Sementara di sekitar TKP juga ditemukan belasan titik lubang tembakan yang mengenai kandang dan pohon. Tembakan tersebut berasal dari luar kandang dan dilakukan secara acak.
"Hal ini diduga kuat adanya unsur kesengajaan dalam membuat arah tembakan yang acak tidak beraturan dan tidak mengarah pada sasaran, tetapi untuk mengaburkan fakta peristiwa penembakan yang sebenarnya," kata Chairul.
Selain itu, juga ditemukan bekas tembakan pada dinding gubuk, tempat Pendeta Yeremia ditemukan. Proyektil peluru juga ditemukan.
Namun, polisi belum menjelaskan soal peluru yang ditemukan di lubang kayu balok (terdapat bekas congkelan proyektil peluru pada balok). Penjelasan polisi baru lebih ke penemuan proyektil peluru di sekitar tungku.
Laporan Komnas HAM mengarah kepada dua terduga pelaku: pelaku langsung dan pelaku tak langsung. Pelaku langsung diduga beberapa anggota TNI yang melakukan penyisiran dan eksekusi di kandang babi. Pelaku tak langsung didugaa pemberi perintah penyisiran.
"Diduga bahwa pelaku adalah Saudara A sebagaimana pengakuan langsung korban sebelum meninggal dunia kepada dua orang saksi, dan juga pengakuan saksi-saksi lainnya yang melihat Alpius berada di sekitar TKP pada waktu kejadian dan 3 atau 4 anggota lainnya," kata Chairul.
Petinggi militer A, kata Chairul Anam, bertindak atas perintah, pemberi perintah juga harus diperiksa dan ditetapkan sebagai terduga pelaku tak langsung.
Laporan investigasi yang dilakukan Komnas HAM akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk ditindaklanjuti.
Merespons temuan Komnas HAM Pendeta Yeremia, Kepala Penerangan Komando Wilayah Gabungan Pertahanan III Kolonel Czi I Gusti Nyoman Suriastawa mengatakan TNI menghormati proses hukum.
Baca Juga: Pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua, Kasus Tak Kunjung Dibawa ke Pengadilan
TNI, kata Nyoman, selain menghargai hasil investigasi tersebut, juga sangat menghargai rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta sebelumnya yang dibentuk Menteri Mahfud MD.
"Sejak awal TNI mendukung keputusan pemerintah terkait hal ini, dan aktif mengamankan TGPF selama tugas investigasi di lapangan," kata Suriastawa dalam laporan Stephanus Arandito, reporter Suara.com, Selasa (3/11/2020).
TNI akan mengambil tindakan tegas jika ada prajurit TNI yang terbukti bersalah dalam kasus kematian Pendeta Yeremia.
"TNI menjunjung tinggi proses hukum yang berlaku, termasuk bila ternyata dari proses hukum, terdapat keterlibatan oknum prajurit," kata dia.
Nyoman mengingatkan rangkaian kejadian di Intan Jaya pada 14-18 September 2020 telah menelan lima korban jiwa: tiga warga sipil dan dua anggota TNI.
"Jangan hanya fokus pada satu kasus dan mengesampingkan kasus lainnya, karena ini adalah satu rangkaian kejadian," kata dia.
Berita Terkait
-
Neraka 'Online Scam' ASEAN, Kemiskinan Jadi Umpan Ribuan WNI Jadi Korban TPPO
-
Logika Sesat dan Penyangkalan Sejarah: Saat Kebenaran Diukur dari Selembar Kertas
-
Komnas HAM: Solidaritas Publik Menguat, Tapi Negara Tetap Wajib Pulihkan Sumatra
-
YLBHI Desak Komnas HAM Tak Takut Intervensi dalam Kasus Munir
-
'Tangan Ikut Berlumuran Darah', Alasan Sipil ASEAN Tolak Komnas HAM Myanmar di Forum Jakarta
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti