Suara.com - Ekonom senior Rizal Ramli menyindir rencana Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang ingin mengatur kehidupan sipil di dunia maya.
Menurutnya, langkah tersebut sudah terlalu jauh apalagi sampai mengatur dinamika yang ada di media sosial.
Kritikan Rizal Ramli tersebut ia sampaikan melalui akun Twitternya @RamliRizal, Senin (23/11/2020).
"Mas Hadi, Panglima TNI, ini mah sudah kejauhan. Bukan tugas TNI ngatur dinamika masyarakat sipil," cuit menteri di era kepemimpinan Gus Dur ini.
Rizal menambahkan, TNI seharusnya mempersiapkan counter cyber war untuk hadapi ancaman perang cyber dari negara-negara lain dari pada mengatur kehidupan sipil.
"Bukan cawe-cawe urusan sipil. Aya-aya wae Mas Hadi," tandasnya.
Kicauan Rizal Ramli tersebut mengomentari sebuah video yang memperlihatkan pernyataan-pernyataan TNI soal wacana tersebut.
Diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menilai kemajuan teknologi di bidang internet dan media sosial menjadikan seluruh negara dunia perlu menciptakan aturan kehidupan di dunia maya.
Pernyataan Hadi tersebut ia kemukakan ketika menjadi Keynote Speaker dalam acara Webinar "Pelatihan Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Dari Aksi Separatisme di Dunia Maya."
Baca Juga: Pangdam Jaya Sebut 900 Baliho dan Spanduk Rizieq di Jakarta Telah Dicopot
"Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda, media perang urat syaraf," kata dia, Sabtu (21/11/2020).
Ia menyinggung pula keadaan dunia maya dalam beberapa minggu terakhir yang dipanaskan dengan berbagai isu.
Isu-isu tersebut, sambung Hadi, membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi dan dibenturkan satu sama lain.
"Oleh karena itu dibutuhkan langkah penanganan yang dilakukan secara komprehensif, integral dan terpadu. Diperlukan sinergi untuk negeri," imbuhnya.
Kicauan Rizal Ramli yang mengomentari langkah Panglima TNI itu pun mendapat banyak tanggapan dari warganet.
"Rasanya kurang gentle kalau cuma lewat twitter,,, langsung ngomong didepan orangnya boleh pak biar langsung didiakusikan dan nemu solusinya," timpal akun @Maliq***
Berita Terkait
-
Pimpinan DPD RI soal Laporan Tragedi Gearek: Kekerasan di Papua Bukan Lagi Rahasia Umum!
-
Terkuak! Bukan Paspampres, Pelaku Penganiaya Ojol di Kembangan Ternyata Anggota Denma Mabes TNI
-
Joo Changuk DRIPPIN Umumkan Tanggal Wajib Militer, Jadi Pekerja Sosial
-
Prabowo Kumpulkan TNI dan Polri di Istana, Bahas Agenda Strategis Awal Tahun
-
Video Anies Ajak Intel Foto Bareng Usai Kepergok Viral, Ini Respons Kodam Diponegoro
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi
-
Residu Pilkades Bikin Bansos Melenceng, KemendesKemensos Satukan Data Desa
-
Pengamat: JPN Kejaksaan di Proyek Chromebook Hanya Kawal Prosedur, Bukan Hapus Niat Jahat
-
Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Korupsi, KPK: Tapi Tergantung Orangnya
-
TNI Mulai Latih Prajurit untuk Pasukan Perdamaian Gaza
-
Mata Tua Bersinar Kembali: Kemensos Bagi-Bagi Harapan Lewat Operasi Katarak Gratis di 5 Kabupaten
-
Kebebasan Pers Memburuk, Skor IKJ 2025 Terendah Sepanjang Sejarah
-
Wamensos Buka Pelatihan Sekolah Rakyat di Magelang: Siap Cetak Generasi Kaya & Berkarakter Kuat!
-
Hapus Impunitas Oknum Aparat, Komisi XIII DPR Didorong Masukkan Revisi UU 31/97 ke Prolegnas
-
Aturan Tar dan Nikotin Dikhawatirkan Picu PHK Massal di Industri Kretek