Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat bicara soal kabar diberikannya tanda kehormatan Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Widodo kepada Gatot Nurmantyo.
Menurut Refly, pemberian tanda kehormatan kepada tokoh-tokoh yang vokal mengkritik pemerintahan bisa jadi sebagai upaya 'menjinakkan' mereka.
Ia mempertanyakan mengapa Gatot Nurmantyo dianugerahi tanda kehormatan itu di Hari Pahlawan, sementara belum ada sejarah pemberian gelar kehormatan selain gelar kepahlawanan di tanggal 10 November.
"Kalau ini bukan sebuah kebiasaan di bulan November, pemberian tanda jasa, maka bisa jadi dalam rangka untuk 'menjinakkan' mereka-mereka yang memang sering menyampaikan kritik yang luar biasa," kata Refly dilansir dari tayangan YouTube-nya yang berjudul "Gatot Nurmantyo di Persimpangan!!", Kamis (5/11/2020).
Ia menilai pemberian Bintang Mahaputera ke Gatot Nurmantyo tak lepas dari keterlibatan organisasi yang dinaungi bersamanya yaitu KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia).
Refly menilai, keberadaan Gatot dan KAMI cukup diperhitungkan pemerintah.
"Sebuah organisasi kalau dia melakukan kegiatan dan sering dihadang, maka organisasi tersebut sangat diperhitungkan. Apalagi, saat ini konteksnya tidak ada pemipu atau pilpres. Tapi terbukti deklarasi yang dihadiri Gatot sering dihadang, bahkan 4 pentolan KAMI ditangkap," ujar Refly.
Di tengah situasi itu kemudian pemerintah memberikan Bintang Mahaputera kepada Gatot yang membuat kecurigaan Refly bertambah.
"Tiba-tiba pemerintah ingin memberi bintang jasa kepada Gatot Nurmantyo. Kalau pakai nalar Prof Mahfud MD, ya karena memang sudah haknya. Tapi tetap saja nuansa 'menjinakkan' itu tetap ada," tukas Refly.
Baca Juga: Prediksi Pilpres 2024 Menurut Rocky Gerung; Airlangga Capres, Jokowi Wapres
Kendati demikian, Refly yang juga menjadi deklarator KAMI itu tak akan menghalangi jika Gatot akan menerima jasa kehormatan dari pemerintah.
"Tidak jadi masalah Gatot datang ke Istana lalu menerima tanda jasa atau tanda kehormatan Bintang Mahaputera. Mungkin seperti yang dikatakan Pak Mahfud itu sudah hak dia yang menjabat satu periode," kata Refly.
"Walaupun itu bisa kita bantah, karena menjabat 1 periode untuk Panglima TNI itu agak aneh, bukan 5 tahun. Satu periode itu ketika dia angkat dan ketika dia pensiun. Tapi Gatot itu kan beberapa bulan sebelum pensiun sudah dipensiunkan," imbuh Refly.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi bakal memberikan gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputera kepada sejumlah tokoh pada 10 dan 11 November 2020. Salah satu tokoh yang bakal mendapatkan gelar Bintang Mahaputera tersebut ialah Gatot Nurmantyo.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD melalui akun Twitter @mohmahfudmd pada Selasa (3/11/2020).
Rencananya, pemberian penghargaan kepada eks Panglima TNI yang kini membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu akan digelar pekan depan.
Berita Terkait
-
Prediksi Pilpres 2024 Menurut Rocky Gerung; Airlangga Capres, Jokowi Wapres
-
Rocky Gerung: Jokowi Jadi Wakil Presiden di 2024
-
Sesuai Arahan Jokowi, Kemensos Lanjutkan Bansos dan Bantuan Tunai 2021
-
Sebut Jokowi Diusulkan Jadi Cawapres 2024, Rocky: Bisa Jadi Maunya Sendiri
-
Indonesia Calonkan Diri Gelar Olimpiade, Jokowi: Bukan untuk Gagah-gagahan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya