Suara.com - Pemikir politik Rocky Gerung menilai, penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo atas kasus dugaan korupsi merupakan sinyalemen politik dari istana atau Presiden Jokowi.
Rocky menafsirkan, penangkapan Edhy bisa saja menjadi pertanda Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak lagi dibutuhkan oleh Istana.
Untuk diketahui, Prabowo kekinian masih menjabat Ketua Umum Partai Gerindra sementara Edhy Prabowo adalah wakil ketua umumnya.
Hal itu disampaikan oleh Rocky melalui kanal YouTube miliknya Rocky Gerung Official.
Rocky mengatakan, kasus ditangkapnya Edhy Prabowo dengan mudah diduga sejak awal. Sebab, kecurigaan adanya tindak korupsi sudah dibongkar oleh majalah Tempo, di mana ada kecurigaan terhadap Edhy sejak awal.
Meski demikian, di balik operasi tangkap tangan KPK tersebut, Rocky menilai ada pesan-pesan politik tersendiri.
"Semua orang berpikir, di balik OTT ada pesan-pesan politik tersendiri. Tapi saya anggap, kita rayakan saja dengan pesan seafood hari ini. Ada big fish tertangkap karena umpan udang," kata Rocky seperti dikutip Suara.com, Rabu (25/11/2020).
Rocky menduga ada kode yang ingin ditampilkan Istana bahwa Prabowo sudah tak lagi diperlukan.
Dugaan tersebut diperkuat dengan keanehan postur politik di Istana pascakepulangan Prabowo dari Amerika Serikat beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Menteri Edhy Prabowo, Rekan Separtainya Ditangkap KPK, Ini Kata Wagub DKI
Salah satu yang disoroti adalah ketiadaan poin khusus yang disampaikan Prabowo kepada publik, seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS.
"Lalu, tiba-tiba Luhut juga ada di sana (AS) jadi orang menduga-duga Luhut ingin mengecek apa yang dilakukan Prabowo di sana," ungkap Rocky.
Selain itu, muncul spekulasi baru alasan Rizieq Shihab diizinkan pulang oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini dikaitkan dengan perubahan makro politik global.
"Turunannya politik Istana, mulai saling pasang jangkar baru supaya enggak goyang kapalnya atau ada yang sengaja memutus rantai, supaya terlihat mana yang bisa di pertahankan Jokowi, mana yang tak berhak ada di Istana," ungkap Rocky.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi tak memiliki kemampuan menganalisis situasi yang ada. Ketidakmampuan Jokowi tersebut membuat politik di Istana saling 'mengamputasi'.
Rocky menduga ada dua menteri sedang melakukan negosiasi ulang dengan kekuasaan. Mereka berupaya melakukan tukar tambah menteri baru.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 50 Tahun, Atasi Garis Penuaan
- 3 Link DANA Kaget Khusus Hari Ini, Langsung Cair Bernilai Rp135 Ribu
- 14 Kode Redeem FC Mobile Hari Ini 7 Oktober 2025, Gaet Rivaldo 112 Gratis
- Sosok Profesor Kampus Singapura yang Sebut Pendidikan Gibran Cuma Setara Kelas 1 SMA
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
Pilihan
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
-
Istri Thom Haye Keram Perut, Jadi Korban Perlakuan Kasar Aparat Keamanan Arab Saudi di Stadion
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Kemera Terbaik, Mudah Tapi Bisa Diandalkan
-
Kontroversi Penalti Kedua Timnas Indonesia, Analis Media Arab Saudi Soroti Wasit
-
6 Rekomendasi HP Murah Baterai Jumbo 6.000 mAh, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Api Mengamuk di Kantor Bupati Bulukumba, 4 Mobil Dinas Jadi Arang, Ini Dugaan Penyebabnya
-
Mendagri: Inspektorat Daerah Harus Kawal Program Prioritas dan TKD
-
Mendagri Minta Pemda Tidak Bergantung pada Dana Pusat, Dorong Inovasi Pendapatan Daerah
-
KPK Dalami Informasi dari Pansus Haji dalam Dugaan Korupsi Kuota dan Penyelenggaraan Haji
-
Refly Harun Tanggapi Analisis Said Didu soal Langkah Prabowo Lepas dari 'Geng Solo Oligarki Parcok'
-
Mendagri Dorong Kepala Daerah Perkuat Pengawasan dengan Optimalkan Peran APIP
-
Dibunuh-Perkosa Atasan, Dina Oktaviani Ternyata Karyawati Alfamart KM 72 Tol Cipularang
-
Sempat Mengigau, Kronologi Tabrakan di Udara Tewaskan Praka Zaenal Mutaqim Jelang HUT TNI
-
Belajar dari Tragedi Ponpes Al Khoziny, DPR Desak Evaluasi Nasional Bangunan Pesantren Tua
-
Laporan ke Dewan Pers Meningkat di Era AI, Banyak Pengaduan soal Akurasi dan Keberimbangan Berita