Suara.com - Media internasional turut menyorot kepulangan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia.
Salah satu media internasional yang ikut memberitakan kepulangan Habib Rizieq adalah The Australian.
Media yang berbasis di Negeri Kanguru ini, menyoroti Rizieq Shihab yang sempat tersangkut kasus pornografi sehingga mengasingkan diri selama tiga tahun di Arab Saudi.
Artikel dalam The Australian itu berjudul Porn fugitive Rizieq Shihab returns to launch Indonesian ‘moral revolution’.
Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judul itu berarti "Buronan film porno Rizieq Shihab kembali meluncurkan 'revolusi moral' di Indonesia"
Dalam paragraf pertama, artikel itu mengabarkan Rizieq Shihab disambut bak pahlawan setelah kabur dari rangkaian tuntutan pidana termasuk pelanggaran undang-undang pornografi.
"Lebih dari tiga tahun setelah dia melarikan diri dari Indonesia dan serangkaian tuntutan pidana, termasuk salah satu penyebaran gambar-gambar porno, pemimpin Islamis terkenal Rizieq Shihab telah kembali dalam sambutan bak pahlawan yang gembira untuk mendeklarasikan 'revolusi moral' di negara Muslim paling populis di dunia."
Amanda Hodge, koresponden yang menyusun tulisan ini menyampaikan secara berhati-hati bahwa kekuatan Habib Rizieq tidak bisa disepelekan dan mengancam pemerintahan Jokowi.
Salah satu faktor pertimbangannya adalah citra imam besar yang disandang Habib Rizieq, seolah tidak memudar meskipun sang 'pahlawan' mangkir dari berbagai tuntutan selama 3 tahun.
Baca Juga: Anggota TNI AU Nyanyi Dukung Rizieq Ditahan, Kenapa?
Sudut pandang ini dikuatkan dengan serangkaian komentar dari pengamat luar negeri yang erat dengan isu-isu di Indonesia, salah satunya Ian Wilson.
Ian Wilson adalah pakar Indonesia dan dosen Universitas Murdoch di bidang politik dan studi strategis.
Ia mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi harus waspada dengan hal ini karena citra Jokowi semakin memudar dari ke hari.
"(Jokowi) lebih dari bersedia untuk mengambil tindakan kejam terhadap Islamis, sementara Rizieq sekarang jauh lebih populer daripada yang diperkirakan banyak orang."
"Pemerintahannya harus memikirkan dengan sangat hati-hati tentang bagaimana mereka menangani masalah politik ini dan tidak memperkuat kekuasaan Rizieq, karena di masa lalu pola seperti ini hanya meningkatkan popularitas dan otoritasnya."
Sedangkan pakar Indonesia dari Australian National University, Greg Fealy mengatakan gerakan 212 telah terfragmentasi sejak puncaknya pada akhir 2016 dan awal 2017, ketika jutaan pendukung bersatu untuk menggulingkan gubernur Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
-
Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
-
Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
-
Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
-
Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD