Gerindra Ingin Dia Tetap Setia ke Prabowo
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
- BPJS PBI Tiba-Tiba Nonaktif di 2026? Cek Cara Memperbarui Data Desil DTSEN untuk Reaktivasi
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Iuran Rp17 Triliun! Masyumi Beri Syarat Ketat ke Prabowo Soal Gabung 'Board of Peace' Donald Trump
-
Lampu Hias Semanggi Tiga Kali Raib, Pramono Bongkar Biang Keladi Lemahnya Pengawasan di Jakarta
-
Pemerintah Siapkan Stimulus Rp911 Miliar untuk Diskon Tiket Mudik Lebaran
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik
-
Pengamat: Pernyataan 'Peras Darah' Kaesang Adalah Mekanisme Proteksi Diri Keluarga Jokowi
-
Strategi 'Hukum Dompet', Jurus Paksa Warga Jakarta Pakai Transportasi Umum
-
KPK Optimis Ekstradisi Paulus Tannos Bakal Lancar, Meski Butuh Waktu Lama
-
Eks Teknisi Bobol Kabel Penangkal Petir 46 SPBU Shell, 7 Tersangka Ditangkap Kerugian Capai Rp1 M
-
Jakarta Tak Pernah Selesai dengan Macet, Pengamat: Kesalahan Struktur Ruang Kota
-
KPK Ungkap Modus Baru Gratifikasi Hakim PN Depok, Rp 2,5 Miliar Disamarkan Lewat Money Changer