Suara.com - Anggota TNI yang bertugas di Distrik Hitadipa, Papua disebut menempati Sekolah Dasar YPPGI dan SMP Satu Atap sebagai markasnya. Mereka disebut mengambil alih fungsi bangunan tanpa meminta izin terlebih dahulu.
Pengiriman anggota TNI itu bermula dikarenakan adanya pembunuhan Pendeta Yeremias Sanambani pada September 2020 di wilayah itu. Entah apa alasannya, anggota TNI kemudian menduduki wilayah tersebut.
"Awalnya itu aparat TNI meminta untuk mau bangun salah satu pos di kampung Hitadipa cuman belum ada stok atau bangunan yang lainnya, sehingga mereka menggunakan salah satu fasilitas SD, SD ini milik Katolik," kata anggota Tim Kemanusiaan untuk Papua, Ambrosius Mulait di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).
Namun menurut Ambrosius, penggunaan bangunan sekolah itu ternyata tanpa ada permintaan izin kepada pihak Pemerintah Daerah Provinsi Papua maupun ke kepala sekolah.
Ia menyebut anggota TNI semaunya menggunakan fasilitas pendidikan tersebut.
"Jadi aparat semaunya, setelah masuk menggunakan ruang itu untuk tinggal di tempat itu," ujarnya.
Ia menjelaskan kalau anggota TNI masih berada di sekolah itu karena sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar lagi. Ambrosius mengatakan kalau para siswa itu berada di pengungsian.
Para siswa ikut bersama keluarganya keluar dari Distrik Hitadipa karena ketakutan pasca melihat Pendeta Yeremias dibunuh oleh anggota TNI.
"Warga kan sebagian mengungsi karena takut. Sampai saat ini kegiatan sekolahnya sudah tidak berjalan jadi tidak ada perizinan dari aparat untuk menggunakan gedung sekolah."
Baca Juga: Komnas HAM Sebut Nama Terduga Pembunuh Pendeta Yeremia, Kenapa TGPF Tidak?
Klaim Tak Dipakai
Menanggapi hal tersebut, Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa menyebut kalau pihaknya justru disarankan menempati sekolah sebagai markas. Apalagi melihat kondisi sekolah tersebut yang sudah lama tidak terpakai.
"Info lapangan sekolah tersebut sudah lama tidak digunakan, dan dari pihak sekolah yang menyarankan menggunakan sekolah tersebut," kata Suriastawa saat dihubungi Suara.com, Selasa (3/11/2020).
Ia menerangkan kalau pihak sekolah menginginkan bangunan tersebut digunakan oleh TNI supaya ada yang merawatnya. Suriastawa juga tidak masalah apabila ada pihak lain yang berkomentar terkait penggunaan sekolah sebagai markas TNI.
"Karena kalau tidak dirawat maka akan tambah rusak dengan digunakan satgas dengan harapan sekolah tersebut tetap terawat," ujarnya.
"Orang boleh saja berpendapat macam-macam. Karena tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat."
Berita Terkait
-
Demo di Kementerian HAM, Massa Tuntut Hentikan Kekerasan di Papua
-
Tragis! Baru Keluar Kantor, Pegawai Dukcapil di Intan Jaya Papua Tengah Ditembak OTK
-
Sampai Pake Helikopter, Begini Potret Program Makan Bergizi Gratis di Papua Tengah
-
Disuruh Berkelahi Dulu di Monas, Hakim MK Heran Cabup Kalah Ngotot jadi Pihak Terkait: Buat Apa?
-
Klaim Menang di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Pasangan MeGe Raup 10.462 Suara
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre