Suara.com - Pakar Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Mada Sukmajati mengatakan, masih ada sejumlah kekhawatiran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 pada Desember 2020. Sehingga, mayoritas masyarakat justru meminta adanya penundaan Pilkada hingga tahun depan.
Hal itu ia katakan merujuk beberapa hasil survei terkait penundaan Pilkada. Di mana beberapa hasil survei menyatakan masyarakat yang menginginkan penundaan Pilkada selalu di atas 50 persen. Semisal hasil survei Indikator menyebut 63 persen dan survei Charta Politika menunjukan angka 54 persen.
"Jadi ada banyak sekali kekhawatiran yang masih berkembang di masyarakat sehingga hasil survei cenderung mengatakan untuk menunda Pilkada di tahun berikutnya," kata Mada dalam diskusi daring, Selasa (3/11/2020).
Menurut Mada, kekhwatiran itupula yang kemudian membuat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2020 menurun. Penurunan partisipasi, kata Mada, tidak hanya diprediksi terjadi pada pemungutan suara, melainkan juga terjadi bagi keikutsertaan masyarakat menjadi bagian dari penyelengara pemilihan.
"Jadi partisipasi mohon tidak dipahami hanya sekadar pada hari H pada pemungutan suara. Tapi juga di setiap tahapan itu sebenarnya sudah mulai bisa kita lihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pemilu di tengah pandemi sekarang ini," kata Mada.
Masyarakat yang pada pemilu sebelummya aktif menjadi petugas hingga pengawas TPS kini cenderung berbeda sikap. Kekhawatiran mereka terhadap pandemi Covid-19 menjadi faktor mereka mengurungkan niat untuk berpartisipasi.
Terlebih salah satu syarat menjadi petugas ialah harus menjalani tes Covid-19. Hal itu yang kemudian juga menjadi kekhawatiran masyarakat lantaran takut terhadap hasil tes yang tidak diinginkan.
"Dan juga sebenarnya ada problem yang tidak terkait angsung dengan pandemi Covid 19, yaitu rendahnya honor yang akan diterima. Jadi sudah honornya rendah, juga takut nanti hasil tes covidnya itu negatif," imbuh dia.
Baca Juga: Video Porno 12 Detik Jelang Pilkada, Polisi akan Periksa Seorang Politikus
Berita Terkait
-
KPU Riau Sosialiasi Pilkada ke Warga Suku Akit, Kepala Dusun: Mari Menyucuk
-
Cara Cek Status Daftar Pemilih Tetap untuk Pilkada 2020
-
Ada ASN Tak Netral Pilkada, Dua Kepala Daerah di Kaltim Ditegur Mendagri
-
Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Akan Tindak ILM yang Pajang Foto Petahana
-
Selisih Jauh, Sumbangan Dana Kampanye Dua Paslon Pilkada Karangasem
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru