Suara.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan pelaksanaan Muktamar IX PPP akan diselenggarakan pada 19-21 Desember 2020. Rencananya, Muktamar tersebut bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan.
Arsul meastikan pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan Muktamar.
"Tempatnya direncanakan di Kota Makassar dengan protokol kesehatan yang ketat. Antara lain pcr/swab dan penggunaan protokol kesehatan, kehadiran fisik juga dibatasi," kata Arsul dalam konferensi pers virtual DPP PPP, Senin (2/11/2020).
Arsul memaparkan, ada tiga agenda besar yang akan dilakukan dalam Muktamar IX. Pertama mengenai laporan pertanggungjawaban.
Kedua pembahasan terkait program PPP ke depan, mulai dari visi, anggaran dasar dan rekomendasi posisi partai lima tahun mendatang.
"Ketiga, memilih ketua umum yang baru dan pengurus berdasarkan AD/ART dengan sistem formatur dengan dibantu DPW," ujar Arsul.
Sebelumnya, Arsul Sani mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Ketua Umum partai berlambang kabah itu.
Untuk calon ketua umum yang diusulkan harus menjadi kader dan menjabat sebagai pengurus terlebih dahulu minimal satu periode.
Pernyataan Arsul itu seiring dengan PPP yang berencana menggelar muktamar dan pemilihan ketua umum pada tahun ini.
Baca Juga: Prokes Jadi kunci, Wisatawan Kawasan Lagoi Meningkat Hampir 2 Kali Lipat
Diketahui, salah satu nama yang diusul dari sejumlah DPC untuk maju ialah Sandiaga Uno. Padahal Sandiaga merupakan kader sekaligus Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra.
"Di AD PPP memang dipersyaratkan siapapun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama satu periode duduk di kepengurusan DPP PPP," kata Arsul kepada wartawan, Senin (26/10/2020).
Arsul menyebutkan, selain Sandiaga Uno ada nama lain yang diusulkan maju menjadi kandidat Ketua Umum PPP.
Mereka di antaranya ialah Suharso Monoarfa, M. Mardiono, Ahmad Muqowam, Khofifah Indarparawansa, dan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul).
Arsul berujar terkait dengan kepemimpinan PPP mendatang pada umumnya aspirasi dari mayoritas internal baik di tingkat pusat, wilayah maupun cabang mengharapkan banyak tokoh muda yang perlu diajak bergabung ke PPP.
"Namun tentu karena PPP adalah partai kader maka posisinya tidak langsung menjadi ketua umum," ujar Arsul.
Berita Terkait
-
Gedung DPRD Kaltim Diamuk Si Jago Merah, Ruangan Fraksi PPP Ludes Terbakar
-
Sandiaga Uno Diusulkan Jadi Ketua Umum PPP, Ini Respon DPW Jateng
-
Jika Sandiaga Mau Jadi Ketum PPP Bakal Ada yang Tidak Rela dan Melawan
-
Sandiaga Uno Diusulkan Jadi Ketum PPP, Tapi Ada Syarat yang Harus Dilalui
-
Sandi Diusulkan Jadi Ketum PPP, Gerindra Ingin Dia Tetap Setia ke Prabowo
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
- 4 HP Xiaomi RAM 8 GB Paling Murah, Performa Handal Multitasking Lancar
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Siapa Juwono Sudarsono? Profil Menhan Sipil Pertama dan Tokoh Reformis TNI
-
Pengembang Game: Proteksi Belum Cukup, Anak Harus Diawasi 24 Jam
-
Perang Klaim AS-Iran: Teheran Tepis Kabar Damai yang Digagas Trump
-
Kabar Duka, Eks Menhan Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di RSPI
-
Waspada Child Grooming, Pengamat Sebut PP Tunas Jadi Senjata Baru Lindungi Anak di Dunia Digital
-
PP Tunas Berlaku, Menag Tekankan Fondasi Agama dan Etika untuk Lindungi Anak di Ruang Digital
-
Krisis Selat Hormuz Memanas, Negara Teluk Siapkan Jalur Alternatif
-
Siap-Siap! Besok Puncak Arus Balik Kedua di Kampung Rambutan, 6 Ribu Orang Bakal Tiba di Jakarta
-
Fenomena Pendatang Baru: DPRD Ingatkan Pemprov DKI Jakarta Soal Bom Waktu Sosial
-
Soroti Penyalahgunaan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, KPK: Bisa Jadi Pintu Masuk Korupsi