Suara.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan pelaksanaan Muktamar IX PPP akan diselenggarakan pada 19-21 Desember 2020. Rencananya, Muktamar tersebut bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan.
Arsul meastikan pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan Muktamar.
"Tempatnya direncanakan di Kota Makassar dengan protokol kesehatan yang ketat. Antara lain pcr/swab dan penggunaan protokol kesehatan, kehadiran fisik juga dibatasi," kata Arsul dalam konferensi pers virtual DPP PPP, Senin (2/11/2020).
Arsul memaparkan, ada tiga agenda besar yang akan dilakukan dalam Muktamar IX. Pertama mengenai laporan pertanggungjawaban.
Kedua pembahasan terkait program PPP ke depan, mulai dari visi, anggaran dasar dan rekomendasi posisi partai lima tahun mendatang.
"Ketiga, memilih ketua umum yang baru dan pengurus berdasarkan AD/ART dengan sistem formatur dengan dibantu DPW," ujar Arsul.
Sebelumnya, Arsul Sani mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Ketua Umum partai berlambang kabah itu.
Untuk calon ketua umum yang diusulkan harus menjadi kader dan menjabat sebagai pengurus terlebih dahulu minimal satu periode.
Pernyataan Arsul itu seiring dengan PPP yang berencana menggelar muktamar dan pemilihan ketua umum pada tahun ini.
Baca Juga: Prokes Jadi kunci, Wisatawan Kawasan Lagoi Meningkat Hampir 2 Kali Lipat
Diketahui, salah satu nama yang diusul dari sejumlah DPC untuk maju ialah Sandiaga Uno. Padahal Sandiaga merupakan kader sekaligus Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra.
"Di AD PPP memang dipersyaratkan siapapun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama satu periode duduk di kepengurusan DPP PPP," kata Arsul kepada wartawan, Senin (26/10/2020).
Arsul menyebutkan, selain Sandiaga Uno ada nama lain yang diusulkan maju menjadi kandidat Ketua Umum PPP.
Mereka di antaranya ialah Suharso Monoarfa, M. Mardiono, Ahmad Muqowam, Khofifah Indarparawansa, dan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul).
Arsul berujar terkait dengan kepemimpinan PPP mendatang pada umumnya aspirasi dari mayoritas internal baik di tingkat pusat, wilayah maupun cabang mengharapkan banyak tokoh muda yang perlu diajak bergabung ke PPP.
"Namun tentu karena PPP adalah partai kader maka posisinya tidak langsung menjadi ketua umum," ujar Arsul.
Berita Terkait
-
Gedung DPRD Kaltim Diamuk Si Jago Merah, Ruangan Fraksi PPP Ludes Terbakar
-
Sandiaga Uno Diusulkan Jadi Ketua Umum PPP, Ini Respon DPW Jateng
-
Jika Sandiaga Mau Jadi Ketum PPP Bakal Ada yang Tidak Rela dan Melawan
-
Sandiaga Uno Diusulkan Jadi Ketum PPP, Tapi Ada Syarat yang Harus Dilalui
-
Sandi Diusulkan Jadi Ketum PPP, Gerindra Ingin Dia Tetap Setia ke Prabowo
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting