Suara.com - Anggota TNI yang bertugas di Distrik Hitadipa, Papua disebut menempati Sekolah Dasar YPPGI dan SMP Satu Atap sebagai markasnya. Mereka disebut mengambil alih fungsi bangunan tanpa meminta izin terlebih dahulu.
Pengiriman anggota TNI itu bermula dikarenakan adanya pembunuhan Pendeta Yeremias Sanambani pada September 2020 di wilayah itu. Entah apa alasannya, anggota TNI kemudian menduduki wilayah tersebut.
"Awalnya itu aparat TNI meminta untuk mau bangun salah satu pos di kampung Hitadipa cuman belum ada stok atau bangunan yang lainnya, sehingga mereka menggunakan salah satu fasilitas SD, SD ini milik Katolik," kata anggota Tim Kemanusiaan untuk Papua, Ambrosius Mulait di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).
Namun menurut Ambrosius, penggunaan bangunan sekolah itu ternyata tanpa ada permintaan izin kepada pihak Pemerintah Daerah Provinsi Papua maupun ke kepala sekolah.
Ia menyebut anggota TNI semaunya menggunakan fasilitas pendidikan tersebut.
"Jadi aparat semaunya, setelah masuk menggunakan ruang itu untuk tinggal di tempat itu," ujarnya.
Ia menjelaskan kalau anggota TNI masih berada di sekolah itu karena sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar lagi. Ambrosius mengatakan kalau para siswa itu berada di pengungsian.
Para siswa ikut bersama keluarganya keluar dari Distrik Hitadipa karena ketakutan pasca melihat Pendeta Yeremias dibunuh oleh anggota TNI.
"Warga kan sebagian mengungsi karena takut. Sampai saat ini kegiatan sekolahnya sudah tidak berjalan jadi tidak ada perizinan dari aparat untuk menggunakan gedung sekolah."
Baca Juga: Komnas HAM Sebut Nama Terduga Pembunuh Pendeta Yeremia, Kenapa TGPF Tidak?
Klaim Tak Dipakai
Menanggapi hal tersebut, Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa menyebut kalau pihaknya justru disarankan menempati sekolah sebagai markas. Apalagi melihat kondisi sekolah tersebut yang sudah lama tidak terpakai.
"Info lapangan sekolah tersebut sudah lama tidak digunakan, dan dari pihak sekolah yang menyarankan menggunakan sekolah tersebut," kata Suriastawa saat dihubungi Suara.com, Selasa (3/11/2020).
Ia menerangkan kalau pihak sekolah menginginkan bangunan tersebut digunakan oleh TNI supaya ada yang merawatnya. Suriastawa juga tidak masalah apabila ada pihak lain yang berkomentar terkait penggunaan sekolah sebagai markas TNI.
"Karena kalau tidak dirawat maka akan tambah rusak dengan digunakan satgas dengan harapan sekolah tersebut tetap terawat," ujarnya.
"Orang boleh saja berpendapat macam-macam. Karena tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat."
Berita Terkait
-
Profil Aner Maisini, Bupati Intan Jaya Papua yang Viral Main Perosotan
-
Viral Momen Bupati Intan Jaya Main Perosotan bareng Warga, Hartanya Cuma..
-
Kontak Senjata di Intan Jaya Pecah! 14 OPM Tewas Ditembak TNI dalam Operasi Pembebasan Sandera
-
Demo di Kementerian HAM, Massa Tuntut Hentikan Kekerasan di Papua
-
Tragis! Baru Keluar Kantor, Pegawai Dukcapil di Intan Jaya Papua Tengah Ditembak OTK
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Skakmat Rocky Gerung, Jaksa Ungkap Nadiem Sengaja 'Tutup Telinga' ke Dirjen demi Gol-kan ChromeOS
-
Balas Rocky Gerung Soal Grup WhatsApp Nadiem, Jaksa: Apa Tak Ada Orang Pintar di Kemendikbudristek?
-
Modus Adonan Tepung, WNA India Sembunyikan Emas Rp700 Juta di Celana Dalam
-
Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka
-
Sebut White Collar Crime, Jaksa Heran Harta Nadiem Naik Rp4,8 T Saat GoTo Rugi
-
Soroti Kematian Anak dan Warga Sipil di Dogiyai, Mahasiswa Papua Ajukan 19 Tuntutan ke Pemerintah
-
Polda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Jumbo, 20 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi Disita
-
Selly Gantina Soroti Temuan 11 Bayi di Sleman, Minta Negara Utamakan Perlindungan Anak
-
Nama Dirjen Bea Cukai Terseret Kasus Blueray, KPK Diminta Jalankan Perintah Presiden
-
Bermula dari Area Parkir, Polisi Bongkar Penyimpanan 1.000 Butir Ekstasi di Apartemen Greenbay Jakut