Suara.com - Demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu menjadi pokok bahasan dalam program acara Mata Najwa.
Najwa Shihab sebagai empunya program tersebut menghadirkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Lokataru Haris Azhar.
Saat ditanya soal pelajar yang ikut demonstrasi, Ganjar membeberkan alasan anak-anak tersebut mau turun ke jalan.
"Pelajar hanya iseng. Hampir semua sama jawabannya. Tapi ada orangtua wali murid yang mengatakan dapat grup WA. Maka kemudian mereka tergerak lewat grup WA ini," terang Ganjar dikutip Suara.com, Kamis (05/11/2020).
Ganjar sebagai kepala daerah yang resah karena pelajar ikutan demo mengaku ingin melindungi anak-anak tersebut.
Baginya, anak-anak harus dilindungi agar tidak masuk ke dalam kondisi yang relatif bahaya.
"Kalau ada anak-anak di situ kan bisa jadi korban," imbuh Ganjar.
Ganjar menyoroti informasi dari seluruh Indonesia bahwa demonstrasi tersebut polanya mirip yang pada intinya merobohkan pagar.
Soal cara mengidentifikasi demonstran, Ganjar mengaku tidak memiliki skill intelejen sehingga ia hanya menilai dari pola demonya.
Baca Juga: Viral Tempat Les Prancis Jadi Sasaran Demo, Warganet: Nggak Habis Thinking
"Gampang saja, saya membaca bahwa di situ kemudian ada pilok pertama, terus kemudian ada lempar lampu, terus mecahin batu bata, maka pada saat itu ini pasti sudah skenario ricuh, begitu saja," terangnya.
Pemaparan Ganjar tersebut mendapat bantahan dari Haris Azhar yang menilai seharusnya pelajar diberi ruang untuk melakukan demonstrasi.
"Saya mau bilang, anak remaja punya hak. Greta yang memimpin gerakan climate change, yang sampai dia pidato di depan PBB, tapi dia juga pakai celana pendek muter di mana-mana, itu juga anak kecil," tegas Haris.
Haris menambahkan, Indonesia sudah menandatangani konvensi hak anak. Oleh karena itu, penandatanganan tersebut bisa jadi rujukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak-anak.
Soal pilok memilok para demonstran, tambah Haris, hal itu bukanlah sebuah kejahatan melainkan pelanggaran umum.
"Jadi menuduh anak-anak melakukan kejahatan, dituduh anarko, berbagi WA, memangnya berbagi Wa apa yang salah?" ujarnya lagi.
Berita Terkait
-
Aktivis 98 Kritik Manajemen Politik Prabowo: Lamban, Bikin Rumit Situasi
-
5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
-
4 Tablet Murah yang Cocok untuk Anak Sekolah, Harga Cuma Rp1 Jutaan
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Pelajar SMP Indonesia Juara ESD Symposium di Malaysia, Kalahkan Peserta SMA dari Berbagai Negara
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi