Suara.com - Pakar Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Mada Sukmajati mengatakan, masih ada sejumlah kekhawatiran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 pada Desember 2020. Sehingga, mayoritas masyarakat justru meminta adanya penundaan Pilkada hingga tahun depan.
Hal itu ia katakan merujuk beberapa hasil survei terkait penundaan Pilkada. Di mana beberapa hasil survei menyatakan masyarakat yang menginginkan penundaan Pilkada selalu di atas 50 persen. Semisal hasil survei Indikator menyebut 63 persen dan survei Charta Politika menunjukan angka 54 persen.
"Jadi ada banyak sekali kekhawatiran yang masih berkembang di masyarakat sehingga hasil survei cenderung mengatakan untuk menunda Pilkada di tahun berikutnya," kata Mada dalam diskusi daring, Selasa (3/11/2020).
Menurut Mada, kekhwatiran itupula yang kemudian membuat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2020 menurun. Penurunan partisipasi, kata Mada, tidak hanya diprediksi terjadi pada pemungutan suara, melainkan juga terjadi bagi keikutsertaan masyarakat menjadi bagian dari penyelengara pemilihan.
"Jadi partisipasi mohon tidak dipahami hanya sekadar pada hari H pada pemungutan suara. Tapi juga di setiap tahapan itu sebenarnya sudah mulai bisa kita lihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pemilu di tengah pandemi sekarang ini," kata Mada.
Masyarakat yang pada pemilu sebelummya aktif menjadi petugas hingga pengawas TPS kini cenderung berbeda sikap. Kekhawatiran mereka terhadap pandemi Covid-19 menjadi faktor mereka mengurungkan niat untuk berpartisipasi.
Terlebih salah satu syarat menjadi petugas ialah harus menjalani tes Covid-19. Hal itu yang kemudian juga menjadi kekhawatiran masyarakat lantaran takut terhadap hasil tes yang tidak diinginkan.
"Dan juga sebenarnya ada problem yang tidak terkait angsung dengan pandemi Covid 19, yaitu rendahnya honor yang akan diterima. Jadi sudah honornya rendah, juga takut nanti hasil tes covidnya itu negatif," imbuh dia.
Baca Juga: Video Porno 12 Detik Jelang Pilkada, Polisi akan Periksa Seorang Politikus
Berita Terkait
-
KPU Riau Sosialiasi Pilkada ke Warga Suku Akit, Kepala Dusun: Mari Menyucuk
-
Cara Cek Status Daftar Pemilih Tetap untuk Pilkada 2020
-
Ada ASN Tak Netral Pilkada, Dua Kepala Daerah di Kaltim Ditegur Mendagri
-
Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Akan Tindak ILM yang Pajang Foto Petahana
-
Selisih Jauh, Sumbangan Dana Kampanye Dua Paslon Pilkada Karangasem
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office