Suara.com - Anggota TNI yang bertugas di Distrik Hitadipa, Papua disebut menempati Sekolah Dasar YPPGI dan SMP Satu Atap sebagai markasnya. Mereka disebut mengambil alih fungsi bangunan tanpa meminta izin terlebih dahulu.
Pengiriman anggota TNI itu bermula dikarenakan adanya pembunuhan Pendeta Yeremias Sanambani pada September 2020 di wilayah itu. Entah apa alasannya, anggota TNI kemudian menduduki wilayah tersebut.
"Awalnya itu aparat TNI meminta untuk mau bangun salah satu pos di kampung Hitadipa cuman belum ada stok atau bangunan yang lainnya, sehingga mereka menggunakan salah satu fasilitas SD, SD ini milik Katolik," kata anggota Tim Kemanusiaan untuk Papua, Ambrosius Mulait di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).
Namun menurut Ambrosius, penggunaan bangunan sekolah itu ternyata tanpa ada permintaan izin kepada pihak Pemerintah Daerah Provinsi Papua maupun ke kepala sekolah.
Ia menyebut anggota TNI semaunya menggunakan fasilitas pendidikan tersebut.
"Jadi aparat semaunya, setelah masuk menggunakan ruang itu untuk tinggal di tempat itu," ujarnya.
Ia menjelaskan kalau anggota TNI masih berada di sekolah itu karena sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar lagi. Ambrosius mengatakan kalau para siswa itu berada di pengungsian.
Para siswa ikut bersama keluarganya keluar dari Distrik Hitadipa karena ketakutan pasca melihat Pendeta Yeremias dibunuh oleh anggota TNI.
"Warga kan sebagian mengungsi karena takut. Sampai saat ini kegiatan sekolahnya sudah tidak berjalan jadi tidak ada perizinan dari aparat untuk menggunakan gedung sekolah."
Baca Juga: Komnas HAM Sebut Nama Terduga Pembunuh Pendeta Yeremia, Kenapa TGPF Tidak?
Klaim Tak Dipakai
Menanggapi hal tersebut, Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa menyebut kalau pihaknya justru disarankan menempati sekolah sebagai markas. Apalagi melihat kondisi sekolah tersebut yang sudah lama tidak terpakai.
"Info lapangan sekolah tersebut sudah lama tidak digunakan, dan dari pihak sekolah yang menyarankan menggunakan sekolah tersebut," kata Suriastawa saat dihubungi Suara.com, Selasa (3/11/2020).
Ia menerangkan kalau pihak sekolah menginginkan bangunan tersebut digunakan oleh TNI supaya ada yang merawatnya. Suriastawa juga tidak masalah apabila ada pihak lain yang berkomentar terkait penggunaan sekolah sebagai markas TNI.
"Karena kalau tidak dirawat maka akan tambah rusak dengan digunakan satgas dengan harapan sekolah tersebut tetap terawat," ujarnya.
"Orang boleh saja berpendapat macam-macam. Karena tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat."
Berita Terkait
-
Kontak Senjata di Intan Jaya Pecah! 14 OPM Tewas Ditembak TNI dalam Operasi Pembebasan Sandera
-
Demo di Kementerian HAM, Massa Tuntut Hentikan Kekerasan di Papua
-
Tragis! Baru Keluar Kantor, Pegawai Dukcapil di Intan Jaya Papua Tengah Ditembak OTK
-
Sampai Pake Helikopter, Begini Potret Program Makan Bergizi Gratis di Papua Tengah
-
Disuruh Berkelahi Dulu di Monas, Hakim MK Heran Cabup Kalah Ngotot jadi Pihak Terkait: Buat Apa?
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar