Suara.com - Ekonom senior Rizal Ramli menyindir rencana Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang ingin mengatur kehidupan sipil di dunia maya.
Menurutnya, langkah tersebut sudah terlalu jauh apalagi sampai mengatur dinamika yang ada di media sosial.
Kritikan Rizal Ramli tersebut ia sampaikan melalui akun Twitternya @RamliRizal, Senin (23/11/2020).
"Mas Hadi, Panglima TNI, ini mah sudah kejauhan. Bukan tugas TNI ngatur dinamika masyarakat sipil," cuit menteri di era kepemimpinan Gus Dur ini.
Rizal menambahkan, TNI seharusnya mempersiapkan counter cyber war untuk hadapi ancaman perang cyber dari negara-negara lain dari pada mengatur kehidupan sipil.
"Bukan cawe-cawe urusan sipil. Aya-aya wae Mas Hadi," tandasnya.
Kicauan Rizal Ramli tersebut mengomentari sebuah video yang memperlihatkan pernyataan-pernyataan TNI soal wacana tersebut.
Diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menilai kemajuan teknologi di bidang internet dan media sosial menjadikan seluruh negara dunia perlu menciptakan aturan kehidupan di dunia maya.
Pernyataan Hadi tersebut ia kemukakan ketika menjadi Keynote Speaker dalam acara Webinar "Pelatihan Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Dari Aksi Separatisme di Dunia Maya."
Baca Juga: Pangdam Jaya Sebut 900 Baliho dan Spanduk Rizieq di Jakarta Telah Dicopot
"Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda, media perang urat syaraf," kata dia, Sabtu (21/11/2020).
Ia menyinggung pula keadaan dunia maya dalam beberapa minggu terakhir yang dipanaskan dengan berbagai isu.
Isu-isu tersebut, sambung Hadi, membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi dan dibenturkan satu sama lain.
"Oleh karena itu dibutuhkan langkah penanganan yang dilakukan secara komprehensif, integral dan terpadu. Diperlukan sinergi untuk negeri," imbuhnya.
Kicauan Rizal Ramli yang mengomentari langkah Panglima TNI itu pun mendapat banyak tanggapan dari warganet.
"Rasanya kurang gentle kalau cuma lewat twitter,,, langsung ngomong didepan orangnya boleh pak biar langsung didiakusikan dan nemu solusinya," timpal akun @Maliq***
Berita Terkait
-
'Biar Andrie Kapok!': Pengakuan Kapten Nandala soal Jiwa Korsa di Balik Penyiraman Air Keras
-
Oditur Militer Puji Racikan Air Keras Penyerang Andrie Yunus 'Kreatif'
-
Tidak Ada Pertimbangan, Spontan Saja: Pengakuan Anggota BAIS TNI soal Penyiraman Andrie Yunus
-
Eksekutor Andrie Yunus Ngaku Tak Tahu Dampak Siraman Air Keras
-
Eks Direktur BAIS Bongkar Rahasia Dapur Intelijen: Cuma Kasih 'Bisikan', Sisanya Hak Presiden
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Biar Nggak Merasa Ketipu, Ini Alasan Hukum Kenapa Kuota Internet Kamu Hangus Saat Masa Aktif Habis
-
Bukan 18 Tahun, Nadiem Makarim Bongkar Hitungan Jaksa: Total Saya Dituntut 27 Tahun Penjara!
-
Prabowo Bangga, Gaji Hakim RI Naik 280 Persen dan Kini di Atas Malaysia
-
Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?
-
Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu